Friday, October 03, 2014

Demokrasi dan Hong Kong.?

Seorang remaja bercerita tentang kehidupan dari temannya yang ayahnya seorang pejabat kota Hong Kong. Remaja ini menceritakan secara rinci segala hal termasuk keadaan  aparment temannya yang pernah dia kunjungi. Cerita ini dimuat di majalah dinding sekolah dan juga diposting di Web sekolah. Sehari setelah cerita ini dimuat, pejabat kota itu ditangkap oleh KPK Hong Kong dengan tuduhan penggelapan pajak. Pajak apa? Pajak kekayaan. Dengan informasi dari remaja itu dan pemeriksaan langsung KPK , terbukti pejabat kota itu berbohong mengenai luas apartement dan daftar barang mewah yang dimilikinya. Karena kejadian itu, Walikota Hong Kong mengundurkan diri. Dia merasa malu dan ikut bertanggung jawab karena gagal mendidik pejabatnya untuk jujur dan amanah.  Rakya Hong Kong  menyadari bahwa sejak Hong Kong dikuasai oleh Pemerintah Pusat China dengan sistem kepemimpinan keras , hukum tegak kepada siapapun. Triad atau kejahatan terorgansir yang melibatkan aparat hukum dapat dimusnahkan melalui operasi para militer. Para penimbun barang yang merupakan ciri khas Hong Kong yang memperkaya pedagang dan pejabat kota berhasil digulung oleh  inteligent tentara yang terlatih membongkar prakter kartel pedagang. Sejak Hong Kong dikuasai China, kemakmuran meningkat 4 kali dan yang penting keadilan tegak. Itu sebabnya banyak tadinya warga hong kong yang melarikan diri ke luar negeri karena kawatir ketika inggeris menyerahkan Hong Kong ke China , kini mereka kembali lagi ke Hong kong dan Pemerintah China menerima mereka dengan tangan terbuka.

Semua tanggung jawab sosial kepada rakyatnya mampu didelivery oleh pemerintah Hong Kong dengan sempurna dan ini semua berkat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat China.  Nah, sebegitu hebatnya China  tapi mengapa rakyat Hong Kong marah besar ketika Pemerintah Pusat China menghapus UU Pemilihan Langsung di Hong Kong? Ketika hal ini saya tanyakan kepada teman di Hong Kong bahwa kemakmuran secara materi tidak perlu dijadikan alasan negara bisa berbuat apa saja. Itu hanya materi.Tapi manusia bukan hanya hidup dari materi tapi juga dari rasa hormat. Memilih langsung pemimpin adalah menempatkan rasa hormat kepada rakyat. Hanya rakyat terjajah yang tidak punya hak memilih sendiri pemimpinnya. Menurutnya, hanya orang yang beradab dan modern yang masih punya rasa hormat, dan tentu marah kalau hak itu diambil. Karena satu satunya yang diperjuangkan dalam hidup adalah kehormatan. Bila kita tidak peduli lagi soal kehormatan maka kita sama dengan budak.! Namun , teman itu menyadari bahwa pemerintah pusat ( Beijing ) tidak akan berubah sikap. Bagi Partai Komunis, ini soal platform bagaimana kekuasaan itu ditegakkan. Tak boleh ada satupun kekuasaan kecuali Partai Komunis. Membagi kekuasaan ( sharing power) sebagaimana demokrasi liberal adalah kelemahan. China tidak bisa dipimpin oleh sistem yang lemah.!

Bukankah rakyat China  tidak memilih secara langsung?. Mereka tidak mempermasalahkan dan tidak merasa sebagai budak, apalagi merasa terjajah. Kata saya. Rakyat China yang ada didaratan atau diwilayah diluar Hong Kong ,memang tidak mempunyai hak memilih langsung pemimpinnya, katanya  namun semua pemimpin dan anggota Legislatif ( Kongres Rakyat) dari tingkat Desa sampai Provinsi adalah mereka yang memang sehari harinya adalah pemimpin informal rakyat. Keberadaan pemimpin informal karena rakyat yang memilihnya secara langsung lewat komunitas masing masing. Ini budaya China. Jadi kalau kemudian para pemimpin informal itu menjadi anggota legislatif ( KR) atau pejabat kota , rakyat tidak mempermasalahkan karena memang itulah pekerjaan Partai yaitu menarik para pemimpin informal menjadi “pengurus rakyat”. Berbeda dengan di Hong Kong, budaya kepemimpinan berdasarkan komunitas dan klan sudah hilang sejak Hong Kong  dikuasai Inggeris selama 100 tahun. Rakyat Hong Kong sehari hari memang sangat tergantung kepemimpinan dengan pemerintah. Karena itu mereka merasa tersinggung dan akhirnya marah bila hak mereka sebagai warga negara dihapus untuk memilih sendiri pemimpinnya. Seharusnya ini disadari oleh pemerintah Pusat China. Bahwa hong kong berbeda dengan China daratan.

Bagaimana dengan Indonesia, tanya teman dari Hong Kong.  Saat sekarang, saya katakan bahwa rakyat Indonesia didaerah berhak memilih langsung wakil di Parlemen melalui Pemilu. Namun Gubernur / walikota/ bupati yang memilih adalah Parlement ( DPRD). Menurutnya itu bagus dan efisien. Karena kita memilih wakil kita di parlemen tentu mereka lebih paham siapa yang terbaik untuk memimpin kita. Tapi , kata saya bahwa anggota parlemen yang kita pilih itu bisa kapan saja diberhentikan oleh Partai. Teman itu berkerut kening, sambil berkata , lantas untuk apa rakyat disuruh memilih langsung wakilnya di parlemen kalau Partai bisa memberhentikan kapan saja? Itu artinya anggota parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat hanya bekerja untuk kepentingan partai, bukan untuk kepentingan rakyat yang memilihnya. Teman itu menggeleng gelengkan kepala sambil berkata bahwa hak sosial anda untuk hidup sejahtera telah lama dirampas oleh elite politik dan kini hak politik pun dirampas. Dan anda hanya diam! Saya rasa, menurutnya itu yang disebut dengan kebodohan struktural , dimana orang tak ubahnya dengan keledai. Saya hanya terdiam....

No comments:

Dosa kolektif.

  Kalaulah kerajaan di Nusantara ini tidak membuka pintu kepada Inggris, perancis, pertugal, belanda  untuk datang berniaga, mungkin tidak a...