Inflasi?...

Yang paling ditakuti namun tak bisa dihindari adalah inflasi. Demikian konsep ekonomi secular berbicara diatas tesis ekonomi untuk pertumbuhan. Itulah yang dikatakan teman saya ketika adanya isu akan ada kenaikan harga BBM bersubdisi dalam waktu dekat ini. Berapa naiknya? Tidak tahu pasti. Karena berdasarkan pasal 7 ayat 6a APBN-P 2012, pemerintah memang berhak menaikan harga minyak berdasarkan kondisi pasar minyak. Sebagian besar elite politik yang mendukung kenaikan harga BBM selalu beralasan bahwa subsidi hanya dinikmati oleh orang kaya saja. Dan lagi subsidi yang sekian triliun itu hanya dibakar tanpa ada value sama sekali bagi kesejahteraan rakyat. Sesuai Iklan Menko Perekonomian di Televisi, alangkah baiknya bila subsidi itu digunakan oleh menambah pos pembiayaan pro rakyat.  Lantas apa hubungannya dengan teori tentang inflasi ? tanya saya.

Tahukah kamu, kata teman saya,bahwa apapun dalihnya , bagaimanapun inflasi itu adalah perampokan uang publik secara system lewat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tanpa disadari oleh siapapun uang dikantongnya dicopet oleh tuyul bernama pemerintah. Ini disadari oleh pengambil kebijakan dan mereka menyebut pengorbanan untuk sebuah pertumbuhan ekonomi untuk tomorrow but tomorrow never come .Yang ada adalah uang semakin terpenggal seiring semakin menuanya umur republic ini. Inilah faktanya. Hitunglah berapa persen kenaikan harga sejak era Soeharto sampai Era SBY. Anda tidak akan percaya bahwa semakin tahun kantong kita semakin terkuras yang ditandai harga bergerak lebih cepat ketimbang penghasilan tetap kita. Pemerintah boleh saja bicara tentang angka statistik tapi itu semua dusta diatas angka yang njelimet untuk meyakinkan kita agar menerima kenyataan dan jangan marah kalau dicopet..

Harap diketahui bahwa inflasi itu bagaikan tamu yang tanpa disengaja memang diundang datang namun kehadirannya membuat pemilik rumah resah. Betapa tidak ? ketika harga naik, inflasi terhitung sekian persen dan setelah itu tak pernah lagi terkoreksi kebawah. Dia akan menjadi bagian dari harga yang melekat erat. Mungkin beberapa periode pemerintah bisa mengelola inflasi tapi tidak pernah bisa membuat harga turun. Mana ada harga barang jatuh dipasar bebas?. Sekali naik lupa turun. Sama dengan kelakuan pejabat, sekali naik lupa turun dan lupa janji. Makanya perlu administration price (subsidi) agar harga bisa diatur. Itu sebabnya  perlunya kearifan dalam menyusun APBN yang tidak hanya melihat angka asumsi economic growth  tapi juga melihat kedalam mikro socio masyarakat.Bukankah masyarakat tidak semua sama kemampuannya dan masing masing punya variable untuk mereka berkembang dan juga terjatuh.

Inflasi itu bagian dari siasat pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi agar terciptanya lapangan pekerjaan melalui produksi. Tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi tanpa inflasi, katanya. Tapi deplasi seperti di Jepang memang lebih sulit diatasi ketimbang inflasi, kata saya menimpali. Ya itulah dilema dalam system ekonomi sekular yang tumbuh karena rekayasa bukan alamiah. Lantas kalau memang begitu siasat perlunya inflasi, mengapa menjadi hal yang menakutkan ? Menurutnya karena pembangunan itu tidak seperti orang makan cabe, yang langsung bisa dirasakan pedasnya. Menurut saya yang awam, kebijakan inflasi hanyalah teori yang menjanjikan kebaikan tapi prakteknya tidak semudah itu. Masyarakat tidak semuanya mampu mengikuti trend inflasi, apalagi mendapatkan manfaat dari peluang adanya inflasi.Yang pintar dan kuat tentu akan menjadikan inflasi sebagai stimulate  berproduksi namun yang lainnya malah terjebak dalam lingkaran ekonomi yang hanya mampu berkonsumsi. Kalau ini yang terjadi maka inflasi memang hantu dan setan yang hanya memberikan kesengsaraan bagi yang lemah berproduksi. Kata saya menyimpulkan.

Inflasi tidak perlu ditakuti ,kata teman saya, asalkan APBN dirancang untuk memberikan kanal seluas mungkin masyarakat untuk ber produksi. Kunci produksi adalah pertama, tersedianya infrastruktur ekonomi yang solid dan efisien disemua sector secara meluas dan kedua, kepastian hukum yang menjamin keadilan berkompetisi dan akses untuk berproduksi. Kedua hal inilah yang paling sulit di provide oleh pemerintah kita.Karena APBN kita terjebak dengan hutang (Riba ) yang tak bisa ditunda dan dikurangi. Hukum yang amburadul dengan maraknya  korupsi sistematis yang menggrogoti APBN dan melemahkan fundamental APBN untuk fungsi sosialnya bagi kesejateraan rakyat. Siapapun yang jadi pemimpin kelak tetap akan menghadapi masalah yang sama kecuali ada keberanian untuk me-restruktur APBN lewat perubahan system. Mungkinkah ?