Harga sebuah Demokrasi

Para ahli dan cerdik pandai punya argumentasi pintar untuk meyakinkan bahwa demokrasi adalah pilihan mutlak. Tidak boleh tidak harus dijalankan demi tegaknya hak rakyat sebagai pemegang syah kekuasan. Keyakinan merekalah yang harus dibayar oleh rakyat. Bila sampai sekarang setelah hampir 10 tahun demokrasi dijalankan tiada hasil, di mana rakyat tetap menjadi pihak yang mengalami ketidakadilan. Janji-janji manis demokrasi yang diteriakan pada masa Pemilu hanya berlalu bersama angin.. Rakyat miskin semakin bertambah dan yang termiskin semakin banyak yang mati karena penyakit dan busung lapar..Bila kini demokrasi menampak wajah muram anak negeri maka dengarlah alasannya lagi “ Perjalanan demokrasi masih panjang. Rakyat harus sabar untuk terus berkorban sampai tercapainya demokrasi yang diidamkan seperti Negara eropa dan amerika “.

Demokrasi itu tidak murah. Terlalu mahal bagi negera kita yang berpenduduk 211 juta dengan 39,5 jutanya hidup dibawah garis kemiskinan yang renta dengan penyakit dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Tidak kurang Rp. 47,9 Triliun diperlukan anggaran untuk terlaksananya pesta demokrasi pada pemilu mendatang. Seandainya dana sebanyak ini dipergunakan untuk memberikan bantuan modal usaha bagi 39,5 juta rakyat termiskin maka per kepala akan mendapatkan bantuan modal sebesar +/- Rp. 1.200.000. Bila seandainya didalam keluarga miskin itu terdapat suami istri dan dua orang anak maka per rumah tangga akan memperoleh dana sebesar Rp. 4,8 juta. Jumlah ini sangat berarti bagi rakyat miskin untuk membuat mereka mandiri menyelesaikan masalahnya sendiri . Mungkin bagi rakyat miskin , uang sebanyak itu tidak pernah mereka pegang seumur hidupnya.

Seandainya dana tersebut diberikan kepada Pemda DKI maka dapat segera mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta dengan membangun MRTS berupa penyediaan Monorail, Subway, BusWay, kereta double tract, dan juga menuntaskan pembangunan kanal banjir di DKI untuk mengamankan rakyat dari bencana banjir. Atau dana sebenyak itu lebih dari cukup untuk membangun Trans Java dengan jalan mulus hingga dapat meningkatkan efisiensi arus barang , jasa dan orang dipulau jawa. Atau dana tersebut cukup untuk digunakan membangun 10000 MW listrik untuk menopang infrastructure dasar bagi pertumbuhan mesin industri di Indonesia. Atau dana sebanyak itu dapat digunakan untuk mengambil alih investasi Cepu oleh cevron agar potensi migas kita tetap dikuasai anak negeri. Atau dapat digunakan untuk mengambil alih saham yang dikuasai oleh Temasek di Indosat dan Telkomsel agar rakyat tidak harus ditipu tariff telpon. atau lebih dari cukup untuk mengambil alih kembali saham BCA yang dikuasai asing agar bank raksasa national itu kembali menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat. Atau dapat juga digunakan untuk mencetak sejuta hektar sawah untuk meningkatkan produksi padi agar kita tidak harus import. Atau lebih dari cukup mengganti kerugian mereka yang terkena korban Lumpur panas Lapindo agar mereka diperlakukan secara adil.

Begitu banyak yang dapat dilakukan untuk kesejahteraan rakyat atas uang sebanyak itu tapi para elite politik menutup mata demi tegaknya demokrasi. Padahal jumlah Rp. 47,9 triliun itu akan bertambah bila dimasukan pengeluaran dana yang dibelanjakan oleh masing masing partai peserta pemilu untuk biaya kampanye dll. Dan akan bertambah lagi dengan anggaran yang akan dikeluarkan oleh aparat keamanan untuk menjaga pemilu dapat berlangsung dengan aman. Belum lagi pengorbanan rakyat seperti tukang bajay, supir taxi , supir angkot yang harus berkurang pendapatannya karena kegiatan pemilu itu. Ya, sungguh mahal sekali harga dari sebuah demokrasi untuk mengantarkan segelintir orang masuk ke senayan dan dua orang ke istana.

Walau Wapres keberatan dengan anggaran tersebut dan berusaha untuk mengurangi anggaran. Juga ada niat politisi senayan untuk merevisi RUU Pemilu agar lebih efisien namun bagaimanapun akan sangat menjadi terlalu mahal harganya bila kenyataan kelak demokrasi hanya sebatas formal belaka tanpa disertai oleh nilai nilai demokrasi yang menjujung tinggi keadilan, penerapan hokum dan penghormatan atas hak hak rakyat. Bila demikian maka demokrasi hanya menghasilkan gerombolan penjahat yang bestatus “ yang terhormat “ .