Alasan di balik perombakan kabinet

Harus di catat bahwa perombakan kabinet itu hak prerogatif presiden. Mengapa? sistem negara kita adalah presidentil dan Presiden terpilih secara langsung memang berhak melaksanakan agenda politik nya. Untuk melaksanakan agendanya itu dia butuh pembantu yang " Loyal dan kredibel". Jadi syarat utama adalah loyal dan setelah itu barulah kredibel. Mengapa harus loyal terlebih dahulu ? karena presiden bekerja hanya bisa mengendalikan mentri sementara Parlemen wilayah yang tak bisa di campuri presiden. Contoh kasus pemberhentian Rizal Ramli, Sudirman Said, Anis Baswedan, Jonan, bukan karena mereka tidak capable tapi di nilai tidak loyal. Apa itu ? Kita tidak tahu pasti. Itu hanya Jokowi yang tahu. Tapi demi agenda nasional yang menjadi obsesi Jokowi, apapun dia korbankan. Ketika Jokowi terpilih sebagai presiden , dia sadar bahwa dia tidak di dukung oleh koalisi yang kuat. UU MD3 menguntungkan KMP. Akibatnya pemilihan perangkat DPR berupa pimpinan DPR di menangkan oleh KMP. Partai koalisi yang mendukung Jokowi di Parlemen dibuat keok oleh KMP. Semua pimpinan DPR di pegang oleh KMP. Dengan kondisi ini tidak mudah bagi jokowi melaksanakan agendanya. Apalagi partai pendukungnya juga ikut merasa di anak tirikan dan tidak 100 % mendukung. Akibatnya penyusunan APBN harus kompromi dan tidak sepenuhnya mengikuti agenda Jokowi.

Setahun pertama Jokowi harus berjuang bagaimana agar kekuatan tangan DPR di luar parlemen terhadap Lembaga Negara dapat dikuasainya. Satu demi satu dapat di kuasainya. KPK jilid baru berhasil di bentuk dengan orang orang independent yang tidak berhutang budi dengan partai dan kredibel. Ini selesai. Selama proses itu Jokowi dengan dukungan TNI berhasl menggusur  Mafia yang di dukung oligarky kekuasaan untuk keluar dari bisnis MIGAS, Pangan, Laut dan lain lain. Ini selesai. Namun kebijakan reformasi yang di tuangkan dalam paket kebijakan Ekonomi dan percepatan pembangunan insfrastruktur serta revitalisasi industri mengalami hambatan serius. Karena dana fiskal yang tersedia di hambat DPR melalui persetujuan bersyarat atas Penyertaaan Modal Negara pada BUMN. Di samping itu kebijakan PPP atau B2B pembangunan insfrastruktur mengalami hambatan serius karena terhalang UU dan restriksi DPR yang menggunakan kekuatan partai yang main mata dengan Mentri. Belum lagi tangan tangan rakus elite politik yang masih bercokol di BUMN berusaha mendapatkan rente dari proyek triliunan rupiah. Akibatnya restruktur BUMN terhambat dan mobilitas BUMN jadi tidak efisien. Padahal ujung tombak Jokowi dalam memacu pembangunan insfrastruktur adalah BUMN.

Selama proses itu Jokowi terus berjuang untuk menguasai DPR, akhirnya dia berhasil merontokan KMP dengan bergabungnya PAN dan Golkar dalam barisan mendukungnya. Dengan demikian praktis dia berhasil mengontrol DPR. Terbukti dengan mudahnya Jokowi menempatkan Kapolri baru bukan dari orang yang punya utang budi dengan partai tapi murni professional dan ahli menangani aksi teror.  Sekarang yang masih ngotot berada di luar barisan Jokowi adalah Partai Demokrat. Ini tidak mudah. Karena strategi yang di pakai Jokowi di baca dengan mudah oleh SBY. Karena nya penempatan Sri Mulyani ( SMI) sebagai mentri keuangan sebagai satu cara elegant untuk membungkam PD. Maklum SMI adalah saksi kunci dari kasus century dan kasus penggelapan pajak dari group yang masih duduk sebagai dewan pembina Golkar dan punya private link dengan VP-RI2. Masalah " dua jago " yang pernah seiring sejalan itu telah di bungkam dengan hadirnya SMI sebagai menteri kuangan. Di samping itu SMI punya akses dan network financial player banker berkelas dunia untuk ambil bagian mendukung tax amnesty dan repatriasi asset. Bambang di tempat di pos baru sebagai Ketua Bappenas yang memang sesuai dengan ke ahliannya sebagai periset dan perencana hebat untuk mendukung kebijakan fiskal.

