Saturday, May 10, 2014

Jokowi sebagai capres?

Abdur Rahman bin Samuroh -radhiyallahu ‘anhu- berkata, “Rasulullah -Shollallahu ‘alaihi wasallam- bersabda kepadaku, “Wahai Abdur Rahman bin Samuroh, janganlah engkau meminta kekuasaan. Karena jika kau diberi kekuasaan dari hasil meminta, maka engkau akan diserahkan kepada kekuasaan itu (yakni, dibiarkan oleh Allah & tak akan ditolong, pent.). Jika engkau diberi kekuasaan, bukan dari hasil meminta, maka engkau akan ditolong”. [HR. Al-Bukhoriy (6622, 6722, 7146, & 7147), dan Muslim (4257, & 4692)]. Abu Musa Al-Asy’ariy-radhiyallahu ‘anhu- berkata, “Aku pernah masuk menemui Nabi -Shollallahu ‘alaihi wasallam- bersama dua orang sepupuku. Seorang diantara mereka berkata, “Wahai Rasulullah, jadikanlah kami pemimpin dalam perkara yang Allah -Azza wa Jalla- berikan kepadamu. Orang kedua juga berkata demikian. Maka beliau bersabda, “Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan menyerahkan pekerjaan ini kepada orang yang memintanya, dan tidak pula orang yang rakus kepadanya”. [HR. Al-Bukhoriy (7149), dan Muslim (1733)]. Nabi -Shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda, “Kami tak akan mempekerjakan dalam urusan kami orang yang menginginkannya”. [HR. Al-Bukhoriy (2261, 6923, & 7156), dan Muslim (1733)]. Seorang yang meminta kekuasaan dan rakus terhadapnya akan mengalami penyesalan, sebab ia bukan ahlinya. Kekuasaan menjadi sebuah kenikmatan sementara, sedang kesusahan dan tanggung jawab akan menanti di Padang Mahsyar.

Di Indonesia kekuasaan itu ada karena partai. Begitulah karena system demokrasi.  Itu sebabanya Soekarno berang ketika partai dibentuk dan orang bebas mimilih maka kekuasaanya terancam. Tahun 1959 Soekarno mengeluarkan dekrit yang fenomenal itu dengan membubarkan konstituante dan kembali kepada UUD 45. Soekarno membentuk NASAKOM, Nasionalis Agama , Komunis sebagai front nasional mendukungnya menjadi President seumur hidup. Begitupula ketika Soeharto berkuasa, dia menjadikan Golkar dan ABRI sebagai front nasional menjadikanya president tak tergantikan selama 32 tahun dan akhirnya dijatuhkan oleh people power yang menginginkan reformasi. Ketika reformasi, Partai bermunculan sebagai wakil dari masyarakat untuk terlibat dalam politik praktis. PDIP tampil karena ingin menjadikan Megawati sebagai Presiden.  Partai Demokrat tampil karena ingin menjadikan SBY sebagai presiden. Samahalnya dengan Garindra yang menjadi kendaraan Prabowo untuk menjadi presiden. Ketiga partai ini ada karena bertujuan untuk menempatkan Megawati,  SBY , Prabowo sebagai president. Sehingga sulit dibedakan mana partai dan mana individu. Brand partai itu sudah melekat dengan individu sang pendiri partai. Antara mereka dengan Partai adalah satu kesatuan , semua kader adalah pekerja dari tokoh partai ini. Ambisi partai adalah ambisi pendiri partai untuk menjadi penguasa. Hal seperti ini dalam islam dilarang sebagaimana hadith tersebut diatas. Golkar berupaya untuk menjadi kendaraan Ical menuju kekuasaan namun tidak begitu antusias diterima oleh rakyat banyak. Golkar sama dengan partai PKS, PKB, PAN, PPP, yang berdiri karena kepentingan kolektif , bukan individu.

