Posts

Showing posts from August, 2017

Sumber daya keuangan negara.

Image
Zaman dulu kita mengenal harta berupa ternak dan tanah. Kemudian berkembang lagi, kita mengenal harta berupa emas dan perak atau SDA. Karena itu perang tiada henti terjadi walau dibujngkus dengan alasan idiologi atau agama namun sesungguhnya motif dibalik perang itu menguasai SDA bangsa lain. Hegemoni atas negara adalah hegemoni sumber daya. Yang kuat memakan yang lemah. Namun masuk abad 21 harta tidak lagi dalam bentuk SDA. Tapi dalam bentuk value. Diatas value itu adalah trust. Value negara tidak di tentukan atas SDA yang melimpah tapi ditentukan oleh sistem pemerintahan yang bersih dan kredibel dalam menerapkan demokratisasi atas dasar kebebasan individu di bidang ekonomi. Index indonesia berkaitan dengan pemberantasan korupsi terus membaik, financial rasio makro juga terus membaik, tingkat likuiditas dan imbal hasil SBN terus membaik. target dan realisasi pertumbuhan ekonomi Itu sebabnya teman saya Fund Manager asing pernah berkata kepada saya bahwa di era Jokowi m

Kembalinya Mega dan SBY.

Image
Sejak kemenangan SBY dalam Pilpres 2004, SBY dan Megawati tak bertegur sapa. Kita tidak tahu mengapa sampai akhirnya terjadi permusuhan diantara mereka. Silahturahmi terputus begitu saja padahal sebelumnya hubungannya sangat akrab bagaikan bersaudara. Namun , nak bahwa ini bukan teladan yang baik bagimu. Walau mereka adalah pemimpin kita namun mereka bukan terpilih karena agama berkata adat memakai. Mereka adalah produk kapitalis melalui sistem demokrasi. Selagi kepentingan sama maka mereka akan selalu bersama sama, tapi kalau kepentingan berbeda maka mereka akan berjauhan satu sama lain. Tapi di hari ulang Tahun RI kali ini , kita menyaksikan hubungan yang lama tak bertegur safa akhirnya mencair dalam kehangatan persaudaraan. SBY bersalaman dengan Megawi. Mengapa akhirnya bersua ? Karena dipertemukan oleh orang yang berniat baik dan selalu mentradisikan untuk bersilahturahim. Ia adalah Jokowi. Sebelumnya kekecewaan Prabowo terhadap Jokowi yang terpilih sebagai Presiden sempat

Proyek Meikarta

Image
Proyek Meikarta itu tidak direcanakan dadakan, tapi telah lewat proses panjang sejak era Soeharto , LIPPO group menguasai lahan di Cikarang dan Sentul untuk proyek perumahan dan kawasan industri. Mereka kembangkan dengan penuh perencanaan dan hati hati. Karenanya bila sekarang mereka punya ambisi ingin membangun kota baru sekelas metropolitan itu bukanlah mimpi. Mereka kenal pasar dengan baik. Perhatikanlah pertimbangan bisnis atas lokasi yang ada. Lokasi berada di lingkar akses LRT dan Kereta Cepat Jakarta Bandung dan toll Jakarta Bandung. Artinya koneksitas antar wilayah wilayah ini adalah terbaik dan untuk itu tidak perlu ongkos mengadakannya. Karena by design memang sudah dilakukan pemerintah. Lokasi proyek terhubung dengan Lippo Cikarang, Jababeka, MM2100, Delta Mas, dan kawasan lainnya. Juga dikelilingi oleh pusat industri dari perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, seperti Astra, Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Isuzu, Toshiba, Samsung, Panasonic, dan

Jaminan kesehatan ala China.

Image
Ketika krisis moneter melanda Asia, tahun 1998, China termasuk yang terkena badai paling parah. Namun keadaan ini memaksa semua elite politik kembali melihat realita tanpa menyalahkan keadaan eksternal. Realitas itu adalah ternyata platform politik komunis bertanggung jawab terhadap jaminan sosial yang setiap tahun terus meningkat. Kalau ini terus dipertahankan maka pertumbuhan berkelanjutan tidak akan tercapai.China akan terjebak dengan ledakan pertambahan penduduk dan APBN akan terus difisit karena diperas oleh fungsi sosial negara yang istilah mereka "tidak rasional”. Lantas apa yang dilakukan oleh China ? Menghentikan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat. Dana jaminan sosial dialihkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi.  Dampak negatifnya luar biasa bagi rakyat miskin di kota maupun di pedesaan. Banyak orang sakit mati tanpa diobati. Angka kematian meningkat. Apakah elite politik China berbahagia dengan keadaan itu ? Teman saya pejabat China

Hutang dan Gaji DPR.

