Saturday, October 26, 2019

Menteri Agama ?


Saya sebetulnya tidak mau menulis opini sekitar pro kontra menteri agama bukan dari NU tetapi dari Militer. Namun saya terpancing untuk meluruskan saja. Bukan beropini salah atau benar. Karena bila berangkat dari persepsi berbeda, pasti tidak akan ada persesuaian. Ini kalau diteruskan, akan saling menyakiti dan tidak ada yang untung. Malah persaudaraan kita sebagai muslim akan rusak. Sekali lagi saya katakan, ini bukan opini tetapi hanya sekedar meluruskan dan menempatkan secara proporsional.

Pihak yang kontra terhadap Menteri Agama bukan berasal dari NU, itu hanya datang dari orang perorang warga NU. Dalam istilah KH MA Sahal Mahfudh (2013) disebut politik tingkat rendah (siyasah safilah). Sedangkan NU sebagai lembaga atau organisasi, steril dari politik semacam itu. NU sebagai lembaga tidak mengejar kekuasaan. Tidak. Kecuali kalau diminta. Kepedulian NU sebagai organisasi terhadap politik diwujudkan dalam peran politik tingkat tinggi ( siyasah ‘aliyah samiyah ) yakni politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitik.

Jadi kalau ada warga NU yang kontra itu biasa saja. Warga NU itu sangat demoktratis. Sudah terbiasa berbeda pandangan dan pendapat. Tidak akan mengarah kepada hal yang mengkawatirkan, apalagi kepada perpecahan. Karena warga NU pada akhirnya melihat sikap dari NU sebagai organisasi. Itulah yang menjadi stabilitator warga NU agar focus kepada kepentingan bangsa lebih besar. Bahwa patuh kepada Pimpinan negara adalah konsesus sebagai bagian dari keimanan dan nilai akhlak.

Hubungan Megawati pada khususnya dan PDIP pada umumnya, dengan NU dilandasi oleh idiologi Soekarnoisme, yang sangat menghormati NU sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Tahun 1999 , walau PDIP sebagai pemenang Pemilu, namun Megawati kalah dalam sidang MPR pemilihan presiden. Megawati legowo karena Mas nya, Gus Dur yang terpilih sebagai Presiden dan dia wakil Presiden. Pemilu 2004, Megawati memilih wakil dari NU , Hasim Muzadi yang juga ketua PBNU, dan kalah berhadapan dengan SBY.

Yang memilih KH Ma’ruf Amin sebagai Wakil Jokowi dalam Pilpres 2019, itu adalah Megawati sendiri. Itu juga bukti bahwa hubungan Megawati dengan NU itu sangat dekat, yang dasarnya adalah Trust. Jadi pemilihan Menteri Agama yang bukan dari kalangan NU, bukanlah karena Jokowi tidak percaya kepada NU, tetapi lebih kepada agenda politik kebangsaan, bukan politik patronase.

Fachrul Razi memang berasal dari militer tetapi sekarang statusnya rakyat biasa. Dia sudah pensiun. Mata rantai komando dengan militer sudah terputus. Dia akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan sistem yang ada di dalam kementrian Agama. Engga mungkin libatkan TNI. Memang dia tidak ahli agama. Tetapi wakilnya adalah Zainut Tauhid yang tadinya Wakil Ketua Umum MUI, yang juga warga NU. Keduanya akan saling melengkapi. Dan lagi soal Fachrul Razi yang jadi menteri agama, itu hak prerogatif presiden, karena Presiden yang bertanggung jawab terhadap kabinet. Saya yakin ini sudah sejalan dengan siyasah ‘aliyah samiyah NU sebagai organisasi.

No comments:

Propaganda lewat Film.

  Selama lebih dari 10 tahun di China, Saya suka nonton drama TV. Padahal di Indonesia hal yang jarang sekali saya tonton adalah Drama TV. M...