Posts

Showing posts from January, 2021

Bencana itu karena Tuhan murka?

Image
  Tahun 2008 atau tepatnya 14 Mei saya mendengar kabar dari berita TV terjadi gempa di Sichuan China. Saya teringat dengan sahabat saya yang tinggal di sana. Komunikasi terputus. Dari berita saya tahu bahwa PM China terpaksa jalan kaki ke wilayah gempa. Panglima Militer China wilayah Sichuan bersama team terbang ke wilayah gempa, Mereka terjun dengan perasut.  Jadi hanya kurang dari 1 jam setelah gempa, militer sudah berada dilokasi melakukan pertolongan dan evakuasi korban gempa. Setelah itu dari lokasi gempa, PM dan Pangdam membuat keputusan rescue. Itu menjadi bencana nasional. Bantuan bukan hanya dari pemerintah tetapi rakyat China bahu membahu memberikan pertolongan.  Bantuan bukan hanya pada saat gempa. Tetapi juga paska gempa. Pemerintah China memanggil ahli geologi untuk memetakan dengan pasti alur gempa. Dari penelitian yang rumit bisa diketahui alur gempa itu. Akhirnya, kota Wenchuan , Sichuan yang lama dihancurkan secara total. Pemerintah China membangun kota baru yang tidak

Film Porno: kemiskinan spiritual.

Image
  FZ dilaporkan ke Polisi karena  dia “like” situs porno. Memang mengunduh atau mengunggah materi pornografi merupakan pelanggaran (berdasarkan Pasal 292 KUHP) atau perbuatan pidana. Sebetulnya tanpa laporan, Polisi udah punya data siapa saja yang nonton situs porno di internet. Ada alatnya untuk itu. Hanya dengan adanya delik aduan menjadi lebih kuat. Dulu juga pernah  heboh. Ada aggota DPR yang sedang sidang nonto film BF lewat ipadnya.  Saya tidak akan bahas soal kasus hukum like pornographi. Saya akan membahas fenomena bisnis industri porno.  Karena itu bukan hanya terjadi di Indonesia, di luar negeri juga sama.  Ini bisnis triliun rupiah karena demand nya tinggi. Di AS saja total omzet film porno mencapai USD 14 miliar setahun atau Rp 180 triliun. Belum lagi di Jepang, Eropa, Rusia dan China. Apalagi dengan adanya IT yang memungkinkan situs porno bisa diakses melalui gadget.  Tentu akan semakin marak situs porno dikunjungi orang. Di Jepang, fllm porno di produksi sebanyak 20 ribu

Darah dan Doa.

Image
  Ada film yang berjudul “ Darah dan Doa”. Film ini diproduksi tahun 1950. Film mengangkat kisah anak manusia yang terlibat dalam kancah revolusi kemerdekaan Indonesia. Kisa seputar agressi militer Belanda tahun 1948. Jadi menurut saya film ini diproduksi sangat dekat dengan kejadian sebenarnya. Tersebutlah seoarang perwira TNI bernama Sudarto. Dia terpelajar dan berhati mulia. Sebetulnya dia tidak cocok untuk jadi seorang militer. Terbukti ketika dia memerintahkan pasukannya membebaskan warga jerman yang rumahnya disandera DII/TII. Perintahnya jelas. Kalau gerombolan DII/TII menyerah, jangan dibunuh. Tetapi bawa ke markas untuk diadili. Justru sersannya menembak mati semua gerombolan DII/TII yang menyerah. Alasan sersannya bahwa ada anak buahnya mati dalam baku tembak. Sudarto marah. “ Jangan gunakan Tentara Republik untuk membalas dendam.” Karena pembebasan sandera itu, Sudarto jadi dekat dengan gadis Jerman, Corrie. Ada cinta membara. Namun terhalang oleh status Sudarto sebagai pria

Khilafah dan Pancasila.

Image
“ Babo, kenapa orang kalau mendengar khilafah Islamiah, terkesan islamphobia. Apa Babo bisa bantu jelaskan mengapa. Saya percaya babo objectif. Saya baca tulisan babo di blog tidak ada memusuhi islam. Bahkan tidak menentang khilafah islamiah” “ Literatur tentang khilafah islamiah itu lebih banyak berasal dari HTI. Orang awam tahunya itu. Dalam konteks fikih juga tidak ada keseragaman ulama soal khilafah islamiah versi HTI. Nah yang jadi masalah adalah HTI menganggap itu bukan dalil tetapi kewajiban beragama. Sudah sama dengan rukun islam. Tentu umat islam menentang HTI. Karena itu bukan lagi ajaran agama, tetapi sudah masuk ranah politik praktis.” “ Ok lah. Tetapi bagaimana dengan konsep khilafah islamiah untuk menegakan syariah islam? “ Sebagai metodelogi, boleh saja. Tidak ada umat islam berbeda sikap soal itu.” “ Tetapi kenapa pemerintah terkesan islamphobia.” “ Kesan itu justru datang dari pengusung khilafah, terutama HTI da FPI. Pemerintah sendiri justru digaris depan melaksanakan