Image
Pendahuluan Sebelum membahas soal hutang Pemerintah maka sebaiknya kita pahami dulu aturan main.Dulu ketika Orla dan Orba Dari tahun 1970 sampai tahun 2000, kita mengenal APBN dengan format T Account. Pembukuan negara seperti pembukuan Toko, yang hanya berisi informasi penerimaan dan pengeluaran. Hutang dianggap sebagai penerimaan. Makanya hutang lebih bersifat politik. Dulu hutang negara berdasarkan G2G dan multilateral dengan awalnya dibentuk IGGI ( Inter Governmental Group on Indonesia) dengan ketuanya Belanda dan kemudian CGI ( Consultative Group on Indonesia) yang ketuanya Prancis.  Tahun 2000 format APBN itu dirubah menjadi I account. Ini standard Government Finance Statistic. Ia sudah menjadi standard dunia , yang bisa di ukur dan dianalisa oleh siapapun. Jadi lebih transfarance. Jadi sejak APBN mengikuti format I Account maka dia sudah menjelma seperti Neraca Perusahaan yang mudah dibaca oleh publik. Pemerintah tidak bisa lagi sesukanya menentukan pos APBN. Kualitas perenc

Kekuatan Jokowi di Dana Desa

Image
Anggaran PEMILU itu menelan ongkos sedikitnya Rp. 40 triliun. Besar sekali. Itu belum termasuk biaya yang dikeluarkan masyarakat dan parpol untuk meriahnya pesta demokrasi. Tapi bagaimanapun mahalnya, tidak sebanding dengan nilai demokrasi yang harus diperjuangkan. Bahwa semua orang berhak dipilih sebagai pemimpin dan hak itu harus diuji ditengah masyarakat lewat Pemilu Langsung. Dari jabatan Presiden , Gubernur, Walikota, Bupati harus ikut ajang kompetisi berdasarkan konstitusi untuk terpilih. Bahkan Kepada Desa-pun harus menerapkan pemilihan langsung. Sebagai sebuah pilihan tentu tidak ada yang sempurna. Kado terindah abad 20 adalah terjadinya transformasi dari politik hegemoni menjadi politik humanis, Itu ditandai dengan diratifikasinya HAM International paska perang dunia kedua oleh semua anggota PBB. Kekuatan demokrasi terletak ada pada desentralisasi pembangunan, dan itulah yang membedakan dengan sistem demokrasi oriter seperti era Orba. Di era Jokowi, desentralisasi b

Diaspora rakyat China?

Image
Apa yang menjadi kekawatiran Pemerintah China menjelang tahun 2008? Ketika terjadi relokasi industri ke Daerah akibat kenaikan upah di kota, baru disadari bahwa China kekurangan tenaga kerja. Maklum selama pembangunan dengan pertumbuhan dua digit selama dua dasarwarsa, telah melahirkan banyak new commer enterpreneur di daerah. Tercatat kini ada 70 juta Wirausaha atau 4% dari total penduduk 1,5 Miliar. Sedikitnya setiap wirausaha punya karyawan 10 orang tenaga kerja atau 700 juta tenaga kerja. Sementara 30% dari 1,5 miliar atau 450 juta penduduk berusia diatas 70 tahun yang bisa dikatakan tidak produktif lagi. Dengan demikian China menghadapi krisis SDM. Mengapa ? karena kebijakan sejak tahun 1979 memang hanya mengizinkan satu keluarga punya anak 1 ( kecuali yang tergolong mampu oleh dua). Akibatnya pertumbuhan penduduk sangat rendah bahkan terendah diseluruh dunia. Oleh karenanya sejak tahun 2015 , Xi Jinping mengeluarkan kebijakan dibolehkan punya anak lebih dari 1. Bahkan peme

Mengalahkan Jokowi?

Image
Ada issue yang akan laku keras untuk di gunakan dalam Pemilu 2019, khususnya mengalahkan Jokowi, kata teman saya. Issue tentang Jokowi anti umat islam. Jokowi pro china dan PKI, Jokowi penggali hutang. Saya hanya tersenyum. Dan lagi, lanjut teman saya, bahwa issue itu dari sekarang sudah mulai ditiupkan. Apapun yang berkaitan dengan kebijakan yang menyentuh umat islam dijadikan pembenaran bahwa Jokowi anti Islam. Hebatnya partai partai lawan politik Jokowi, tidak lagi bicara tentang idiologi pancasila, tidak lagi bicara tentang nilai nilai kebhinekaan bangsa Indonesia. Bagi mereka yang peting Jokowi kalah. Bahkan keputusan Politik lewat mekanisme sidang Pleno DPR mengesahkan UU Pemilu dengan presidential threshold 20-25 dianggap lelucon. Ini semakin membuktikan mereka tidak paham bagaimana membangun insfrastruktur Politik kekuasaan dalam sistem demokrasi. Bayangkan apa jadinya bila presiden terpilih dengan PT 0%. ? apa engga lemah presiden itu dihadapan DPR? kan bisa kacau sistem