Thursday, June 11, 2009

'FOX"

Nama adalah Doa. Itu diyakini oleh budaya dan agama kita. Itu sebabnya kita memberi nama anak atau perusahaan selalu bernafaskan doa. Tujuannya agar harapan ( doa) mulia dapat terkabulkan seiring banyaknya orang menyebut nama itu.Makanya tidak ada orang memberi nama anak atau lembaga , nama binatang. Karena binatang itu mempunyai hukum dasar sunatullah untuk memangsa dan dimangsa secara culas.. Sementara manusia dengan segala aktifitasnya adalah rahmatanlilalamin, kasih sayang. Inilah budaya kita sebagai bagian agama berkata , adat melakukan.

Ketika LSI mengumunkan hasil surveynya tentang elektfitas Capres-Cawapres, orang terkejut atas pengakuan dari LSI bahwa survey itu dibiayai oleh FOX. Maka semua tahu bahwa FOX bukan hanya team sukses SBY Budiono tapi actor intelektual dibalik kegiatan SBY memenangkan Pemilu.. Dari situs FOX Indonesia, menyebutkan Fox Indonesia adalah lembaga “Strategic and Political Consulting” pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 14 Februari 2008 oleh Choel Mallarangeng, MBA dan Rizal Mallarangeng, Ph.D serta didukung oleh sejumlah intelektual muda dan praktisi handal dari disiplin ilmu yang beragam. Sebagai lembaga profesional, Fox Indonesia menangani klien-klien untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan presiden (Pilpres), dan pemilu legislatif serta korporasi.

Misi FOX Indonesia adalah selalu inovatif dalam mencari cara-cara baru melakukan kampanye publik yang tidak hanya terbukti efektif tetapi juga cerdas, elegan dan efisien dalam mencapai tujuan. Tapi satu hal yang dilupakan oleh FOX tentang budaya Indonesia. Bahwa Indonesia bukan AS. Dulu SBY menang lebih karena simpati rakyat akan pribadi SBY yang sederhana. Penampilan Iklan bersama JK, nampak SBY berjaket kulit dan berkaus. Tak banyak suara , hanya senyumnya yang memikat membuat para ibu ibu jatuh cinta dan melupakan Mega yang ibu rumah tangga. Dan satu lagi jargon yang sekaligus menjadi magic word “ Bersama kita bisa” persis yang menjadi jargon Obama , Together we can do it.

Namun kini , berkat design strategy dari FOX, kita tidak lagi melihat sosok SBY yang sederhana, lugu dan karismatik. Deklarasi Capres – Cawapres SBY-Budiono diadakan dteimpat tertutup dan megah sekali. Persih ketika kampanye ala AS. Iklan yang terpampang di billboard , nampak SBY tersenyum dengan Jas Armani. Tak ada lagi nampak SBY yang dulu awal kita kenal. Pemilihan Cawapres Budiono pun tak lepas dari grand strategy dari FOX untuk memperkuat posisi elite PD menjadi Number one di pemilu 2014-2019. Ini kesalahan fatal dari FOX. Karena memancing emosi grassroots Golkar yang selama ini tidur untuk bangkit militant. Lihatlah dukungan mantan militer bangkit membela JK.

Kemudian, dengan arogannya menggunakan jargon “lanjutkan “. Seakan keberhasilan Lima tahun terdahulu berkat SBY. Padahal kita semua tahu bahwa system negara kita adalah Presidentil dengan sharing power DPR membuat UU. Artnya sukses pemerintahan SBY-JK berkat dukungan DPR. Kita juga tahu bahwa dukungan DPR itu karena kekuatan elite politik GOLKAR di Parlemen yang dikomandani oleh JK untuk tampil digaris depan melawan kelompok oposisi PDIP.

Ditambah lagi sikap Rizal (FOX) yang jenderung tendesius terhadap Prabowo dan Wiranto. Ini berlainan sekali dengan sikap asli SBY yang rendah hati. Keadaan ini semakin memperburuk citra SBY. Issue yang diembuskan oleh Mega Pro soal ekonomi kerakyatan semakin mendapat tempat karena sikap FOX yang cenderung melecehkan ekonomi kerakyatan. Semakin keras pembelaan FOX terhadap konsep ekonomi SBY-Budiono semakin terpuruk citra SBY. Karena ekonomi kerakyatan bicara soal emosi patriotisme.

Bagaimanapun Tiga Capres/Cawapres yang sekarang berlaga dalam Pemili adalah putra putri terbaik Indonesia. Siapapun yang terpilih , maka dialah yang terbaik diantara yang baik. Seharusnya, mereka yang berlaga ini didampingi oleh pihak pihak yang paham budaya keindonesiaan, yang cinta damai, tenggang selera, hormat menghormati tanpa harus melecehkan yang lain. FOX harus berlajar dari team sukses Mega Pro dan JK Wiranto…ataut setidaknya mengikuti cara awal ketika SBY mencalonkan diri sebagai presiden.

