Perubahan.

Menurut Sandiaga, tekanan terhadap nilai rupiah disebabkan lemahnya faktor fundamental ekonomi, yakni defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Ia berpendapat hal itu disebabkan oleh kekeliruan dalam orientasi dan strategi pembangunan ekonomi. "Antara lain tidak berhasilnya pemerintah dalam mendayagunakan kekuatan ekonomi rakyat sehingga kebutuhan pangan semakin tergantung pada impor seperti beras, gula, garam, bawang putih, dan lain-lain," kata Sandiaga. Selain itu, lemahnya nilai rupiah juga terjadi karena pertumbuhan sektor manufakturing yang berada di bawah pertumbuhan ekonomi. Sandiaga mengatakan, sektor manufakturing yang pernah mencapai hampir 30 persen pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tahun 1997, saat ini hanya 19 persen.

Saya tidak akan mengatakan Sandi salah. Namun saya juga bisa mengatakan bahwa kalau itu adalah kesimpulan keadaan ekonomi sekarang ini disebabkan karena kekeliruan dalam orientasi dan strategi pembangunan ekonomi, jelas tidak tepat. Setiap kebijakan ekonomi atau perusahaan selalu berangkat dari data masa lalu keadaan real. Struktur bisnis atau ekonomi Indonesia itu bertahun tahun sejak era Soeharto adalah lebih bertumpu kepada bisnis non tradable. Anda kan tahu, bahwa sektor non-tradable adalah sektor ekonomi yang tidak dapat menyerap angkatan kerja luas. Banyak orang kaya termasuk anda bagian dari pengusaha yang menikmati sistem tersebut.

Ini menjadi tidak wajar karena Indonesia adalah negara yang berbasis sumber daya alam. Mestinya (sektor) tradable itu di atas pertumbuhan (Produk Domestik Bruto) rata-rata. Sektor tradable ini meliputi sektor pertanian, pertambangan dan industri. Sejak tahun 2001, pertumbuhan sektor non tradable selalu berada di atas pertumbuhan PDB. Data tahun 2010 , pertumbuhan PDB hanya 6,1 persen, sedangkan sektor non tradable bisa tumbuh 8,19 persen sampai tahn 2013 semakin memburuk. Sementara itu, pada tahun yang sama, sektor tradable hanya tumbuh 2,86 persen. Dampaknya, terjadi kesenjangan pendapatan antara masyarakat golongan bawah, khususnya petani, dengan golongan atas. Jadi pertumbuhan ekonomi kita di era sebelumnya digerakkan oleh non-tradable. Ekonomi kaum rente.

Paham ya Pak Sandi. Nah sekarang dengan fakta yang ada tersebut, sebagai presiden Jokowi harus mengubah struktur bisnis dulu sebelum dia meningkatkan pertumbuhan. Kan engga mungkin kita bercita cita mau ke Bandung ingin cepat kalau engga ada angkutan lebih cepat. Kalau tetap menggunakan angkutan yang lama tentu cita cita ingin cepat hanya mimpi. Makanya yang dilakukan Jokowi diawal kekuasaannya adalah memangkas struktur bisnis rente atau non tradeable itu. Petra dibubarkan karena menghambat tumbuhnya industri migas. UU Minerba diterapkan dengan konsisten agar industri smelter tumbuh. Tataniaga Pangan diubah.Muratorium perkebunan sawit dilakukan dan pajak ekpor CPO dinaikan. Sektor kelautan dibenahi agar izin tangkap ikan tidak menghasikan rente diperjual belikan kepada asing. Sehingga industri pengolahan hasil laut bisa bangkit.

Kemudian pemerintah menerapkan pajak progressive atas property agar asset tidak menumpuk di non tradeble. Sektor non tradeable pun turun secara berlahan lahan. Dan orang kaya dari non tradeable diharap mulai mengalihkan ke sektor tradeable. Engga mau? pemerintah ubah UU pajak yang memaksa tapi pada waktu bersamaan mengeluarkan tex Amnesty agar orang kaya dari rente mendaftarkan kekayaannya agar mereka menjadi potensi pajak dikemudian hari. Kalau mereka tidak alihkan uangnya ke sektor tradeable maka hartanya akan habis dimakan pajak. Silahkan pilih mau berubah atau negara ambil uang secara sistem.

Cukup ? Belum. Kebijakan tersebut diatas hanya menghambat tumbuhnya non tradeabl untuk berubah menjadi tradeable. Tetapi bagaimana menumbuhkan sektor tradeable yang adil bagi semua ? Regulasi perizinan dibenahi lewat paket kebijakan ekonomi sehingga lebih cepat dan mudah mengurus izin pabrik. Bukan hanya soal regulasi orang terpicu untuk masuk ke bisnis tradeable tetapi juga bagaimana memastikan lingkungan bisnis lebih efisien. Makanya sistem logistik kita harus efisien. Itu sebabnya pemerintah harus bangun infrastruktur ekonomi berupa jalan, pelabuhan, bandara, kereta api dan lain lain. Tujuannya agar terjadi koneksifitas antara potensi wilayah menjadi potensi ekonomi. Tiada hari tanpa kerja memacu ketertinggalan sektor tradeable itu. Karena kita terlalu lama tertinggal. Hasilnya kini sudah dirasakan secara significant. Pertumbuhan investasi sektor tradeable meningkat.

Pak Sandi, Jokowi baru bekerja empat tahun sebagai presiden yang harus membenahi kerusakan sistem ekonomi dari yang sudah berlangsung puluhan tahun. Ditengah upaya membenahi itu semua, Jokowi harus menghadapi krisis global, perang dagang, situasi politik yang memanas karena SARA, defisit APBN, tekanan neraca perdagangan akibat economic imbalance global. Tiada hari tanpa kerja agar negeri ini selamat melewati badai dan keluar dari reruntuhan ekonomi yang tidak berkeadilan sebagai warisan masa lalu. Kita harus bergerak kedepan. Tolong anda sampaikan solusi smart anda untuk memastikan lebih hebat dari Jokowi. Kalau hanya ngeluh, dan menyalahkan, kampret juga bisa.

OK Oce VS MA'RUF economic

Ma’ruf economic VS OK Oce.

( Bisnis ).

Program Ok Oce.

Programnya ideal. Baik saya ilustrasikan secara sederhana. OK Oce sebagai penyedia dana bagi siapa saja yang membutuhkan modal usaha. Modal yang diperlukan bisa untuk modal kerja maupun investasi. Karena itu Ok Oce mempunya program pembinaan kepada anggotanya. Siapa yang lolos pembinaan maka akan dapat akses kepada permodalan. Sekilas bagus. Tetapi, rencana Sandi dalam Ok Oce ini ada yang disembunyikan. Yaitu bagaimana dia bisa menjajikan modal kepada anggotanya ? Orang awam melihat karena dia orang kaya, maka mereka berharap keluarga Sandi yang menyediakannya. Makanya program Ok Oce ini sangat efektif sebagai alat kampanye untuk menggiring orang yang tidak punya akses modal namun tinggi ngayalnya untuk menjadi follower nya.