Yang harus diingat bahwa berdasarkan UU , orang bisa mecalonkan diri sebagai pemimpin baik tingkat daerah /kota sampai ke Presiden haruslah atas persetujuan dari Partai. Menjadi menarik adalah ketika Megawati menyadari bahwa dia bukan lagi sebagai pemilik Partai, yang berhak menjadi Capres. Dia sadar bahwa dua kali bertarung di PILPRES , dia kalah. Dia harus realistis. Makanya PDIP mengembalikan kader kepemimpinan kepada system partai ,dimana yang terpilih mewakili partai untuk menjadi pemimpin adalah mereka yang terbaik diantara yang baik. Mereka yang dicalonkan itu karena mekanisme partai yang menempatkan dia sebagai pengemban tugas dari Partai. Nah, jadi berbeda dengan Megawati ketika jadi capres dan SBY ketika jadi Capres, juga berbeda dengan Prabowo ketika jadi capres. Karena Jokowi bukan pendiri partai, tentu dia tidak ada hak untuk menentukan dirinya sebagai Capres.  Itulah sebabnya Jokowi tidak pernah mikir mau jadi Capres karena dia sadar bahwa penugasannya sebagai walikota Solo , gubernur DKI adalah penugasan Partai, termasuk Capres. Sebelum Jokowi ditetapkan oleh PDIP sebagai capres,  teman saya pernah bertanya langsung kepada Jokowi soal  issue dia akan ditetapkan sebagai capres.Dengan santai Jokowi mengatakan bahwa dia bukan siapa siapa. Masih banyak kader terbaik PDIP yang pantas dicalonkan oleh DPP PDIP. Dan ingat bahwa di PDIP setiap kader tidak boleh berambisi jadi pemimpin. Ini tabu! Namun harus siap kapanpun bila diperintah oleh Partai untuk menjadi pemimpin. Dan lagi Jokowi tidak menginginkan kekuasaan bila karena itu dia tersandera karena kepentingan partai. Dia hanya ingin terpilih karena dia diberi tugas untuk rakyat, bukan hanya untuk partai. 

Kalau partai meminta jokowi sebagai Capres dan meninggalkan pos Gubernur DKI, ini bukanlah pengkhiatan JOKOWI kepada rakyat DKI. Juka bukan ingkar janji untuk melaksanakan tugas sampai selesai. Betulkah?  PDIP adalah wakil dari masyarakat untuk kegiatan politik praktis, dan rakyat ( PDIP ) meminta Jokowi untuk tampil sebagai Capres, dan ini tidak melanggar UU atau tidak melanggar etika moral perpolitikan di Indonesia. Mengapa PDIP punya kebijakan menjadikan Jokowi sebagai Capres ? disamping karena hasil survey ( keinginan rakyat luas) tapi juga karena rekam jejaknya yang  mandiri , jujur, bersih dari segala skandal , dekat dengan rakyat miskin, keluarganya harmonis, pertimbangan inilah yang membuat dia qualified. Megawati dan PDIP tidak meliat pendidikan atau senioritas sebagai pra syarat utama tapi lebih kepada pribadi calon. Karena di Indonesia , pemimpin itu bukanlah penentu satu satunya kebijakan.  Pemimpin adalah bagian dari system kekuasaan. Jadi keberadaan pemimpin itu tidak bisa menjadikan dia seperti lampu aladin yang bisa membuat semua impian menjadi kenyataan,tidak seperti Tuhan yang bisa berkata kun fayakun. Pemimpin adalah skrup dalam sebuah mesin besar yang menggerakan bangsa dan negara ini. Jadi bila secara pribadi pemimpin itu baik maka mesin kekuasaan akan bekerja efektif karena hanya teladan akhlak pemimpin yang baik yang bisa mempengaruhi. Semua itu  tercermin dari caranya  berpikir ( way of thinking ) , merasakan ( feeling ) dan kemampuannya  memfungsikan semua potensi positip ( functioning ) , sebuah cara hidup ( the way of life ) dan cara menjadi ( way of being ) yang transformative. Hal tersebut melebur dalam hati dan jiwa  seiring keteladannya untuk cinta dan kasih sayang.

Jadi Jokowi dan Prabowo sangat berbeda. Jokowi tidak mengingingkan kekuasaan karena dia bukan pendiri partai, dia hanyalah kader partai yang harus siap ditugaskan kapanpun dan dimanapun. Amanah partai juga adalah amanah rakyat. Prabowo sangat menginginkan kekuasaan dan karena itu dia mendirikan Partai Garindra, kalau bukan saya siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi, demikian slogannya...

1 comment:

Anonymous said...

Pandangan dan analisa memang seperti itu, Namun kebenaran milik Allah SWT semata. Doa saya siapapun yang menjadi pemimpin bangsa Indonesia natinya seorang yang amanah, jujur, tegas, dan berani. Aamiinnnnn

Wahyu dan Zaman

  Wahyu yang selama ini dikenal dan dipahami oleh umat Islam berbeda dengan fakta dan klaim sejarah. Karena wahyu yang absolute hanya saat w...