Saturday, August 12, 2017

Jaminan kesehatan ala China.


Ketika krisis moneter melanda Asia, tahun 1998, China termasuk yang terkena badai paling parah. Namun keadaan ini memaksa semua elite politik kembali melihat realita tanpa menyalahkan keadaan eksternal. Realitas itu adalah ternyata platform politik komunis bertanggung jawab terhadap jaminan sosial yang setiap tahun terus meningkat. Kalau ini terus dipertahankan maka pertumbuhan berkelanjutan tidak akan tercapai.China akan terjebak dengan ledakan pertambahan penduduk dan APBN akan terus difisit karena diperas oleh fungsi sosial negara yang istilah mereka "tidak rasional”. Lantas apa yang dilakukan oleh China ? Menghentikan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat. Dana jaminan sosial dialihkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi. 

Dampak negatifnya luar biasa bagi rakyat miskin di kota maupun di pedesaan. Banyak orang sakit mati tanpa diobati. Angka kematian meningkat. Apakah elite politik China berbahagia dengan keadaan itu ? Teman saya pejabat China berkata bahwa keadaan itu membuat semua elite china dari pusat sampai ke daerah bekerja keras siang malam. Mereka takut bahwa apabila mereka gagal mengalihkan dana jaminan sosial ini untuk proyek infrastruktur maka revolusi pasti terjadi. Apa yang terjadi di Soviet juga akan terjadi di China. Benarlah selama 10 tahun pertumbuhan ekonomi China naik sampai dua digit setiap tahunnya. Ini pertumbuhan tertinggi di dunia. Kemakmuran meluas dimana mana dan merata. Akibat logistik sistem yang efisien yang didukung infrastruktur ekonomi yang berkualitas , arus barang dan jasa terjadi sangat efisien.Tidak ada lagi produksi di wilayah China yang tidak bisa diangkut ke pasar. Arus modal dari pusat mengalir ke seluruh wilayah China secara massive. Rakyat mulai bergairah karena ekonomi mereka mulai bangkit. 

Tahun 2008, Pemerintah menepati janjinya untuk mengembalikan dana SJSN kepada rakyat china. Dana ini tidak berasal dari utang luar negeri. Tapi berasal dari rakyat sendiri. Bagaimana skema pembiayaannya ? Sebetulnya ada dua jenis cara biasa yang dilakukan oleh banyak negara yaitu satu Asuransi yang menyatu dengan SJSN dalam bentuk lembaga, yang di Indonesia di kelola oleh BPJS. Satu lagi adalah Fund Provider, dimana Asuransi terpisah dengan badan pengelola dana jaminan kesehatan. Jadi pelaksana asuransi bisa lembaga asuransi mana saja yang terdaftar, dan mereka harus bersaing menentukan premi dan layanan terbaik untuk bisa menjadi mitra Fund Provider.  Kedua sistem ini ada sisi baik dan buruknya. Namun dari sisi transfaransi dan tanggung jawab negara terhadap jaminan sosial maka Fund Provider lebih tepat. Mengapa ? Fund Provider bukan lembaga business as usual tapi lebih kepada tanggung jawab sosial negara lewat APBN, namun di kelola secara independent sebagaimana business as usual seperti layaknya fund provider.

Skemannya fund provider, sederhana saja. Negara lewat APBN mengeluarkan dana untuk pengelolaan dana sosial yang berkaitan dengan premi asuransi kesehatan. Besaran dana di hitung berdasarkan kebutuhan premi yang harus ditanggung negara secara nasional dan juga peningkatannya setiap tahun atas dasar laju penambahan penduduk. Dana ini tidak ditempatkan sekaligus kedalam fund provider tapi bertahap sejalan dengan proses reformasi kesehatan. Mengapa ? Syarat fund provider bukan hanya menjamin orang berobat tapi menjamin terbentuknya sistem pelayanan kesehatan secara nasional. Bukan hanya berkaitan dengan insrastruktur kesehatan seperti RS, para medis, dan lain lain tapi lebih daripada itu adalah menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan mindset bahwa sehat itu penting dan menjaga kesehatan adalah segala galanya. 

China sejak tahun 2008, melakukan reformasi layanan social. Setiap warga negara wajib ikut program SJSN. Dari tahun 2008 sampai 2015 rakyat masih menanggung biaya kesehatan sebesar 52 %. Tapi pada waktu bersamaan negara melakukan ekspansi belanja untuk reformasi kesehatan sebesar RMB 850 miliar atau setara dengan Rp 1400 Triliun. Dana ini untuk perbaikan RS, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas para medis, membangun sistem IT untuk adminstrasi pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit di China dan termasuk anggaran perbaikan lingkungan tempat tinggal rakyat yang bersih dan sehat. Selama proses reformasi itu, kampanye hidup sehat disebar luaskan kepada rakyat. Bahwa walau ada jaminan kesehatan tapi hidup sehat lebih penting agar negara kuat. Tahun 2015-2020, rakyat masih harus menanggung biaya kesehatan sebesar 70%. Namun setelah tahun 2020, semua ditanggung negara. Pada saat itu China bukan hanya punya SJSN tapi telah mampu menciptakan Sistem Kesehatan Nasional secara modern bagi rakyatnya. Dana sosial negara tidak di belanjakan begitu saja tapi di restruktur secara modern untuk mendapatkan revenue membayar premi asuransi bagi seluruh rakyat.

Memang skema fund provider ini beresiko karena kalau yield nya dibawah target penerimaan maka akan terjadi defisit tentu negara harus tomboki. Benar. Tapi skema fund provider ini dilakukan dengan tingkat hati hati yang tinggi dan proses kemandirian di ujicoba selama 10 tahun sampai pada tahap established. Jadi kecil sekali resikonya. Dan lagi betul kata pejabat China, “ apapun biaya sosial apalagi kesehatan bukanlah terbuang sia sia. itu investasi tak berwujud bagi negara tapi dampaknya akan membuat rakyat sehat lahir batin dan mereka bisa menjadi asset bangsa untuk pembangunan berkelanjutan. Yang salah itu bila program SJSN justru pemerintah menciptakan lembaga state capitalism yang mendapatkan untung dari business asuransi. Kalau rugi negara harus tomboki dan pengalaman di negara lain selalu pengelola dana SJSN bilang rugi agar premi terus naik dan naik. Nah ini jelas tidak elok. 

No comments:

Propaganda lewat Film.

  Selama lebih dari 10 tahun di China, Saya suka nonton drama TV. Padahal di Indonesia hal yang jarang sekali saya tonton adalah Drama TV. M...