Namun orang awam lupa bahwa Sandi itu adalah pemain hedge fund. Dibalik program itu ada agenda. Agenda lahir karena sebuah ide pooling fund. Apa ide itu ? menjadi lembaga fund provider (penyedia dana ). Ingat, bahwa Ok Oce hanya sebagai fasilitator atau underwriter atas sumber modal yang ada. Secara tidak langsung semua anggota Ok Oce yang dapat modal akan dibawah pembinaan OK Oce. Ya seperti pengelolaan Holding dimana semua unit bisnis OK OCe menjadi anak perusahaannya. Ini akan menjadi holding raksasa di ASEAN. Seperti Minsheng Investment di China dimana merupakan holding para UKM yang anggotanya 800 juta orang. terbesar di dunia.

Dari mana sumber modal itu? dia berharap dari Kas APBD melalui pos pembinaan UKM. Kedua , menjadikan bank DKI sebagai kasir. Apabila skema ini dipenuhi maka OK Oce ini akan cepat sekali menarik anggota dengan berbagai skema pembiayaan. Tentu skema ini berasal dari OK Oce. Dia berharap setelah dia jadi pejabat Publik maka program Ok Oce akan lebih mudah mendapatkan legitimasi dari negara sebagai fasilitator. Setelah proses yang mahal menjadikannya pejabat Publik, akhirnya menang sebagai pasangan Gubernur DKI. Namun apa yang terjadi kemudian.

Secara UU, pemda tidak boleh mengintervensi tugas bank dalam kebijakan penyaluran kredit. Bank harus independent. Artinya OK Oce tidak bisa menjadi underwriter anggotanya yang butuh modal. PEMDA DKI tidak boleh menyalurkan dana bantuan UKM melalui lembaga perantara atau NGO. Kalaupun ada perantara maka itu harus dibawah BUMD. Aturan BUMD dalam menyalurkan dana UKM adalah menjadi tanggung jawab BUMD secara akuntasi kepada PEMDA DKI. Artinya tidak bisa diambil dari PMN tetapi dari dana CSR. Berbulan bulan, sandi berusaha melobi DPRD dan pejabat kementerian tetapi tetap tidak bisa UU ditabrak. Karena sumber dana dari Bank DKI dan Pemda DKI terbentur aturan maka Sandi anggap program Ok Oce ini tidak bisa melaksanakan skema primadonanya sebagai fund provider. Akibatnya mimpi mendatangkan dana triliunan dari skema pembiayaan UKM dan menjadi holding UKM terbesar di Asia Tenggara kandas ditengah jalan.

Gimana seharusnya ? Seharusnya Sandi belajar ke China bagaimana Minsheng Investment bisa menjadi fund provider bagi UKM. Kekuatan Minsheng bukan pada regulasi atau fasilitas negara. Tetapi murni gerakan koperasi rakyat untuk mendapatkan akses pendanaan. Ini lahir dari gerakan arisan secara nasional kaum pekerja dan petani. Gimana skemanya ? Minsheng menjual produk investasi semacam reksadana kepada anggotanya untuk pooling fund. Dana ini tidak diberikan kepada anggota yang butuh modal tetapi ditempatkan di bank sebagai collateral provider. Makanya MInsheng punya bank sendiri namanya China MInsheng Bank (CMB). Nah bagi anggota yang qualified dapat menarik pinjaman dari CMB dan collateral dari MInsheng. Sebagai collateral provider, Minsheng Investment dapat fee dan bagi hasil. Penerimaan dari bagi hasil dan fee ini tidak dikuasai Minsheng tetapi dikembalikan lagi keanggota sebagai pendapatan usaha atau produk investasi yang mereka beli.

Menurut saya, kalaulah Sandi agak smart sedikit, dia bisa menjadikan OK Oce sebagai collateral provider ya semacam Asuransi resiko terhadap anggota Ok Oce. Dengan sebagai collateral provider , dia bisa mendirikan perusahaan Asuransi dengan bisnis penyedia jaminan kredit ( ASKRI). Tentu Sandi harus menyediakan dana resiko sebagai collateral provider dan mengikuti standar kepatuhan yang ditetapkan OJK. Namun skema sebagai collateral provider tidak mungkin bisa diterapkan. Karena Sandi udah di black list oleh OJK sejak bisnis Asuransinya gagal bayar dan akhirnya dipaksa ojk dijual ke pihak lain.

Sandi sadar bahwa jabatan Wagub tidak cukup melaksanakan agendanya itu. Makanya dia melambung ke Istana. Dengan jabatan Wapres maka dia akan mudah melaksanakan agenda besarnya. Makanya program OK Oce akan di usung dalam program kampanye nasional Probowo-Sandi. Tetapi Sandi lupa bahwa BI Itu bukan lembaga dibawah presiden tetapi dibawah DPR. OJK juga bukan dibawah presiden tetapi dibawah DPR. Walau jabatannya wapres dan dapat dukungan dari presiden, engga mungkin dia bisa tabrak UU untuk meloloskan Ok Oce. Karena semua lembaga baik itu BI maupun OJK bekerja sesuai UU. UU itu untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan Sandi.

Ma’ruf Economic

Mungkin tidak banyak yang tahu siapa itu Ma’ruf Amin. Bagi pegiat ekonomi syariah akan tahu bahwa Ma’ruf Amin adalah satu satunya pakar ekonomi syariah yang paling disegani. Bukan hanya soal keilmuan tetapi kepeduliannya terhadap ekonomi syariah. Kalau orang bicara ekonomi syariah lebih kepada gimana buat bank syariah atau asuransi Syariah tetapi konsep ekonomi Syariah MA tidak berfocus kepada perbankan sebagai saingan bank konvensional. MA menjadikan ekonomi syariah itu sebagai gerakan rakyat untuk mandiri dengan mengandalkan kekuatan umat lewat, zakat , infak, sadakah. Ya tak ubahnya dengan program dari Minsheng Investment, yang menggunakan gerakan arisan sebagai kekuatan budaya china untuk mandiri dari sisi permodalan.

MA tahu bahwa dia tidak mungkin minta kepada negara uang APBN untuk membina umat islam yang mayoritas memang tidak mendapatkan keadilan distribusi modal. Maklum APBN itu milik rakyat ,bukan hanya umat islam. Lantas bagaimana ide MA mendapatkan sumber pembiayaan itu ? MA memanfaatkan lembaga Wakaf nasional untuk menjadikan wakaf sebagai collateral provider sekaligus sebagai fund provider. Wakaf ini milik umat, bukan milik negara. Hanya masalahnya asset berupa Wakaf ini tidak bisa disekuritisasi untuk disinergikan menarik dana venture atau investment. Makannya Skema MA adalah meminta kepada negara agar memfasilitassi agar potensi Wakaf ini menjadi potensi real umat islam. Jadi MA hanya minta payung hukum bukan dana dari negara.Mengapa ? agar tidak ada fitnah dikemudian hari.