Tuesday, June 09, 2009

Pemerintahan yang bersih

“ Nonsense mau jadi ekonomi liberal atau ekonomi kerakyatan tanpa pemerintahan yang efektif dan bersih. Kalau Anda penganut liberal misalnya untuk memasukkan modal asing harus ada wasit, dan wasitnya adalah peran pemerintahan yang bersih dan efektif," Ini yang dikatakan oleh Sri Mulyani. Dibanyak forum diskusi menjelang Pilpres masalah pemerintahan yang bersih ini menjadi issue utama. Mereka bicara perlunya reformasi birokrasi. Sebetulnya isu ini sudah berlangsung sejak awal reformasi tapi tidak pernah terimplementasikan dalam bentuk kebijakan teknis. Alasannya tidak jelas.

Reformasi birokrasi merupakan pra syarat mutlak sebuah system demokrasi. Apapun kebebasan yang ingin diterapkan maka haruslah didukung oleh system yang transparence, accountability. Lantas apa yang dapat dibanggakan dari system demokrasi bila kenyataannya laporan dari BPK menyebutkan bahwa sejak penyusunan LKPP ( laporan keuangan Pemerintah Pusat ) dimulai tahun 2004, selama empat tahun berturut turut BPK memberikan "opini disclaimer" ( tidak bersih ) terhadap hasil pemeriksaan LKPP. Artinya penuh korup alias brengsek. Hal ini ditambah lagi oleh system peradilan yang tidak becus. Terbukti laporan dari Political and Economic Risk Consultacy (PERC) tahun ini, yang menyebutkan peradilan Indonesia sebagai peradilan terkorup di Asia.

Kunci reformasi birokrasi adalah transfrance dan itu hanya mungkin bila didukung oleh system database nasional yang terintegrasi. System database ini harus berjalan dalam system Online yang dapat diakses melalui berbagai jaringan, seperti Internet, intranet serta bersifat friendly bagi semua kalangan. Tentu untuk melaksanakan ini dibutuhkan infrastruktur yang kuat dibidang jaringan fixed line ( kabel telp, fiber optic , Power Line Communication (PLC)/kabel listri ) maupun Wired Broadband, Wireless Broadband, dan Wireless Fidelity (Wi-Fi) Technology.

Apabila tatakelola pemerintahan dari pusat sampai kelevel terendah menggunakan system database online maka dapat dipastikan semua proses pekerjaan pemerintah, baik yang berhubungan dengan pelayanan public ( registrasi dan legalisir ) sampai pada pengelolaan anggaran serta sumber daya alam dapat dilaksanakan dengan transfarance dan efisien serta efektif. Karena semua data ( kecuali data intelligent /rahasia negara ) dapat diakses semua pihak maka tak ada lagi ruang bagi pejabat negara untuk menjadikan akses kekuasaan sebagai sumber korup. Masyarakatpun ( termasuk media massa ) dapat melakukan pengawasan secara langsung. Bukti data dan informasi sebagai dasar hukum menggugat dan digugat dipengadilan dapat lebih dipertangung jawabkan.

Sebetulnya program tersebut diatas sudah dicanangkan sejak era Soehato yang dikenal dengan Program Telemetika Indonesia. Kemudian berlanjut dengan Program Aplikasi Teletemtika. Tapi sampai saat ini setelah sepuluh tahun reformasi yang ada hanyalah sebatas mengelectronikan proses kerja dan belum menjadi standard sebagai sebuah system yang melekat dalam system birokrasi Indonesia, sepeti China, Korea, Malaysia, Singapore. Terbukti adanya kasus DPT yang amburadul dalam Pileg 2009. Siapapun yang menjadi President kelak, maka bila ingin mekakukan reformasi birokrasi haruslah dengan program E-Government yang teritegrasi sebagai sebuah system birokrasi. Kalau tidak , maka birokrasi kita akan tetap menjadi biang keterpurukan bangsa ini dalam menghadapi kompetisi global.

Kita bermimpi tentang Indonesia kedepan dimana para menteri kalau rapat Kabinet atau rapat kerja dengan DPR tidak perlu lagi bawa dokumen bertempuk diatas meja, cukup Notebook yang terhubung dengan WAP, begitupula dengan President dan anggota Dewan. Semua bicara tentang data yang up to date. Tentu tidak akan ada lagi rumor berdasarkan data yang tidak jelas kebenarannya. Maka keadilan akan terbentuk dari sebuah kebenaran lewat data yang up to date, real time dan free access to anyone. Inilah demokrasi yang sesungguhnya.

Wahyu dan Zaman

  Wahyu yang selama ini dikenal dan dipahami oleh umat Islam berbeda dengan fakta dan klaim sejarah. Karena wahyu yang absolute hanya saat w...