Monday, November 19, 2018

Kemandirian rakyat.


Saya bertemu dengan relasi di China. Kami makan malam. Pada kesempatan itu saya tanya gimana pendapatnya dengan akan diadakannya pemilihan presiden oleh Parlemen China. Dengan tersenyum dia angkat bahu. “ Apa peduli saya.  Kami tidak ada urusan dengan masalah politik. Bagi kami gimana caranya kami bisa menyelesaikan masalah keseharian kami. Itu aja. Mengapa ? karena faktanya pemerintah tidak pernah hadir kedalam rumah walau pemerintah menyediakan rumah untuk kita bayar. Walau pemerintah menyediakan logistik system yang efisien dengan sarana umum yang hebat namun pemerintah tidak pernah hadir dalam perusahaan kecuali kita tidak bayar pajak. Yang datang polisi. Nah dari itu semua, jelaslah bahwa pemerintah dan kami sesuatu yang berjarak. Sesuatu yang terlalu jauh untuk dipikirkan oleh rakyat.  

Sebetulnya , kata teman saya dari Australia yang ikut hadir dalam makan malam itu , bahwa apabila rakyat tak lagi sibuk bicara politik dan mereka menerima siapapun yang memimpin maka itu tandanya rakyat semakin kuat dan pemerintah semakin lemah. Justru disitulah kekuatan demokrasi pada akhirnya. Orang terpilih sadar bahwa mereka dipilih sebagai pelengkap eksistensi negara. Mereka sadar posisi mereka renta. Yang kapan saja bisa dijatuhkan bila dia korup. Ya orang cenderung bekerja benar apabila dia merasa tidak seratus persen kuat. Dia lemah. Karenanya dia perlu sinergi dan kolaborasi dengan semua kekuatan. Dia harus jujur dan amanah agar dia punya martabat. Sehingga semua bisa diselesaikan secara sempurna.  Benarkah persepsi ini? 

Tahun 1960 ketika Amerika menghadapi krisis hebat, rasio tingkat ketergantungan rakyat hanya 10%. Upaya recovery berlangsung cepat sekali dan bahkan membuat AS lebih kuat dari sebelumnya. Ketika terjadi krisis yang terkenal dengan istilah crisis dot.com pada tahun 2000, tingkat ketergantungan rakyat AS kepada pemerintah 21 %. Upaya recovery berlangsung efektif. Ketika Era Obama tingkat ketergantungan Rakyat Amerika kepada pemerintah mencapai level tertinggi yaitu 35% yang juga paling tinggi tingkat participasi pemilu. Upaya economy recovery paska crisis mortgage sampai kini belum juga pulih bahkan membuat AS masuk dalam krisis hutang. Mengapa Indonesia bisa keluar dari Krismon 98? padahal kita paling buruk dampaknya? karena yang bangkrut itu pemerintah, sementara rakyat udah bangkrut duluan sejak kapan tahu. Sehingga ketergantungan mereka kepada pemerintah kecil sekali.

Menurut hasil study bahwa ternyata ada hubungan kuat antara rasio tingkat ketergantungan itu terhadap daya tahan ekonomi negara. Artinya apa ? ketika masalah terjadi, bencana terjadi, kekuatan masyarakat sendiri yang melakukan perbaikan karena tingkat ketergantungan kepada pemerintah memang kecil. Itu sebabnya , China paham betul ketika mereka melakukan reformasi ekonomi, yang pertama mereka lakukan adalah melepaskan ketergantungan rakyat kepada pemerintah. Sebagian besar BUMN yang tidak ada hubungannya dengan Public Service Obligation ( PSO) di tutup. Sementara BUMN yang tingkat PSO nya dibawah 40% di privatisasi. Sisanya yang rasio PSO nya diatas 70% ditingkatkan dukungannya dan diperluas misinya untuk mengawal rakyat dari serangan kekuatan modal dan terkhnologi dalam berhadapan pasar bebas. 

Deng ketika mencanangkan reformasi menyebut kebijakannya sebagai bentuk lahirnya ”emansipasi ” rakyat kepada negara untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan. Pemerintah hanya memberikan kanal untuk tersalurnya emansipasi agar rakyat mampu mengorganisir dirinya sendiri ' untuk menyelesaikan masalahnya dan meraih kemakmuran. Di Indonesia dari tahun ketahun , dari satu rezim ke rezim berikutnya , sifat ketergantungan rakyat kepada pemerintah memang di design semakin besar. Bahkan kita selalu berharap bergantinya rezim akan terjadi perubahan. Bahkan ada yang onani politik mau mendirikan khilafah agar semua murah dan gratis. Makanya jangan kaget Pemilu menjadi pesta termahal didunia. Bahkan tak sepi dari keributan. Setelah itu , kembali ribut bila harapan tidak sesuai dengan kenyataan. 

Padahal Pemerintah bukanlah Tuhan yang bisa berkata kun faya kun, bukan pula dongeng lampu aladin yang bisa berkata "abrakadabra" Pemerintah hanyalah kumpulan orang yang terdidik baik yang bekerja atas dasar system sharing power. Lantas apakah pantas kita berharap kepada kumpulan orang seperti ini untuk menjadi undertaker dan provider kebutuhan kita ? Selama 4 tahun Jokowi berkuasa, dia sengaja memberikan peran lebih besar kepada rakyat untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Kebijakan itu bukan hanya dengan retorika tetapi dukungan politik real lewat penyediaan dana desa, Kredit Usaha Rakyat, Kredit kepemilikan Rumah murah, Rumah bersubsidi , Kemudahan investasi, penyediaan sarana umum dan lain sebagainya. Artinya negara menyediakan kanal dan silahkan rakyat lewat dengan nyaman untuk memakmurkan dirinya sendiri.

No comments:

Persahabatan …?

  Sejak  minggu lalu, sejak saya membuat keputusan perubahan susunan Komisaris perusahaan, setiap hari email datang dari Yuni dengan nada pr...