Mau tahu kekuatan Wakaf ini ? menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf tanah saja di atas Rp 370 triliun, sementara wakaf tunai Rp 180 triliun. Ini belum termasuk menghitung potensi wakaf tanah yang masih belum muncul, yang bisa mencapai Rp 2.000 triliun. Dahsyat engga. Konon katanya ( entah benar atau tidak ) Sandi pernah menawarkan pengelolaan Asset Wakaf ini ke MA tetapi ditolak oleh MA. Kemudian MA mengajukan usulan kepada Jokowi melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) untuk membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Bagaimana sikap Jokowi ? Jokowi melihat potensi zakat yang begitu besar. Dan ini kalau di kelola dengan skema produksi maka dana zakat tidak akan habis tetapi akan terus berkembang. Kalau inipun di manfaatkan lewat skema keuangan untuk pembiayaan sektor real maka akan menghasilkan asset yang raksasa.

Bukan hanya mendukung secara moral. Tetapi malah Jokowi mengusulkan kepada OJK agar membuat regulasi soal wakaf ini. Maka OJK mengeluarkan aturan mengenai berdirinya Bank Wakaf. Nah, bagaimana struktur bank Wakaf ini? Ada tiga yaitu donatur, pesantren dan masyarakat produktif. Badan hukumnya adalah koperasi. Jadi bank wakaf bukanlah bank yang menerima simpanan. Skema permodalan dari Bank Wakaf Mikro ini juga terbilang unik. Nantinya, 1 LKMS akan menerima dana dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Dana tersebut tidak akan disalurkan semuanya menjadi pembiayaan, melainkan sebagian akan diletakkan dalam bentuk deposito di bank umum syariah sebagai collateral.

Bagaimana kalau orang tidak memberikan donasi berupa uang tetapi wakaf tanah? tidak mengapa. welcome! Bank wakaf mengelola tanah itu menjadi bernilai uang. Bagaimana caranya ? bank wakaf akan menjadi manager investasi dengan mempertemukan orang yang punya uang dengan pemberi wakaf tanah itu. Dari kegiatan kerjasama ini bisa menghasilkan berbagai proyek. BIsa saja RUSUN, kawasan industri, dll. Dari hasil proyek ini , pendapatan bagian tanah wakaf akan menjadi sumber dana donasi bagi Bank Wakaf membiayai program pemberdayaan umat.

Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3 juta dan margin bagi hasil setara 3 persen per tahun. Bagaimana risk managemen dari Bank Wakaf ini? Maklum karena bank wakaf menerapkan bagi hasil dan tanpa agunan. Maka risk management nya ada pada trust dari nasabah. Gimana nasabah dapatkan trust tersebut ? Dia harus mengikuti program pelatihan yang di tunjuk oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Dari pelatihan ini dia akan dapat sertifikasi untuk layak dapatkan pinjaman modal dari Bank Wakaf. Hebat kan.  Sama dengan OK Oce sekilas. Namun perbedaannya dari sumber dana dan kepemilikan program dimana bank Wakaf milik umat, bukan milik lembaga hedge fund

Jadi sebetulnya ini adalah jenis skema pembiayaan venture. Secara bisnis dimana pengelola dana jadi angel atas nasabah. Dan dalam jangka panjang bila nasabah itu sukses maka bagi hasil yang diberikannya akan memperkuat dana Bank wakaf untuk membantu yang lain. Ya semacam dana bergulir, namun diterapkan secara modern dengan SOP dari Otoritas Jasa Keuangan. Maka potensi asset tidur, kewirausahaan dan komunitas islam bisa menjadi potensi ekonomi yang dahsyat untuk menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang berbasis gotong royong. Nah bandingkan dengan skema Ok Oce. Mana lebih hebat dari MA Economic ? 

Memahami ekonomi secara idiot.

Kemarin ada rapat terbatas bidang Ekuin khusus masalah kurs rupiah yang melemah. Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Menko Maritim, Menteri Perdagangan. Gubernur BI. Dalam rapat itu, Jokowi mendapat penjelasan dari Menteri keuangan bahwa kurs yang melemah karena masalah defisit transaksi berjalan. Namun dampak terhadap kurs tidak significant karena inflasi terjaga. Pemerintah akan segera mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki desifit transaksi berjalan. Ada dua yang utama kebijakan pemerintah tersebut. Yaitu pertama, menaikan tarif pajak atas beberapa produki impor agar terjadi proses produksi substitusi Impor. Kedua , karena komponen defisit terbesar adalah impor migas, maka pemerintah akan melarang hasil produksi migas untuk di eksport semua. Tetapi utamakan pasar dalam negeri dengan transaksi rupiah.  Kebijakan pertama, akan butuh waktu untuk dirasakan dampaknya. Tapi kebijakan kedua akan segera dirasakan dampaknya. Kalau melihat Defisit CA USD 8 miliar maka kewajiban Domestic market obligation atas MIGAS akan segera membuat kita surpplus. Masalah selesai. Sederhanakan? tapi untuk mencapai kebijakan itu memang perlu keberanian dan alasan yang kuat. Kinilah momentumnya.

Kesalahan persepsi sebagian orang bahwa kurs melemah itu pertanda pemerintah gagal mengelola ekonomi. Stigma krisis moneter 98 yang mana rupiah jatuh yang mempercepat kejatuhan Soeharto seakan dibangun lagi sekarang.  Orang awam sangat mudah sekali terprovokasi soal kurs ini. Padahal pengelolaa moneter era Soeharto dengan Sekarang jauh berbeda sistemnya. Era Soeharto kita menganut neraca T Account tetapi sekarang kita menerapkan I Account berdasarkan Standard Government Finance Statistic (SGFS) yang sehingga kekuatan fiskal negara dapat setiap saat dimonitor sebagai dasar forecasting value Rupiah. Disamping itu juga Sistem Akuntasi Moneter Bank Indonesia harus mengacu kepada International Reserves and Foreign Currency Liquidity (IRFCL). Sehingga setiap detik posisi devisa BI dapat dimonitor secara international. Semua menjadi transference dan terhubung keseluruh dunia secara border less  Era Soeharto BI tidak Independent tetapi sekarang BI independent. Era Soeharto BI dan OJK jadi satu. Artinya operator dan regulator satu badan. Namun kini BI dan OJK terpisah, Jadi lebih prudential pengelolaan moneter. Jadi stigma krisis moneter 98 itu akan terjadi era sekarang itu jelas salah.

Uang dan trust.

Kita mengenal uang sebagai ujud lembaran kertas atau koin. Uang itu kita kenal dan akrab dengan keseharian kita untuk melakukan aktifitas pertukaran barang dan jasa. Dengan uang maka semua ada nilai untuk dibeli, dijual dan di nominalkan. Lantas bagaimanakah uang itu diciptakan dan darimana asalnya ? Dahulu kala uang itu dibuat dari emas dan perak. Berapa nilai uang itu , ya tergantung dari beratnya koin emas atau tembaga. Artinya uang berhubungan langsung dengan nilai materi yang melekat padanya.Tapi dia era modern , ketika populasi manusia semakin bertambah, kebutuhan semakin luas, perpindahan penduduk, barang dan jasa semakin cepat. Maka uang tak bisa lagi sepenuhnya ditentukan dengan materi yang ada. Uang sudah bergeser menjadi ”sebuah nilai ” yang tak bisa lepas dari "Internationalisasi." Uang dan politik adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Suka tidak suka inilah kenyataanya. Dari segi monetary system kita menyatu dengan system keuangan global.

