Tuesday, June 16, 2020

Erick dan Adian Napitupulu


Secara pribadi saya sangat menghargai  sikap Bang Adian Napitupulu. Dia sangat konsisten dengan ajaran Marhaen. Baginya apapun kebijakan negara harus bisa diterjemahkan dengan mudah dan tujuannya jelas berdasarkan Pancasila. Sikap berbeda bang Adian dengan pemerintah soal dana talangan BUMN khususnya Garuda, lebih didasarkan kepada pertimbangan idiologi yang dia perjuangkan. Bahwa negara harus ada hadir secara significant dalam BUMN. Bila perlu saham pemerintah harus dominan. Bila perlu Pemerintah harus keluarkan tambahan modal kepada BUMN agar perannya lebih besar bagi pembangunan, untuk rakyat tentunya.  

Yang jadi masalah adalah sejak Soeharto jatuh dan rezim reformasi berkuasa, UU dan PP yang ada di negeri ini telah berubah sesuai dengan Amandemen UUD45. BUMN tidak lagi dengan prinsip agent of development tetapi business oriented. Tampa disadari kita sudah memasuki era state of capitalism. Privatisasi terjadi secara terus menerus sejak era Gus Dur sampai era SBY. Memang era Jokowi privatisasi dihentikan. Namun yang sudah terlanjur diprivatisasi terus saja DPR izinkan untuk righ issue sehingga mengurangi porsi saham Pemerintah. Lantas gimana solusinya ?

Menurut saya, kita bisa saja menuju state of capitalism tetapi tetap mengacu kepada UUD 45 pasal 33 yaitu sosialis. Gimana caranya? pemerintah harus lakukan audit PSO (Public Service Obligation). ) secara menyeluruh terhadap semua BUMN yang ada. Nah kalau index PSO di bawah 50% ya lepas saja BUMN itu. Karena negara engga perlu ngurusi bisnis yang tidak berhubungan dengan kewajiban sosial kepada publik. Contoh Telkom, kalau memang tidak ada lagi unsur pelayanan sosial kepada publik, dan semua sudah bisnis ya jual saja. Uangnya pakai untuk memperkuat Angkasa Pura atau PT KAI atau PELNI. 

Di China standard gaji pegawai BUMN didasarkan kepada index PSO Semakin tinggi index nya semakin tinggi gaji pegawai tersebut. Contoh Kepala Stasiun Kereta Louho di Shenzhen gajinya lebih tinggi dibandingkan Walikota Shenzhen. Mengapa ? Karena tanggung jawab sosial yang berhubungan dengan publik lebih berat dibandingkan dengan walikota. Gaji pegawai Agriculture Bank OF China. lebih tinggi dibandingkan dengan Bank central China.Mengapa ? karena Agriculture Bank OF China lebih besar index PSO nya dibandingkan People Banks Of China, yang hanya melaksanakan UU dan kebijakan pemerintah. Agriculture of bank china harus mengelola ratusan juta petani dan nelayan, dan sebagian besar lemah namun menjadi tanggung jawab negara harus dibina. 

Apakah BUMN yang bekerja secara penuh 100% Indek PSO nya merugi? Tidak. Di Cina, PSO tinggi, maka tinggi juga kualitas pelayanan kepada publik. Karena hanya orang terbaik dan berkualitas saja yang bisa diterima bekerja di BUMN. Gaji mereka lebih besar dari perusahaan non PSO. Akibatnya pelayanan publik   semakin baik dan semakin dicintai oleh semua lapisanan masyarakat. Dari kelas menengah BUMN dapat untung namun pada waktu bersamaan juga bisa memberikan subsidi tarif kepada rakyat yang tidak mampu dengan standar layanan yang sama. Di China, 30% sumbangan PDB berasal dari BUMN. Mengapa saya ambil China sebagai studi kasus? Karena China bisa menerapkan state of capitalisme tanpa meninggalkan sosialisme. Kenapa kita egga belajar dari China.

Apa yang dilakukan Erick sekarang dalam membenahi BUMN memang lebih kepada business oriented. Yang merugi jual, yang engga efisien dipangkas. Itupun tidak salah. Karena dia hanya melakasanakan UU dan PP yang ada. Tugas DPR mengubah UU  yang sehingga bisa menempatkan BUMN sebagai state of catapitalism namun tidak kehilangan ruh Pancasila dan UUD 45. Nah Itu tugas Bang Adian di DPR agar regulasi kita kembali ke khitah  Pancasila, sila ke lima. Tetap semagat!

No comments:

Propaganda lewat Film.

  Selama lebih dari 10 tahun di China, Saya suka nonton drama TV. Padahal di Indonesia hal yang jarang sekali saya tonton adalah Drama TV. M...