Debat Capres berakhir sudah.
Semua itu kini telah lewat. Kita diminta datang ke bilik pemilu pada tanggal 8 juli memilih salah satu dari mereka sebagai pemimpin. Siapakah yang pantas untuk menjadi pemimpin kita ? Semua nampak qualified baik secara yuridis formal karena didukung oleh partai yang menguasai suara diatas 20% rakyat pemilih, begitupula secara defacto mereka bukanlah pemain baru dibidang politik. Mereka punya pengalaman dan pengaruh yang cukup besar sebagai elite dinegeri ini. Jadi siapaun yang terpilih , kita yakin bahwa mereka memang pantas menjadi pemimpin dinegeri ini.
Hanya saja yang patut diketahui bahwa system president kita tidak sama seperti ketika UUD 45 pertama kali di tetapkan. Sejak diamandement sebagai bagian dari semangat Democratic reform,Constitutional reform and yudicial reform maka terjadi distribusi kekuasaan secara sistematis. .Berdasarkan amandement ini President tidak berhak lagi untuk memilih gubernur , Bupati, Walikota karena sudah ada PILKADA. Tidak berhak menentukan siapa yang mau jadi Gubernur BI karena lembaga Independent dibawah DPR. Tak berhak menentukan besaran APBN tanpa approval DPR. Tak berhak menentukan Kapolri, Panglima ABRI, Dubes, Direksi BUMN Semua itu harus melewati proses dan persetujuan DPR..
Kita melihat debat capres sebagai sebuah tontonan seakan masa depan bangsa kita ini sangat ditentukan oleh President. Padahal kedudukan presiden itu hanyalah bagian dari system keuasaan dinegara kita.
Andaikan tidak ada Prabowo mungkin Pilres sekarang ini kurang menarik. Karena semua menyampaikan retorika dalam bahasa yang sama. Kecuali Prabowo. Walau kedudukannya hanya cawapres namun konsep yang diajukannya akan berhadapan dengan system kekuasaan yang ada dinegeri ini. Memang tak mudah meng implementasikan program kerakyatan itu bila sebagian besar elite politik negeri ini sudah terbiasa dengan cara mudah alias manja untuk hanya menikmati APBN lewat hutang dan investasi asing/privatisasi layanan public , terutama koalisi pemenang Pileg.
Jangan lupa bahwa para elite yang berkuasa itupun mempunyai cara cara efektif membuat program MegaPro tak efektif dalam pelaksanaanya. Apalagi team pelobi dari investor asing yang menguasai MIGAS dan sumber daya alam lain akan berjuang all out untuk mendekati elite yang ada diparlemen maupun LSM. Dan ini akhirnya menjadi hal yang melelahkan dan akhirnya bisa berakibat seperti di Bolivia yang terpaksa Presidentnya mengadakan referendum untuk merubah UU atau seperti Putin di Rusia yang mendatangkan panser dan pasukan para ke Parlemen untuk merubah UU agar pro rakyat miskin. Tapi di Indonesia, Sorang Gus Dur , tokoh Pro Demokrasi yang mencoba melawan DPR, harus tersungkur ditangah jalan. Bagaimana dengan Prabowo kelak apabila dia menang ? Memang tanggal 8 juli nanti kita dihadapkan oleh pilihan sulit…tapi perubahan yang ditawarkan MegaPro itu adalah .. Its the hope of hopes, it’s the war of wars. Its the heart of every man…