Walau semua serba transference namun pasar berbuat sesukanya berdasar data real tesebut. Disinilah nilai uang diukur dan ditentukan oleh segelintir pemain. Cadang devisa negara dalam berbagai mata uang tak lagi terkait langsung dengan jumlah rupiah yang beredar. Cadangan devisa hanya dipakai untuk transaksi atau belanja yang mengharuskan tunai atau cash advance bermata uang asing. Sementara hampir 90% transaksi lintas negara ( cross border ) yang dilakukan dunia usaha tidak berupa cash advance tapi commitment. Commitment ini dalam bentuk instrument yang dilegimite oleh kesepakatan multilateral baik dalam kuridor WTO maupun BIS dan lainnya. Hitunglah berapa perputaran uang dibalik commitment itu?. Anda akan terkejut. Jumlahnya diatas cadangan devisa negara kita. Bahkan melebihi SUN yang kita terbitkan. Atau melebihi dari jumlah pajak yang terkumpul. 

Proses uang itu sangat sophisticated, misal Corporate melakukan pinjaman luar negeri. bermata uang asing. Apabila mereka mendapatkan penghasilan dalam mata uang rupiah, lantas bagaimana menjamin keseimbangan kurs antar mata uang agar transaksi ini tidak merugikan. Pertanyaan berikut, apabila pinjaman itu gagal siapakah yang akan menjamin uang itu kembali. Juga beragam kegiatan investasi yang berhadapan dengan resiko perbedaan kurs itu. Pertanyaan ini akan panjang sekali bila kita melihat melalui kacamata uang secara normal.Proses itu bergerak sangat cepat , bukan lagi jam atau hari ukurannya tapi detik.

Tapi dalam system moneter ini sudah diantisipasi. Yaitu melalui berbagai instrument derivative yang mendukung proses perputaran uang. Instrument ini tidak melihat devisa negara sebagai kekuatan mata uang. Tidak melihat fundamental ekonomi sebagai dasar uang. Tapi melihat dari sisi ”kepercayaan ” ( trust ). Trust ini adalah energy ( power) dari uang itu sendiri untuk terus berputar mengorbit melintasi dunia sebagai alat tukar. Sementara system moneter adalah software untuk memungkinkan uang terkendali sesuai program yang diinginkan. Didalam software itu terdapat fitur seperti CDS dan berbagai produk derivative keuangan lainnya. Besar /kecilnya atau kuat / lemahnya trust ( energi) dapat dilihat dari tingkat premium credit Default Swap (CDS) yang dibayar.  CDS itu biasanya meliat tingkat rating ( trust ) obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Semakin murah CDS semakin tinggi tingkat ”trust” dan tentu semakin tinggi energy yang berputar. Arus investasi akan masuk deras. Nah, Apa jadinya bila CDS tingkat premiumnya semakin tinggi ? tentu ongkos transaksi semakin mahal dan resiko semakin terbuka lebar. Uang akan mengalir keluar ketempat yang energynya besar. Pada saat inilah commitment uang menjadi hancur. Bila hancur maka mata uang yang kita pegang lepas dari orbit. Uang akan terjun bebas tak terkendali hingga harga harga barang sehari hari akan melambung tinggi tentu akan membuat rakyat miskin semakin miskin.Yang kaya jatuh miskin.

Jadi kesimpulannya adalah uang bukan hanya lambang legitimate dan kekuasaan negara tapi juga uang sebagai lambang kepercayaan. Bila kita percaya tapi dunia tidak percaya maka kita hancur. Bila dunia percaya tapi rakyat tidak percaya, masih engga ada masalah. Nah..pada saat sekarang CDS Credit default swap (CDS) kita, jika dibandingkan dengan peers, juga relatif lebih baik. CDS Indonesia tenor 5 tahun adalah 136,42. Lebih baik daripada Brasil, India, Afrika Selatan, dan Turki. Bandingkan ketika tahun 2008. Ketika bail out CENTURY dilakukan, premium CDS sudah mencapai 1200 bps dan ini sudah dipinggir jurang kejatuhan total. Relatif rendahnya CDS Indonesia saat ini menunjukkan bahwa premi risiko investasi di Indonesia relatif lebih baik. Kita kuat dan terlalu kuat untuk dipermainkan oleh ancaman kurs melemah.

Uang dan Produksi.

Bagi orang awam yang terbatas wawasan keuangannya, dia hanya mengenal satu kata money atau uang. Dia dapat uang dari gaji atau laba usaha dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan pendapatannya, kalau ada lebih dia tabung. Dalam kasus ini uang ya uang. Tapi ada juga orang yang menyebut uang itu adalah arus terus menerus atau Currency. Perhatikan, dia tidak menyebut uang tapi arus.. ya sama dengan arus listrik. Kalau di analogikan, uang menjadi sumbu negatif dan aktifitas usaha adalah sumbu positip. Karena adanya sumbu positip dan negatif maka terjadilah current atau arus listrik yang bisa menimbulkan energy untuk bergeraknya roda ekonomi kedepan tanpa henti.

Rekening di bank atau perusahaan di sebut rekening arus ( current account). Bagi mereka uang bukan lagi selembar kertas. Bukan hanya alat transaksi. Bukan. Tapi uang sebagai sarana menghubungkan satu sumber daya dengan sumber daya lain agar terus terjadi hubungan arus yang tiada henti. Contoh bagaimana menghubungkan sumberdaya manusia dengan sumber daya barang, Sumber daya barang dengan sumber daya uang. Sumber daya uang dengan sumber daya pasar, dan lain sebagainya. Selagi hubungan antar sumberdaya itu terus terjadi arus maka itulah uang sebenarnya. Itulah uang dalam perngertian kapitalis. Dimana sebetulnya uang itu omong kosong. Uang itu hanya sarana memicu distribusi capital untuk terjadi beragam aktifitas terbentuknya peradaban. Jadi bukan jumlah berapa banyak uang yang dikumpulkan, bukan seberapa kuat mata uang,  tapi seberapa banyak aktifitas usaha yang bisa di kembangkan karena uang. Selagi arus atau current terus terjadi dengan ditandai aktifitas usaha tidak terhenti maka tidak ada hutang yang perlu dikawatirkan. Mengapa ? Karena current mempunya energy yang bisa dengan otomatis menciptakan hutang baru atau uang baru. Itulah miracle of capital. Akan terus begitu.

Hukum pasar.

