Mengendalikan harga?

Dalam rapat persiapan Lebaran tanggal 26 April 2016 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta harga-harga pangan jungkir balik turun, berbeda dengan Lebaran tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah pemerintah seorang kepala negara kepada semua jajaran pemerintah baik  di pusat maupun di daerah. Tapi kekuasaan presiden tidak bisa menjangkau pasar. Karena sejak reformasi kita menganut ekonomi pasar. Dulu era Soeharto ada BULOG ( badan usaha logistik ) namun di era reformasi di ganti statusnya dari badan menjadi persero atau badan hukum perusahaan yang wajib laba. Lantas mengapa Jokowi sampai meminta agar harga komoditas turun? karena ketika di masih menjabat walikota solo dan gubernur jakarta di berhasil mengendalikan harga pangan termasuk daging. Gimana caranya. ya karena memang sejak tahun 2008, Pemda berada di garis depan mengendalikan inflasi melalui pengendalian harga di pasar, terutama harga sembako.  Caranya ? pemda di beri wewenang untuk membentuk badan usaha yang bertindak sebagai penyangga dan sekaligus melakukan intervensi bila harga bergerak liar karena permintaan tinggi.

Walau setiap PEMDA dapat berkoordinasi dengan Daerah lain berdasarkan potensi wilayah yang ada untuk mengontrol jalur distribusi barang namun ini tidak mudah. Karena skema bisnis pangan sudah menggurita sedemikian rupa sehingga menjadi sangat rumit. Ini dampak dari liberalisasi pasar. Business pangan adalah business yang akrab dengan politik. Henry Kissinger pada tahu 1970 pernah berkata “control food and you control the people. Dalam system kapitalis pengendalian terhadap pangan adalah segala galanya.  Dibidang pangan, Pengusaha domestik dan international saling terkait untuk menciptakan pasar yang oligopolistis. Di pasar internasional terdapat empat pedagang besar yang disebut ABCD, yaitu Acher Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus. Mereka menguasai sekitar 90% perdagangan serealia atau biji-bijian dunia. Di pasar domestik. Importir kedelai hanya ada tiga, yakni PT Teluk Intan (menggunakan PT Gerbang Cahaya Utama), PT Sungai Budi, dan PT Cargill.  Di industri pakan unggas yang hampir 70% bahan bakunya adalah jagung , empat perusahaan terbesar menguasai sekitar 40% pangsa pasar.

Sementara itu,  empat produsen gula rafinasi terbesar menguasai 65% pangsa pasar gula rafinasi dan 63% pangsa pasar gula putih.  Kartel juga terjadi pada industri gula rafinas yang memperoleh izin impor raw sugar (gula mentah) 3 juta ton setahun yang dikuasai delapan produsen . Untuk distribusi gula di dalam negeri diduga dikuasai enam orang. Mereka adalah Acuk, Sunhan, Harianto, Yayat, Kurnadi, dan Piko. Sebelumnya, pasar gula ini dikuasai ‘sembilan samurai.  Perdagangan daging sapi juga di kuasai kartel. Ada 32 perusahaan feedlot yang terkena sangsi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan tuduhan melakukan praktik kartel atau persekongkolan usaha. Tiga puluh dua feedloter tersebut dianggap melakukan kartel lewat kesepakatan di dalam Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo). Apakah ini efektif ? Tidak ! Mengapa ? Karena  segala bentuk program pemberdayaan atau swasembada yang bisa mengurangi kontrol Kartel itu terhadap business komoditas pangan, tentu akan berhadapan dengan jaringan loby kartel yang hampir semua elite politik telah mereka kuasai. Cara Jokowi meminta seorang taipan mengimpor daging agar turun,menurut teman saya itu tak lebih satire politik tingkat tinggi. Dan terbukti janji akan menurunkan harga juga tidak tercapai.

Lantas bagaimana solusi mengendalikan harga ? Harga tidak bisa dikendalikan dengan kebijakan memaksa karena negara tidak dibenarkan lagi sesuai UU menentukan harga pasar. Sistem pengedalian kuota yang dinilai ekeftif mengendalikan supply and demand, justru menciptakan ladang business rente dan tempat subur para mafia bermain main bersama elite politik. Yang dapat di lakukan pemerintah adalah dengan cara menekan ongkos logistik. Contoh biaya logistik untuk produk pertanian masih di atas 40 persen. Akibatnya jangan kaget bila harga panen yang awalnya sangat rendah menjadi begitu tinggi di pasaran karena biaya transportasi dan logistik cukup besar. Bahkan, tak jarang harga sayuran dalam negeri justru lebih mahal ketimbang produk hortikultura impor, seperti wortel , bawang dari China atau Thailand, Malaysia. Itu sebabnya impor daging lebih murah di bandingkan beli sapi dari dalam negeri.  Padahal bahan makanan  menyumbang sekitar 35 persen sumber inflasi.  

Itulah mengapa sekarang Pemerintah focus membangun infrastruktur jalan ,pelabuhan dan lain lain agar dapat menekan ongkos logistik. Apabila logistik sudah efisien maka petani dan produsen punya akses langsung ke pasar tanpa harus terjerat dengan kartel distribusi yang melibatkan channel sampai kedesa desa. Ini perjuangan panjang. Kata kuncinya adalah perbaikan dan perluasan sarana tranfortasi darat, laut dan udara serta system administrasi logistic yang cepat dan murah. Tanpa perbaikan system logistic maka sampai kapanpun yang paling di untungkan adalah para kartel yang juga adalah predator konsumen. Tapi setiap upaya pembangunan insfrastruktur selalu di tanggapi sinis oleh sebagian orang. Padahal membangun masyarakat modern adalah membangun keadilan bagi siapa saja dan itu adalah koneksitas wilayah yang efektif melalui perbaikan sarana dan prasana jalan darat, laut dan udara. Dulu kenaikan harga di sikapi dengan subsidi dan Bantuan Tunai lansung tapi kini dengan kerja keras membangun sarana umum agar by system harga bisa bersaing , yang akhirnya menguntungkan konsumen...