Waktu di Kuala Lumpur minggu lalu , ketika sahur saya ngobrol dengan tamu hotel yang berasal dari Brunei. Kami kenalan dan semakin akrab karena dia mengenal banker yang saya sebut sebagai sahabat yang pernah berkarir sebagai GM Baiduri Bank, Brunei. Menurutnya Brunei sedang berada di putaran krisis yang menuju lubang spiral yang tak berujung. Saat sekarang difisit APBN Brunei telah mencapai 16 %. Bandingkan dengan Yunani yang dinyatakan negara bangkrut karena difisit anggaran mencapai 15,7%. Walau kini Brunei nampak baik dipermukaan namun didalamnya sangat rapuh. Banyak asset Sultan yang nilainya USD 27 miliar di gadaikan atua dijual ke pihak lain untuk mengalirkan cash flow kedalam anggaran Brunei. Hanya masalah waktu asset ini akan habis karena saat sekarang menjual asset tidak mudah. Ada harga tapi susah pembeli.
Apa penyebabnya ? Menurutnya karena 90% penerimaan negara berasal dari Minyak. Karena harga minyak dan gas terus turun maka PDP Brunei dari tahun ketahun sejak 2008 terus kontraksi. Sementara penerimaan dari Pajak tidak ada. Karena Kesultanan tidak menerapkan pajak penghasilan dan penjualan. 402.000 Penduduk Bruney bukan asset negara. Mereka adalah beban. Karena 80% mereka jadi PNS namun posisi akhli tetap di pegang asing. Kegiatan dunia usaha sangat kecil sekali perannya dalam PDP. Investor asing yang masuk masih terbatas pada MIGAS. Tingkat kemudahan berusaha di Brunei Anglos sampai ke peringkat 84 di Dunia. Jauh dari negara negara ASIA Pacific.
Dulu, katanya , ketika harga minyak masih normal dan tinggi, Brunei menempati urutan ke 4 negara dengan tingkat PDP perkapita tertinggi didunia. Karena pendapatan yang melimpah itu maka kontrak sosial Kesultanan kepada rakyat di laksanakan secara luas. Rakyat dapat bagian dari kemelimpahan; jaminan pendidikan gratis sampai universitas. Kesehatan yang gratis. Subsidi perumahan yang besar. Jaminan biaya hidup bagi pengangguran. Namun keluarga mendapatkan banyak. Bahkan keluarga sultan masuk 25 orang terkaya di dunia dengan kehidupan Istana yang punya ratusan harem dari manca negara. Namun Rakyat tidak peduli.
Tapi saat-saat yang indah penuh pesta telah lama berlalu: Harga global untuk satu barel minyak telah anjlok 40 persen sejak Januari 2015 dan 78 persen sejak nilai puncaknya pada tahun 2008. Penghasilan dari hidrokarbon terdiri dari 90 persen pendapatan pemerintah - karena pendapatan pemerintah tersebut telah turun sekitar 70 persen dibandingkan dengan tahun fiskal 2012/2013. Meskipun telah memangkas anggaran $ 6,4 miliar pada 2015/2016 sekitar 4 persen dibandingkan tahun lalu, pemotongan pengeluaran lebih banyak akan terus menggelembung disemua sektor. Ini pilihan sulit. Tapi seperti Sultan masih berharap harga minyak terus membaik. Makanya bukannya melakukan diversifikasi bisnis tapi justru semakin menambah kapasitas produksi MIGAS.
Peluang investasi jasa seperti Perhotelan tidak menarik orang asing untuk datang. Karena larangan miras dan hiburan. Sektor perbankan syariah tidak bisa berkembang di sana karena krediti konsumsi yang lesu darah akibat harga barang yang melambung. Maklum Brunei mematok kurs sama dengan Sing Dollar. Semakin melemah dollar singapore semakin mahal harga barang. Makanya banyak tenaga kerja asing yang hengkang dari Brunei dan tenaga kerja lokal yang akhli juga pindah ketempat lain yang memberikan pendapatan lebih baik dan living cost yang murah.
Kontrak sosial sebagai cara mempertahanan kekuasan dari rakyat yang botol (bodoh dan tolol ) tak akan bisa terus dipertahankan karena semakin lama defisit anggaran semakin melebar. Pemotongan anggaran sosial tentu akan menjadi api dalam sekam. Kapan saja bisa membuat rakyat marah. Karena mereka terbiasa disuapi , bukan hidup dari kreatifitas semangat juang memberikan kontribusi nyata kepada negara. Sementara gaya hidup keluarga sultan tidak berubah. Di luar negeri mereka hidup glamor bagaikan selebritis. Sudah saatnya Sultan harus menjelaskan kepada rakyatnya soal perlunya reformasi anggaran kepada rakyatnya. Apakah mungkin. Ataukah terus bertahan sampai tidak ada lagi income untuk mengongkosi rakyat yang manja dan negara bubar dengan sendirinya karena gelombang demokrasi yang memaksa sultan angkat kaki..
“ Mereka ( Keluaga Sultan ) tidak pernah berpikir sedang mengelola negara tapi mengelola King incorporation. Semua resource milik negara yang juga otomatis milik Keluarga Sultan. Sementara Syariah islam dan ulama hanya di jadikan tameng agar rakyat tetap patuh kepada Sultan. Taat kepada pemimpin adalah soal aqidah. Melanggar itu akan masuk neraka atau dianggap kafir. Ya hanya masalah waktu, Brunei akan menjadi Icon betapa buruknya kekuasaan absolut hanya karena orang mengaku wakil Tuhan untuk menguasai semua sumberdaya tanpa ada transfaransi..”
2 comments:
Well said babo 🙏
Izin copas babo
Post a Comment