Seharusnya pemerintah mengontrol  kurs seperti era Pak Harto. Dengan kurs tetap itu kita lebih leluasa menentukan besaran kapasitas ekonomi kita dan moneter sepenuhnya dibawah kendali Pemerintah. Walau banyak kekurangan sistem itu namun faktanya China selama sekian decade berhasil tumbuh cepat berkat kurs tetap itu. Tetapi dengan kurs mengambang seperti sekarang ini , kita dipermainkan pasar. Padahal fundamental ekonomi kita kuat sekali.  Kinerja ekonomi kita nomor tiga terbaik diantara anggota G20.” Kata teman. Dengan tersenyum saya katakan bahwa Indonesia bukan China yang tidak mengakui Tuhan dalam sistem negaranya. Negara kita pancasila. Ketuhanan yang maha Esa adalah sila pertama, yang merupakan sumber hukum itu sendiri. 

Dalam islam diajarkan pada setiap orang berhak menjual atau tidak menjual apa yang dimilikinya. Demikian pula setiap orang berhak membeli atau tidak membeli apa yang diinginkannya. Hal ini ditegaskan dalam Quran:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (an-Nisa’:29). Hal ini juga ditegaskan dalam Hadis: “sesungguhnya jual beli hanya bisa dilakukan atas dasar suka sama suka”. (Ibnu Majah:2176). Rasulullah juga melarang jual beli yang dilakukan dalam keadaan terpaksa seperti diceritakan Ali bin Abi Thalib. (Abu Daud:2935).  

Bagaimana dengan agama lain? saya yakin sama. Karena hukum perdagangan konvensional yang diambil falsafahnya dari Injil dan Taurat juga punya prinsip yang sama.  Di era sekarang namanya Liberalisation market. Mengapa sampai Tuhan melarang pasar diatur ? Karena itu hukum ketetap Tuhan. Kalau ada intervensi pemerintah maka itu sama saja berperang dengan hukum ketatapan Tuhan. Pasti kalah. Itu contohnya Arab Saudi sampai kedodoran menahan rial. Pak Harto juga akhirnya tersungkur dan terpaksa melepas rupiah kepasar.  China sama juga yang akhirnya melepas kurs Yuan ke pasar.

Pertanyaannya adalah  mengapa pasar berbuat sesukannya, ? karena hukum pasar itu memang memberikan kebebasan orang untuk melakukan transaksi termasuk menetapkan harga atau kurs mata uang. Itu sebabnya ada istilah sentimen pasar. Artinya rumor saja bisa jadi pertimbangan orang untuk membeli atau menjual rupiah. Apakah itu salah? Tidak juga. Kesalahan itu bukan kepada kurs menguat atau melemah tetapi kepada hukum permintaan dan penawaran. Kita ambil contoh. Tahun 2006 , di China satu kaus ekspor harganya USD 2 atau sama dengan RMB 20. Tetapi sekarang karena kurs RMB terus menguat maka harga satu kaus jadi USD 3 atau naik USD 1. Kalau China tetap menjual seharga RMB 20 maka itu sama saja pabrik garmen harus rela memotong labanya sendiri. Itu juga terjadi pada Thailand yang kurs menguat.  Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kurs menguat tidak memberikan kebebasan kepada China atau Thailand menaikan harga jualnya? masalahnya kurs boleh menguat tetapi daya beli tidak meningkat. Kapasitas pasar kan terbatas. Maka yang terjadi adalah hukum pasar. Kalau china atau thailand ingin terus menjual maka mereka harus turunkan harga dan penggal labanya atau dilindas persaingan dengan negara lain yang kurs mata uangnya melemah. Ini soal pilihan. Engga ada yang maksa.  Suka sama suka.  Nah sampai disini kita bisa paham. Uang satu hal tetapi produksi juga hal lain. Masalahnya apakah kita akan membela produksi ataukah membela kurs mata uang agar terus perkasa? 

Untuk menjawab pertanyaan ini, saya gunakan teori ekonomi , yang saya sebut teori sarung. Anda tahu kan sarung? Kalau anda pakai sarung, anda angkat sarung itu hingga metutup kepala maka bagian bawah, kolor anda keliatan. Kalau anda turunkan sarung itu maka dia jadi pakaian standar untuk sholat. Nah begitu juga dengan melemahnya mata uang terhadap mata uang lainnya. Kalau kurs melemah maka akan mendorong produksi dalam negeri meningkat. Mengapa? karena adanya daya saing domestik terhadap barang impor. Jadi orang aman dari serangan barang impor yang pasti lebih mahal karena kurs melemah. Tetapi pada waktu bersamaan harga barang impor di pasar akan naik. Yang korban adalah rakyat yang punya penghasilan tetap. Tetapi kalau kurs dibuat kuat, maka orang akan cenderung impor daripada produksi dalam negeri. Dampaknya angkatan kerja tidak terserap. itu yang terjadi era SBY dimana proses deindustrialisasi terjadi akibat kalah bersaing dengan barang impor. Nah dilema kan, seperti sarung.?

Perhatikan kita lihat fakta sejarah ekonomi yang sukses karena kurs yang melemah. Kehebatan china bukanlah melulu karena etos kerja yang tinggi tapi lebih dari kehebatan membuat kebijakan moneter yang sehingga mata uang China sangat murah dan pada waktu bersamaan produk import menjadi sangat mahal dan produk eksport menjadi sangat murah. Inilah trigger yang memicu pertumbuhan dua digit selama 20 tahun lebih. Begitupula dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di vietnam karena kurs selama 20 tahun belakangan dibuat murah maka orang takut pegang mata uang vietnam. Tetapi produksi dalam negeri melesat menyaingi negara ASEAN lainnya. Jadi ada hubungan antara peningkatan produksi dengan melemahnya mata uang. Contoh Indonesia, ketika mata uang terjun bebas akibat krismon tahun 1998, yang paling dintungkan adalah produksi yang nol import. Mereka adalah para petani dan pengusaha perkebunan. Faktanya yang kini masuk dalam top perusahaan di Indonesia adalah perusahaan yang bersandarkan kepada produksi hasil pertanian itu. Semakin melemah rupiah, semakin melimpah pendapatan mereka.Inilah candu yang memaksa orang ketagihan untuk ber produksi. Pertumbuhan ekonomi yang kini dicapai oleh Indonesia hingga tergabung dalam G20 adalah berkat produktifitas dari hasil SDA dan Perkebunan.

Bila rupiah melemah akan beresiko terhadap laju inflasi. Maklum sebagian besar barang konsumsi rakyat didapat dari import. Untuk terjadinya kemandirian produksi butuh waktu tidak cepat. Ya namanya business tentu membutuhkan waktu untuk proses membangun. Selama proses itu, rakyat akan menjerit karena pendapatan mereka tergerus oleh inflasi. Demikian kata oposisi pemerintah yang berpikir pragmatis. Saya tersenyum. Mana ada pembangunan tidak mendulang korban. Ini soal pilihan. Dan lagi tidak akan berdampak terlalu luas. Karena sebagian besar yang doyan konsumsi adalah middle class yang dikenal solid secara financial. Sementara rakyat kebanyakan , mereka tidak begitu banyak berkosumsi produk import, kalaupun ada, itu bukanlah kebutuhan primer atas dasar keinginan tak terpuaskan. Tetapi bagaimana dengan kewajiban utang pemerintah? helloo utang pemerintah itu 56% dalam mata uang rupiah dan sisanya mata uang asing yang dikelola oleh BI melalui hedging sehingga resiko jatuhnya kurs tidak akan membebani pos pembayaran utang pemerintah.

