Seorang remaja bercerita tentang
kehidupan dari temannya yang ayahnya seorang pejabat kota Hong Kong. Remaja ini
menceritakan secara rinci segala hal termasuk keadaan aparment temannya yang pernah dia kunjungi.
Cerita ini dimuat di majalah dinding sekolah dan juga diposting di Web sekolah.
Sehari setelah cerita ini dimuat, pejabat kota itu ditangkap oleh KPK Hong Kong
dengan tuduhan penggelapan pajak. Pajak apa? Pajak kekayaan. Dengan informasi
dari remaja itu dan pemeriksaan langsung KPK , terbukti pejabat kota itu
berbohong mengenai luas apartement dan daftar barang mewah yang dimilikinya.
Karena kejadian itu, Walikota Hong Kong mengundurkan diri. Dia merasa malu dan
ikut bertanggung jawab karena gagal mendidik pejabatnya untuk jujur dan
amanah. Rakya Hong Kong menyadari bahwa sejak Hong Kong dikuasai oleh
Pemerintah Pusat China dengan sistem kepemimpinan keras , hukum tegak kepada
siapapun. Triad atau kejahatan terorgansir yang melibatkan aparat hukum dapat
dimusnahkan melalui operasi para militer. Para penimbun barang yang merupakan
ciri khas Hong Kong yang memperkaya pedagang dan pejabat kota berhasil digulung
oleh inteligent tentara yang terlatih
membongkar prakter kartel pedagang. Sejak Hong Kong dikuasai China, kemakmuran meningkat 4 kali dan yang penting keadilan tegak. Itu sebabnya banyak tadinya warga hong kong yang melarikan diri ke luar negeri karena kawatir ketika inggeris menyerahkan Hong Kong ke China , kini mereka kembali lagi ke Hong kong dan Pemerintah China menerima mereka dengan tangan terbuka.
Semua tanggung jawab sosial kepada rakyatnya mampu didelivery oleh pemerintah
Hong Kong dengan sempurna dan ini semua berkat dukungan penuh dari Pemerintah
Pusat China. Nah, sebegitu hebatnya
China tapi mengapa rakyat Hong Kong
marah besar ketika Pemerintah Pusat China menghapus UU Pemilihan Langsung di
Hong Kong? Ketika hal ini saya tanyakan kepada teman di Hong Kong bahwa
kemakmuran secara materi tidak perlu dijadikan alasan negara bisa berbuat apa
saja. Itu hanya materi.Tapi manusia bukan hanya hidup dari materi tapi juga
dari rasa hormat. Memilih langsung pemimpin adalah menempatkan rasa hormat kepada rakyat. Hanya rakyat terjajah yang tidak punya hak memilih sendiri pemimpinnya. Menurutnya, hanya orang yang beradab dan modern yang masih punya rasa
hormat, dan tentu marah kalau hak itu diambil. Karena satu satunya yang
diperjuangkan dalam hidup adalah kehormatan. Bila kita tidak peduli lagi soal
kehormatan maka kita sama dengan budak.! Namun , teman itu menyadari bahwa
pemerintah pusat ( Beijing ) tidak akan berubah sikap. Bagi Partai Komunis, ini
soal platform bagaimana kekuasaan itu ditegakkan. Tak boleh ada satupun
kekuasaan kecuali Partai Komunis. Membagi kekuasaan ( sharing power) sebagaimana demokrasi liberal adalah
kelemahan. China tidak bisa dipimpin oleh sistem yang lemah.!
Bukankah rakyat China tidak memilih secara langsung?. Mereka tidak
mempermasalahkan dan tidak merasa sebagai budak, apalagi merasa terjajah. Kata saya. Rakyat China yang ada didaratan atau diwilayah
diluar Hong Kong ,memang tidak mempunyai hak memilih langsung pemimpinnya, katanya namun semua pemimpin dan anggota Legislatif (
Kongres Rakyat) dari tingkat Desa sampai Provinsi adalah mereka yang memang
sehari harinya adalah pemimpin informal rakyat. Keberadaan pemimpin informal
karena rakyat yang memilihnya secara langsung lewat komunitas masing masing.
Ini budaya China. Jadi kalau kemudian para pemimpin informal itu menjadi
anggota legislatif ( KR) atau pejabat kota , rakyat tidak mempermasalahkan
karena memang itulah pekerjaan Partai yaitu menarik para pemimpin informal
menjadi “pengurus rakyat”. Berbeda dengan di Hong Kong, budaya kepemimpinan berdasarkan komunitas dan klan sudah hilang sejak Hong Kong dikuasai Inggeris selama 100 tahun. Rakyat
Hong Kong sehari hari memang sangat tergantung kepemimpinan dengan pemerintah. Karena
itu mereka merasa tersinggung dan akhirnya marah bila hak mereka sebagai warga
negara dihapus untuk memilih sendiri pemimpinnya. Seharusnya ini disadari oleh
pemerintah Pusat China. Bahwa hong kong berbeda dengan China daratan.
Bagaimana dengan Indonesia, tanya
teman dari Hong Kong. Saat sekarang,
saya katakan bahwa rakyat Indonesia didaerah berhak memilih langsung wakil di
Parlemen melalui Pemilu. Namun Gubernur / walikota/ bupati yang memilih adalah
Parlement ( DPRD). Menurutnya itu bagus dan efisien. Karena kita memilih wakil
kita di parlemen tentu mereka lebih paham siapa yang terbaik untuk memimpin
kita. Tapi , kata saya bahwa anggota parlemen yang kita pilih itu bisa kapan
saja diberhentikan oleh Partai. Teman itu berkerut kening, sambil berkata ,
lantas untuk apa rakyat disuruh memilih langsung wakilnya di parlemen kalau
Partai bisa memberhentikan kapan saja? Itu artinya anggota parlemen yang
dipilih langsung oleh rakyat hanya bekerja untuk kepentingan partai, bukan
untuk kepentingan rakyat yang memilihnya. Teman itu menggeleng gelengkan kepala
sambil berkata bahwa hak sosial anda untuk hidup sejahtera telah lama dirampas
oleh elite politik dan kini hak politik pun dirampas. Dan anda hanya diam! Saya
rasa, menurutnya itu yang disebut dengan kebodohan struktural , dimana orang
tak ubahnya dengan keledai. Saya hanya terdiam....