Ormas yang berhaluan keras yang masih di back up partai yang berseberangan dengan Jokowi harus berhadapan dengan Wiranto yang di kenal sebagai jenderal negarawan dan loyal untuk NKRI. Ia terbukti sukses mengawal proses pergantian kekuasaan Soeharto ke Habibie. Juga punya kemampuan menjinakan Ormas garang untuk tetap berjalan dalam kuridor NKRI.  Rizal Ramli di copot karena dia lebih cocok jadi aktifis di bandingkan jadi pejabat negara yang harus bekerja dalam sistem bukan semaunya dengan mengandalkan retorika. Penempatan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Maritim adalah tepat sekali karena dia di kenal berani dan tegas menghadapi mafia yang ingin mengangkangi potensi laut. Mengapa ? Sumber kekayaan di laut dan pesisir pantai adalah financial resource yang merupakan inti dari agenda Jokowi untuk menjadikan Indonesia melesat dari ketertinggalan selama ini. Karena nilai kekayaan laut kita, baik migas maupun ikan serta pariwisata sangat luar biasa. Ini merupkan potensi yang tak pernah habis habisnya untuk di kembangkan dan sumber kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Apalagi posisi geostrategic Indonesia berada di lintasan pelayaran yang mengangkut triliunan dollar perdagangan dunia yang berhadapan dengan fasifik merupakan posisi tawar di hadapan raksasa ekonomi seperti China dan Amerika.

Pencopotan Anis Baswedan dan digantikan oleh Muhadjir Effendy adalah tepat sekali sesuai dengan visi Nawa Cita Jokowi yang  menginginkan sistem pendidikan yang berkualitas yang tidak hanya penyedia lapangan kerja tapi ke wirausahaan atau kemandirian. Muhadjir di kenal dengan reputasi yang menjadikan Unversitas Muhammadiah Malang sebagai kampus yang memadukan pendidikan dan kewirausahaan. Sebagai aktifis Muhammadiah yang merupakan Ormas Islam terbesar kedua di Indonesia, dia di kenal berani bersikap karena dia bersih. Akhlak islaminya sangat kuat. Makanya engga kaget setelah di lantik dia minta pejabat Kementrian Pendidikan untuk menyerahkan daftar kekayaan kepada KPK untuk diperiksa. Yang bersedia silahkan terus menjabat dan yang tidak silahkan mundur. Karena sistem pendidikan sekarang ini penuh dengan mafia yang menguasai proyek triliunan rupiah sehingga membuat sistem pendidikan hanya jadi proyek kaum elite dan pengusaha. Ini tentu karena adanya konspirasi dengan pejabat kementrian. Anis Baswedan terkesan lugu dan tidak punya nyali melakukan gebrakan membrantas mafia pendidikan yang di dukung oleh para elite politik. Padahal seharusnya Anis Baswedan meniru ibu Susi dan Sudirman Said yang gagah berani berhadapan dengan Mafia. Hanya satu backing yaitu presiden , bukan partai atau elite politik.

So what next...saya liat ke bawah dari bari kaca lebar Fountain cafe Grand Hyatt , jalanan masih macet dan saya harus segera pulang. Ya proses politik telah di selesaikan dengan sederhana namun dengan tekad besar yang di dukung oleh niat baik, negeri ini selanjutnya akan menghadapi tantangan yang tak mudah karena awan krisis global masih menghadang. Namun di tangan orang baik semua akan akan baik baik saja..