Seharusnya pemerintah intervensi agar rupiah menguat, kata teman. Tanpa intervensi berlebihan justru bagus karena hukum pasar akan bekerja efektif. Invisible hand market akan berkerja. Daripada pemerintah mengeluarkan dana resiko untuk intervensi menjaga mata uang rupiah dari kejatuhan, lebih baik dana itu digunakan untuk perluasan infrastruktur dan biarkan saja rupiah mengikuti pasar secara alamiah. Mengapa ? ya karena ketika rupiah melemah pada waktu bersamaan dunia international akan melakukan penyesuaian terhadap Indonesia, khususnya tidak lagi menjadikan Indonesia sebagai target eksport tapi target investasi untuk berproduksi. Kelak bila produksi meningkat maka inflasi akan terkoreksi dengan sedirinya dan rupiah akan menguat kembali.  Ini soal pilihan. Naik dan turun akan terus terjadi seperti siang berganti malam. Ini hukum alam. Yang penting adalah bagaimana menghadapi fenomena pasar itu dan menentukan pilihan yang bagaimanapun tidak akan sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. 

Kita patut bersyukur sebagai bangsa Indonsia. Mengapa ? Ada tujuh sendi kekuatan atau points of strength yang membuat perekonomian Indonesia terlalu kuat. Pertama, jumlah penduduk yang besar yakni sekitar 240 juta jiwa. Kuantitas sebanyak itu merupakan pasar yang menarik bagi para pelaku usaha. Kedua, sumber daya alam yang berlimpah di sektor pertanian dan pertambangan. Ketiga, Indonesia memiliki bonus demografi hingga 20-30 tahun ke depan, di mana sekitar 50 persen dari jumlah penduduk adalah kelompok usia produktif, yang akan merupakan engine of economy growth. Kekuatan keempat yang dipunyai Indonesia adalah cadangan devisa yang besar. Dengan kekuatan ini,Indonesia bisa merespons setiap perubahan lingkungan baik eksternal dan internal secara cepat. Dalam hal ini, pemerintah dan Bank Indonesia mempunyai crisis management protocol sebagai tindakan pencegahan krisis. Kelima, Indonesia memiliki Bank BUMN yang sehat dengan daya tahan yang kuat. Dengan kondisi yang demikian baik, perbankanpun dipandang mampu menghadapi gejolak yang ada. Berdasarkan stress test  atau uji ketahanan terhadap perbankan yang dilakukan OJK , kurs sampai Rp. 20.000 Perbankan kita masih sehat. Keenam, Indonesia memiliki kestabilan politik karena didukung oleh sistem politik yang demokratis. Ketujuh, kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada capaian peringkat layak investasi dari sejumlah lembaga pemeringkat internasional. 

Apa yang dikawatirkan? saatnya kerja keras. It is time to change or never.

Saya ingin menutup tulisan ini dengan sajak bijak. 

Aku minta air , Tuhan memberiku samudra.

Aku minta bunga, Tuhan memberiku taman bunga.

Aku minta sahabat, Tuhan kirim anda semua kepada saya.

Disaat bahagia, ku berterimakasihlah kepada Tuhan.

Disaat sulit, ku cari Tuhan.

Disaat sunyi, ku sembah Tuhan.

Disaat menderita, kupercaya Tuhan.

Setiap waktu, ku bersyukur  kepada Tuhan.

Jokowi sang risk taker

Ketika Jokowi awal masuk Istana, terjadi pembicaraan santai antara saya dengan teman teman di Hong Kong Financial Club. Maklum karena saya berbicara dengan teman teman analis ekonomi investment banker yang terbiasa membaca data ekonomi, pembicaraan jadinya lebih future analis dari sisi praktisi.  Saya memang terbiasa memancing profesional untuk bersemangat mempertahankan argumentasinya. Apa yang akan dilakukan Jokowi setelah menang pemilu ? tanya saya. Salah satu mereka berkata kepada saya, fundamental ekonomi Indonesia yang diwarisi Jokowi sangat buruk. Porsi manufaktur terhadap PDB drop tinggal 21%. Padahal awal SBY  berkuasa atau tahun 2004, porsi industri 28%. Artinya 10 tahun Indonesia dibawah kekuasaan SBY terjadi de-industrialisasi. 

Walau deindustrialisasi terjadi ekonomi tetap tumbuh. Kata saya memancing.  Ya benar. Kata mereka. Memang selama dua periode pemerintahannya pertumbuhan ekonomi rata rata menyentuh 6%. Kondisi ekonomi global yang moncer dan melambungnya harga komoditas dunia. Saat periode itu, daya beli masyarakat cukup bagus. Tapi mulai turun 4,9% pada 2009 yang merupakan dampak dari krisis global yang terjadi pada tahun 2008. Tapi daya dorong ekonomi terus terjadi karena SBY mampu meningkatkan daya beli masyarakat lewat kebijakan subsidi energi dan ekspansi sosial besar besaran. Termasuk Bantuan Tunai langsung.  Jadi kalau SBY mengorbankan industri karena dia lebih focus kepada kebijakan pragmatis agar daya beli masyarakat terus meningkat.  Tapi Jokowi tidak bisa lagi melakukan hal yang sama seperti SBY lakukan. Keuangan negara dalam keadaan minus yang diwarisinya

Mengapa? Penerimaan negara dikurangi belanja dalam posisi negatif sebelum dikurangi biaya bunga dan cicilan utang. Kata salah satu mereka. Jadi gimana ? kas negatif, prospek revenue suram karena harga komoditas pertanian drop. Mereka malah bilang ke saya “ Kami tidak paham bagaimana solusinya. Kami hanya analis. Dari sisi pengusaha gimana  pendapat anda ? tanya mereka. Nah saya balik ditanya. Sumber masalah kan karena Indonesia tergantung dengan bisnis bahan baku tanpa nilai tambah. Ya Industri harus dipacu bangkit. Tidak bisa lagi dibiarkan tumbuh karena pasar tapi harus tumbuh by design. Artinya harus ada kebijakan keras agar industri tumbuh. Pada waktu bersamaan Jokowi harus memangkas biaya sosial agar pemerintah punya ruang fiskal untuk ekspasi ke sektor real. Apakah Jokowi berani? itu ongkos politiknya mahal sekali. Akan terjadi goncangan besar. Apalagi rakyat indonesia sudah terbiasa sejak Soeharti di subsidi. Kata mereka. Saya terdiam.

Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 pemerintah mengeluarkan 16 paket kebijakan untuk stimulus industri. Apa dampaknya ? Pertumbuhan tidak langsung terjadi. Malah menimbulkan protes negara lain. Dalam forum International , selalu pihak negara asing mempertanyakan sikap Indonesia yang melarang ekspor mineral. Terutama Jepang, China, Korea dan Amerika. Maklum negara negara ini sangat terpukul akibat adanya UU Minerba. Banyak industri downstream Minerba mereka yang terancam gulung tikar akibat kebijakan tersebut. Juga pihak asing protes di WTO karena Indonesia menerapkan pajak ekspor terhadap CPO , akibatnya banyak industri downstream CPO di Thailand, China, Korea, Jepang yang kurang pasokan. Maklum Indonesia penghasil CPO nomor dua dunia. Sementara Malaysia, CPO nya lebih banyak di gunakan untuk industri downstream mereka sendiri. 

Pihak asing juga protes akan sikap Indonesia yang terlalu keras membatasi izin penangkapan ikan bagi asing dan yang lebih menyulitkan lagi bahwa izin penangkapan ikan harus disertai dengan industri pengolahan ikan dalam negeri. Artinya ikan hanya bisa di ekspor apabila di olah dalam negeri dan di ekspor dari pelabuhan Indonesia. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan konsisten. Dampaknya memang pada awalnya menyulitkan Business pertambangan dan otomatis penerimaan Devisa dari ekspor Minerba menjadi anjlok, CPO anjlok, ikan juga anjlok. Namun berlalunya waktu pihak asing dapat memahami sikap Indonesia. Apalagi Jokowi tidak bermaksud melarang pihak asing memanfaatkan SDA Indonesia tapi justru memberi peluang bagi asing untuk membangun industri pengolahan dalam negeri.

Agar kebijakan dalam negeri dan aturan International terjadi keseimbangan maka Indonesia menyediakan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) yang saat sekarang ada 13 KEK. Pada KEK ini Pemerintah memberikan keringanan pajak penghasilan, penjualan, bea impor. Yang tarifnya bisa lebih rendah 50 persen dari pajak yang ada di luar KEK. Saat sekarang geliat investasi di KEK sangat pesat karena kebutuhan industri untuk mendekati bahan Baku dan kepastian suplai bahan baku dan tentu yang tak kurang menarik adalah pajak sangat murah, bahkan termurah di dunia. Ya uang tidak mengenal nasionalisme dan kalau banyak investor asing datang ke Indonesia maka itu hanya motive Business untuk meningkatkan harta mereka lewat laba. Dan tentu Indonesia akan mendapatkan manfaat besar dengan tersedianya lapangan kerja serta terbukanya peluang bisnis dalam negeri bagi siapa saja yang pandai memanfaatkan kehadiran KEK ini…

Sekali lagi kita liat bagaimana jokowi bersikap bahwa memang kebijaksanaannya mengandung resiko namun karena niat baik maka semua dapat dijelaskan kepada siapapun, dan akhirnya semua mendukung. Niat baik selalu di ridhoi Tuhan dan selalu berhasil walau memang mencapainya tidak mudah.

Jokowi sang inspirasional

Ketika Jokowi terpilih sebagai Presiden, seorang teman dari Singapore berkata kepada saya bahwa Jokowi adalah hadiah terindah dari Tuhan kepada rakyat Indonesia. Seakan penantian panjang sejak Indonesia merdeka akhirnya datang juga janji Tuhan untuk menjadikan Kemerdekaan itu adalah Rahmat Tuhan. Betapa tidak ? Jokowi tidak tumbuh dan berkembang dari kekuasaan politik dan patron. Dia juga bukan dari kalangan militer. Juga buka dari pengusaha yang sangat punya akses kepada kekuasaan. Pun bukan dari kalangan ulama yang berpolitik. Jokowi lahir dari tengah tengah masyarakat yang tidak hidup dari orang gajian. Bukan pengusaha yang punya akses kepada proyek APBN atau APBD. Dia adalah pengusaha kreatif yang harus berkompetisi di pasar agar unggul. Yang harus kreatif mendapatkan sumber modal agar bisa berkembang. Yang harus menjaga kepercayaan agar bertumbuh karena waktu. 

Dalam proses perjalanan hidup seperti itulah Jokowi hadir ditengah tengah masyarakat kebanyakan. Maklum karena dia bukan kelas pengusaha yang dekat dengan kekuasaan dan dimanjakan dengan banyak fasilitas negara. Dari keadaan seperti itulah muncul jiwa kepemimpinannya. Mengapa ? Karena “Kepemimpinan” selalu berkaitan dengan kualitas-kualitas tinggi dalam moral dan karakter. Kualitas-kualitas, seperti visionary, empowering, authentic, resonant, heroic, transformational, dan puluhan ciri lain. Hal itu adalah hasil tempaan yang lama dan penuh jerih payah melalui keterlibatan penuh dedikasi di dalam komunitas yang melahirkan nature kepemimpinan itu. Maka, kepemimpinan juga dilekatkan dengan ide-ide dan perbuatan-perbuatan besar dan cinta besar yang membawa perubahan, sekalipun harus lama bertekun, bergerak melawan arus, dan tak jarang berkorban untuk para pengikutnya.

Ketika menjabat Walikota pada periode pertama. Dia menerima gaji sebagai walikota namun tidak untuk pribadinya. Dia mendapatkan anggaran untuk fasilitas kedinasannya namun dia tidak membeli mobil mewah. Ketika para pemimpin lebih senang berada dikantor mendengar laporan dari bawahannya namun dia mendengar langsung dari rakyat dan kemudian bersikap untuk memaksa bawahannya bekerja efektif untuk rakyat. Ketika kebanyakan pemimpin memanifulasi angka kemiskinan rakyatnya dengan menetapkan criteria miskin sesuai standard statistic, Jokowi menetapkan garis kemiskinan berdasarkan apa yang dilihatnya langsung di lapangan. Maka jadilah Solo sebagai kota dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Ia tidak peduli bila karena itu citranya rusak. Tapi dengan itu membuat dia terpacu untuk memaksa dirinya dan bawahannya agar bekerja lebih keras untuk rakyat. Program sekolah gratis dan kesehatan gratis dicanangkannya lewat system yang sehingga memudahkan rakyat mengaksesnya.

Makanya sukses Jokowi para periode pertama sebagai Walikota, membuat kagum elite politik. Tahun 2010 Pillkada Surakarta, Pasangan Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo diusung oleh PDI Perjuangan, dan mendapat dukungan penuh dari PKS, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Damai Sejahtera. Hasilnya menang mutlak karena suara diperolehnya diatas 50%. Belum usai masa jabatannya di periode kedua itu, Jokowi diminta PDIP untuk bertarung memperebutkan kursi nomor 1 di DKI. Proses itu dilaluinya dengan sabar dan tekun tanpa terpancing untuk ikut arus kampanye hitam. Tidak juga terpancing ikut beriklan di TV secara besar besara. Tidak juga menampilkan wajahnya di billboard kota. Mengapa? karena baginya kekuasaan itu adalah milik ALlah dan kalau Allah berkehendak maka tidak ada bisa menghalanginya. Itu sebabnya dia hanya mengikuti proses Pilkada DKI dengan apa adanya.

