Tuesday, August 28, 2018

Jokowi sang risk taker




Ketika Jokowi awal masuk Istana, terjadi pembicaraan santai antara saya dengan teman teman di Hong Kong Financial Club. Maklum karena saya berbicara dengan teman teman analis ekonomi investment banker yang terbiasa membaca data ekonomi, pembicaraan jadinya lebih future analis dari sisi praktisi.  Saya memang terbiasa memancing profesional untuk bersemangat mempertahankan argumentasinya. Apa yang akan dilakukan Jokowi setelah menang pemilu ? tanya saya. Salah satu mereka berkata kepada saya, fundamental ekonomi Indonesia yang diwarisi Jokowi sangat buruk. Porsi manufaktur terhadap PDB drop tinggal 21%. Padahal awal SBY  berkuasa atau tahun 2004, porsi industri 28%. Artinya 10 tahun Indonesia dibawah kekuasaan SBY terjadi de-industrialisasi. 

Walau deindustrialisasi terjadi ekonomi tetap tumbuh. Kata saya memancing.  Ya benar. Kata mereka. Memang selama dua periode pemerintahannya pertumbuhan ekonomi rata rata menyentuh 6%. Kondisi ekonomi global yang moncer dan melambungnya harga komoditas dunia. Saat periode itu, daya beli masyarakat cukup bagus. Tapi mulai turun 4,9% pada 2009 yang merupakan dampak dari krisis global yang terjadi pada tahun 2008. Tapi daya dorong ekonomi terus terjadi karena SBY mampu meningkatkan daya beli masyarakat lewat kebijakan subsidi energi dan ekspansi sosial besar besaran. Termasuk Bantuan Tunai langsung.  Jadi kalau SBY mengorbankan industri karena dia lebih focus kepada kebijakan pragmatis agar daya beli masyarakat terus meningkat.  Tapi Jokowi tidak bisa lagi melakukan hal yang sama seperti SBY lakukan. Keuangan negara dalam keadaan minus yang diwarisinya

Mengapa? Penerimaan negara dikurangi belanja dalam posisi negatif sebelum dikurangi biaya bunga dan cicilan utang. Kata salah satu mereka. Jadi gimana ? kas negatif, prospek revenue suram karena harga komoditas pertanian drop. Mereka malah bilang ke saya “ Kami tidak paham bagaimana solusinya. Kami hanya analis. Dari sisi pengusaha gimana  pendapat anda ? tanya mereka. Nah saya balik ditanya. Sumber masalah kan karena Indonesia tergantung dengan bisnis bahan baku tanpa nilai tambah. Ya Industri harus dipacu bangkit. Tidak bisa lagi dibiarkan tumbuh karena pasar tapi harus tumbuh by design. Artinya harus ada kebijakan keras agar industri tumbuh. Pada waktu bersamaan Jokowi harus memangkas biaya sosial agar pemerintah punya ruang fiskal untuk ekspasi ke sektor real. Apakah Jokowi berani? itu ongkos politiknya mahal sekali. Akan terjadi goncangan besar. Apalagi rakyat indonesia sudah terbiasa sejak Soeharti di subsidi. Kata mereka. Saya terdiam.

Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 pemerintah mengeluarkan 16 paket kebijakan untuk stimulus industri. Apa dampaknya ? Pertumbuhan tidak langsung terjadi. Malah menimbulkan protes negara lain. Dalam forum International , selalu pihak negara asing mempertanyakan sikap Indonesia yang melarang ekspor mineral. Terutama Jepang, China, Korea dan Amerika. Maklum negara negara ini sangat terpukul akibat adanya UU Minerba. Banyak industri downstream Minerba mereka yang terancam gulung tikar akibat kebijakan tersebut. Juga pihak asing protes di WTO karena Indonesia menerapkan pajak ekspor terhadap CPO , akibatnya banyak industri downstream CPO di Thailand, China, Korea, Jepang yang kurang pasokan. Maklum Indonesia penghasil CPO nomor dua dunia. Sementara Malaysia, CPO nya lebih banyak di gunakan untuk industri downstream mereka sendiri. 

Pihak asing juga protes akan sikap Indonesia yang terlalu keras membatasi izin penangkapan ikan bagi asing dan yang lebih menyulitkan lagi bahwa izin penangkapan ikan harus disertai dengan industri pengolahan ikan dalam negeri. Artinya ikan hanya bisa di ekspor apabila di olah dalam negeri dan di ekspor dari pelabuhan Indonesia. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan konsisten. Dampaknya memang pada awalnya menyulitkan Business pertambangan dan otomatis penerimaan Devisa dari ekspor Minerba menjadi anjlok, CPO anjlok, ikan juga anjlok. Namun berlalunya waktu pihak asing dapat memahami sikap Indonesia. Apalagi Jokowi tidak bermaksud melarang pihak asing memanfaatkan SDA Indonesia tapi justru memberi peluang bagi asing untuk membangun industri pengolahan dalam negeri.

Agar kebijakan dalam negeri dan aturan International terjadi keseimbangan maka Indonesia menyediakan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) yang saat sekarang ada 13 KEK. Pada KEK ini Pemerintah memberikan keringanan pajak penghasilan, penjualan, bea impor. Yang tarifnya bisa lebih rendah 50 persen dari pajak yang ada di luar KEK. Saat sekarang geliat investasi di KEK sangat pesat karena kebutuhan industri untuk mendekati bahan Baku dan kepastian suplai bahan baku dan tentu yang tak kurang menarik adalah pajak sangat murah, bahkan termurah di dunia. Ya uang tidak mengenal nasionalisme dan kalau banyak investor asing datang ke Indonesia maka itu hanya motive Business untuk meningkatkan harta mereka lewat laba. Dan tentu Indonesia akan mendapatkan manfaat besar dengan tersedianya lapangan kerja serta terbukanya peluang bisnis dalam negeri bagi siapa saja yang pandai memanfaatkan kehadiran KEK ini…

Sekali lagi kita liat bagaimana jokowi bersikap bahwa memang kebijaksanaannya mengandung resiko namun karena niat baik maka semua dapat dijelaskan kepada siapapun, dan akhirnya semua mendukung. Niat baik selalu di ridhoi Tuhan dan selalu berhasil walau memang mencapainya tidak mudah.

No comments:

Wahyu dan Zaman

  Wahyu yang selama ini dikenal dan dipahami oleh umat Islam berbeda dengan fakta dan klaim sejarah. Karena wahyu yang absolute hanya saat w...