Perubahan sistem?

Menurut data BPS Provinsi Aceh tahun lalu,Aceh merupakan daerah termiskin di Sumatera. Kalau secara nasional, Aceh berada di urutan ke-6 termiskin. Saya sempat berkerut kening membaca berita ini. Mengapa? bagaimana mungkin Provinsi yang kaya SDA dan berjalan diatas hukum Syariah, tetapi tak mampu meningkatkan kesejahteraan Rakyat. Dulu Aceh ngotot ingin ada UU khusus Aceh yang berhak melaksanakan hukum syariah dengan tujuan agar kehidupan keagamaan bisa menjadi kekuatan untuk menjadikan Aceh makmur dibandingkan daerah lain. Tetapi mengapa lebih 10 tahun penerapan hukum Syariah malah membuat Aceh semakin mundur?

Aceh berbanding terbalik dengan Bali yang mayoritas beragama Hindu. Walau Bali tidak menerapkan UU khusus agama Hindu, namun budaya masyarakat Bali yang merupakan budaya Hindu, mampu mensejahterakan rakyatnya dengan tingkat kemiskinan terendah nomor dua di Indonesia. Padahal Bali tidak punya kebun sawit seluas Aceh. Tidak punya lapangan Gas seperti di Aceh. Secara nasional tingkat korupsi Bali adalah nomor 4 terendah di Indonesia. Sementara, menurut KPK, Aceh menempati urutan pertama tingkat korupsi tertinggi disamping  Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua dan Papua Barat.

Dulu waktu ABAS kampanye Pilgub DKI, orang berharap bila Jakarta dipimpin oleh orang yang direstui Ulama, akan menjadikan Jakarta bersyariah, keadilan dan kemakmuran terjadi. Setidaknya angka kemiskinan jakarta dapat diturunkan lebih banyak dibadingkan daerah lain. Tetapi apa yang terjadi? Walau Jakarta termasuk daerah terendah angka kemiskinan ( maklum 60% uang RI beredar di DKI) secara nasional namun berdasarkan data BPS per 15 Januari 2020 dalam hal angka penurunan kemiskian kalah dengan Jawa Tengah yang dipimpin oleh Kader PDIP. Bahkan Jawa Tengah mendapat record provinsi paling banyak jumlah penurunan kemiskinan dibandingkan 33 provinsi lain se-Indonesia.

Mengapa saya ungkapkan data diatas? Tak lain hanya ingin menyimpulkan secara sederhana. Bahwa kemakmuran suatu wilayah tidak ditentukan oleh sistem syariah atau tidak. Tidak ditentukan pemimpinnya direstui ulama atau tidak. Tidak ditentukan oleh hebatnya dalam hal retorika agama. Tetapi ditentukan oleh  akhlak atau sikap mental dari pemimpin dan rakyatnya sendiri.  Agama dalam dimensi politik , pada umumnya tidak ubahnya dengan idiologi sekular yang tujuannya hanyalah mengejar kekuasaan, bukan mengejar nilai nilai agama. 

Jadi yang harus diperjuangkan itu bukan mengubah sistem dari sekular ke syariah atau sebaliknya. Tetapi perubahan mental dari korup menjadi amanah. Dari pemalas, menjadi pekerja keras dengan passion tinggi. Dari pengeluh menjadi berpikir positip. Dari lemah bersaing menjadi kreatif. Mau islam, hindu, budha, kristen, katolik atau idiologi sekular atau agamais,  pada akhirnya ditentukan oleh sejauh mana anda mampu  bekerja keras, amanah, kreatif, dan punya passion tinggi untuk bersaing. 

Anda boleh berkata agama anda hebat. Idiologi sekular anda hebat. Tetapi orang lain engga paham kehebatan itu, kecuali mereka melihat apa yang anda perbuat. Samahalnya Abas boleh berkata dia hebat dalam hal konsep tetapi orang menilainya dari perbuatannya. Kalau orang kritiik bukan mengkritik agamanya tetapi perbuatannya, yang memang hanya omong doang.