Kalau sampai Jokowi terpilih sebagai Gubernur dan kemudian jadi Presiden Ri, itu bukanlah karena dia menggunakan ulama atau Dai agar memberikan endorsement bahwa dia muslim yang baik , yang sehingga orang banyak akan memilihnya karena alasan agama. Tetapi karena memang sifat kesederhanaan itu menjadi bagian dari akhlak sebagai muslim yang baik. Kesederhanaan Jokowi bukan berarti dia miskin. Sebelum menjabat walikota dia adalah pengusaha berkelas dunia dan selama karirnya tidak pernah menjadi pegawai tetap kecuali Karyawan magang. Uang berlebih yang didapatnya dari bisnis tidak digunakannya menumpuk dibank tapi digunakannya untuk meluaskan kesempatan orang lain mendapatkan pekerjaan. 

Sebagai pengusaha , memang dia sukses walau tak sekelas konglomerat. Namun harta yang dia punya dia gunakan untuk keperluan pribadinya selama menjabat sebagai walikota tanpa harus membebani APBD. Itu sebabnya harta pribadinya menurun setelah menjabat sebagai walikota. Sangat kontras dengan pejabat lain yang justru hartanya bertambah setelah mendapatkan kekuasaan. Jokowi tidak pernah berpikir bahwa kekuasaan adalah segala galanya. Baginya kekuasaan adalah tanggung jawab spiritual yang harus dipertanggung jawabkan tidak hanya kepada rakyat tapi juga kepada Tuhan.

Kesederhanan Jokowi bukanlah lipstick yang penuh rekayasa untuk sebuah pencitraan ala kapitalis. Kekuasaan adalah cobaan terberat bagi manusia dan hidup sederhana sebagai pemimpin memang juga bukan hal yang mudah. Namun bukan pula hal sulit dilakukan bila akhlak mulia bagian dari kehidupan seorang pemimpin.  Dengan kesederhanaan itu , tidak sulit baginya untuk  mengajarkan hal yang konstruktif kepada bawahannya agar emosi tetap terjadi secara positip, mengundang orang untuk mengambil langkah keyakinan melalui sepatah kata tentang apa yang mungkin , menciptakan sebuah inspirasi kolektif. 

Ini pelajaran mahal bagi siapa saja , terutama bagi Elite politik yang mengusung jargon Agama, nasionalis, sosialis.  Jangan lagi bermimpi bahwa partai besar akan membesarkan anda hingga pantas terpilih. Rakyat sudah bosan melihat gambar partai. Rakyat butuh pemimpin yang berhati mulia , yang dekat kepada rakyat dengan kesederhanaan bersikap dan berkata namun gagah berani membela kepentingan rakyat banyak; Yang memastikan orang kaya harus berbagi kepada yang lemah dan yang lemah terlindungi.  Sudah saatnya para pemimpin entah itu di executive, legislative, yudikative untuk bersama sama merubah attitude nya dari hidup kemaruk harta dengan segala trik atas nama rakyat menjadi hidup sederhana dengan kerja keras demi amanah untuk kesejahteraan rakyat banyak. 

Yakinlah, bila kepemimpinan Jokowi ini dapat menjadi inspirasi bagi para elite politik dalam meniti karir kepemimpinan maka hanya masalah waktu siapapun dia akan pantas untuk dipilih rakyat. Ingatlah sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa “Tidak bakal susah orang yang hidup sederhana." Bagaimanapun , negeri kita yang besar ini butuh banyak pemimpin disemua lini. Hiduplah sederhana karena itulah kekuatan sesungguhnya. BIla amal kebaikan dengan sikap rendah hati  disemai didunia maka buahnya akan didapat di akhirat, dan itu janji pasti dari Allah.

Sikap tegas.

Negara sebesar indonesia ini perlu presiden yang tegas agar indonesia kuat dan utuh. Ada yang mengatakan bahwa Jokowi bukan tipe presiden yang tagas karena penampilannya tidak meyakinkan. Apalagi membiarkan Ormas radikal bersuara. Akan berbeda kalau presiden nya dari kalangan Militer. Tentu pasti tegas. Karenanya stikma dibangun bahwa untuk dapatkan presiden yang tegas maka harus dari militer. Benarkah ? saya tidak akan membahas lebih jauh soal pilihan militer atau sipil. Karena di era sekarang, dalam sistem demokrasi dikotomi sipil militer itu sudah tidak ada. Siapapun yang jadi Presiden dia harus tunduk dengan UU , aturan dan Hukum.

Orang tegas itu bukan harus dilihat dari cara dia mengambil keputusan, Integritas orang dilihat ketika dia membuat keputusan, bukan dilihat dari proses dia mengambil keputusan. Contoh, Jokowi yang nampak lemah dengan aksi demo, hujatan kebencian, itu bukan karena dia tidak tegas. Tetapi memang tidak ada dasar hukumnya Jokowi menindak orang melakukan aksi demo karena alasan politik, tidak ada alasan hukum Jokowi menindak orang karena hasutan kebencian. Tetapi apakah karena itu Jokowi jatuh. Apakah karena itu reputasi Jokowi jatuh? tidak. Tekanan darimanapun dia hadapi dengan sabar tanpa dia terpengaruh dan lemah karenanya.

Pada waktu bersamaan team Jokowi melakuan pendekatan politik ke DPR dan elite partai. Agar situasi yang berkembang dapat disikapi dengan aturan dan UU yang lebih efektif. Dan ketika UU ITE dan UU Ormas di revisi maka diapun bersikap tegas. Kalau ada orang masuk penjara karena UU ITE maka itulah konsekweni dari proses hukum. Ormas yang tidak sesuai dengan UU Ormas dibubarkan. Tekanan apapun karena UU itu , Jokowi tidak anggap serius lagi. Karena tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua orang. Apakah itu bukan otoriter ? Otoriter diktator jelas bukan, Tetapi otoriter konstitutional jelas Ya. Itulah sistem. Pemimpin yang baik adalah orang yang mampu melakukan kreatifitas namun dalam waktu bersamaan patuh terhadap standar aturan yang ada.

Memang kadang kala kita tidak mudah bersabar bila ada situasi yang berkembang merongrong kewibawaan dan integritas kita. Sehingga ingin segera betindak menghdapinya dengan keras. Pemimpin tidak boleh begitu. Apapun sikap orang lain, harus dihadapi dengan tenang. Karena menutup mulut orang bicara juga engga baik. Apalagi melarang orang bersikap politik. Demokrasi engga membangun peradaban dengan cara seperti itu. Setiap aksi pasti ada alasannya dan semua pemimpin harus bijak melihat situasi dan aksi itu. Kalau sudah jelas mengarah kepada ancaman atas kesatuan dan persatuan bangsa, maka keputusan tegas harus diambil. Jadi proses sampai mengambil keputusan tegas itu walau terkesan lemah, tidak konsisten, bukanlah lemah tetapi menunjukan kekuatan sejati sebagai pemain. Dan lagi kuat dalam kesabaran untuk sampai kapada ketegasan adalah sifat bijak. Karena sekali keputusan dibuat maka dia harus pastikan proses hukum harus jalan dan aturan harus tegak. Tidak ada lagi excuse karena alasan kemanusiaan atau politik. Itulah tegas yang seharusnya.