Jokowi di Rusun Marunda...

Mari ikut larut dalam imaginasi kehidupan muram.  Sebuah keluarga, dua anak dan istri. Penghasilan tidak tetap. Rumah menyewa dengan harga Rp. 450.000 per bulan.  Harga sewa  sebesar itu hanya bisa tinggal di pinggir kali atau diatas status tanah yang tak legitimate. Bentuk rumahpun seadanya untuk sekedar berteduh dikala hujan dan berlindung dari terik matahari ketika panas, dan beristirahat ketika lelah. Bila datang hujan , praharapun datang. Rumah digenangi air sampai pada batas tidak bisa lagi untuk tidur dan beristirahat. Akhirnya anda harus tinggal di tempat penampungan. Begitu banyak yang membantu namun pada kenyataanya tetap saja tidak bisa makan tiga kali sehari dipenampungan. Termasuk beruntung bila bisa makan dua kali dengan mi dan telor rebus. Ketika hujan reda. Banjir telah menyurut. Anda tidak bisa kembali ketempat tinggal anda. Rumah anda sudah dinyatakan terlarang untuk dijadikan tempat tinggal. Apa yang harus anda perbuat. Rumah tak ada, pekerjaan tidak jelas. Yang dihadapi adalah anak dan istri yang butuh perlindungan dari anda. Hmm..mari buka mata pelan pelan. Anda sedang bermimpi. Tapi itulah yang sebetulnya sedang dialami oleh saudara kita yang miskin yang terkena musibah banjir di Jakarta.

Mereka adalah komunitas muram yang ada di Jakarta. Umumnya mereka adalah pendatang yang  bukan penduduk asli Jakarta. Tapi bagaimanapun mereka adalah anak bangsa yang butuh keadilan dari sebuah rumah bernama Indonesia. Sejak sebelum merdeka sampai setelah merdeka, komunitas muram ini selalu ada dan selalu bertambah komunitasnya seiring bertambahnya jumlah penduduk ,seiring bertambahnya ABPN dan seiring tingginya GNP nasional. Kaum muram seakan luka bernanah yang sengaja disembunyikan dibalik kebanggaan sebagai negara yang tergabung dalam G20. Dibalik menterengnya Mall di Ibukota. Dibalik berseliwerannya mobil mewah dijalanan kota Jakarta. Namun bagaimanapun tidak bisa menghilangkan luka bernanah itu. Aromanya tetap membaui siapa saja. Bagi Jokowi dan Ahok, luka tidak harus disembunyikan. Luka bernanah itu adalah penyakit sosial yang harus disembuhkan. Caranya ? tidak melalui seminar dan retorika. Tapi tindakan nyata. Beri mereka rumah dengan sewa lebih murah dari tempat sebelumnya. Beri mereka perabotan standar orang modern. Beri mereka lingkungan rumah yang bersih. Kalau mereka tidak punya pekerjaan , beri mereka pekerjaan.

Di Rusun Marunda semua impian kaum muram menjelma menjadi kenyataan. Mereka antusias mendapatkan rumah dan kesempatan tinggal ditempat yang layak. Benarlah bahwa Rakyat sangat ingin sejahtera, Ingin RUSUN. Dan Jokowi memenuhi keinginan rakyat itu, karena begitulah amanah APBD , amanah  rakyat melalui DPRD. Padahal RUSUN ini dibangun sejak zaman Foke. Dan keadaannya terbengkalai tanpa terawat dengan baik. Alasan pengelola (unit pelayanan teknis/ UPT)  RUSUN bahwa  rakyat tidak mau tinggal disana karena kejauhan dari pusat kota. Banyak yang kosong karena peminatnya kurang. Katanya Rakyat tidak biasa tinggal dirumah susun. Begitu banyak alasan dari pengelola. Akibatnya  ongkos membangun dari APBD/APBN untuk program penyediaan rumah untuk rakyat miskin hanya jadi dalam bentuk bangunan saja tapi tidak berfungsi ideal  untuk rakyat miskin. Yang sejahtera adalah Pimpro dari uang mark up project, Pengelola dari uang rente juragan re-lease,pegawai dari uang perawatan yang tidak digunakan untuk merawat bangunan. Semua itu tidak terjadi begitu saja dilevel bawah tapi sudah merupakan bagian dari budaya korup dari level teratas sampai kebawah. Hari hari kemarin telah lewat. Pengelola RUSUN sudah diberhentikan seiring terpilihnya Jokowi-Ahok sebagi pemimpin. Kini yang bekerja adalah team Jakarta baru.

Apakah keistimewaannya JOKOWI dan Ahok? Demikian tanya saya kepada teman yang merasa senang karena supirnya mendapatkan kesempatan tinggal di RUSUN Marunda. Menurutnya secara tekhnis  antara Foke dan Jokowi tidak ada perbedaan. Kedua gubernur sebagaimana mantan Gubernur lainnya mempunyai sumber dana sama , yaitu dari APBD yang setiap tahun jumlahnya terus meningkat. Semua gubernur menjalankan blue print pembangunan kota yang disusun oleh orang terdidik dan di syahkan oleh DPRD. Tapi yang membedakan sosok Jokowi dan Ahok dibanding yang lain adalah terletak pada hal yang prinsip, yaitu niatnya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Bagi Jokowi-Ahok, prestasi bukan diukur dari data rasio  penggunaan dana APBD tapi rasio kesejahteraan rakyat terhadap setiap sen dana APBD yang dikeluarkan. Semua bawahan harus mengikuti paradigma itu. Sebagai pemimpin mereka berusaha memberikan keyakinan kepada bawahannya untuk berubah. Memang tidak mudah, Apalagi  korup dan malas itu sudah menjadi budaya bulukan. Tapi dengan keteladanan dan kesederhanaan, serta niat baik, mereka berhasil menjadi inspirasi bagi semua bawahannya untuk berubah dari yang dilayani menjadi yang melayani.

Dari Rusun Marunda, saya berimaginasi tentang Rumah Indonesia yang memberikan lingkungan yang bersih, tetangga yang toleran , pekerjaan yang tersedia, mencari rezeki mudah, bila sakit tak dibingungkan ongkos berobat, bila anak sekolah tidak dibingungkan biaya. Ya, Rakyat tak butuh bangunan marcuasuar yang membut kota menjadi METRO atau  Kosmos. Rakyat tidak menuntut keinginan yang tak terpuaskan kepada pemerintah. Rakyat hanya butuh kebutuhan dasar yang tersedia dan terjangkau dengan penghasilan terendah  mereka. Karena itulah mereka butuh pemimpin.  Kini  untuk masa depan , untuk Indonesia baru, yang diperlukan pemimpin yang amanah , yang mau bekerja untuk rakyat tanpa perlu berbicara banyak tapi berbuat untuk cinta dan kasih sayang...