Kebersamaan.

Teman saya cerita bahwa tahun lalu dia baru saja selesai bangun pabrik. Produk dari pabrik ini adalah cangkir dengan type stoneware. Kapasitas produksi setahun 2,5 juta unit yang semuanya di ekspor ke China, Korea dan Eropa. Tentu anda mengira saya punya uang banyak untuk bangun pabrik ini. Atau dapat pinjaman dari bank dengan skema riba. Ya kan. Tapi saya tegaskan bahwa saya bangun pabrik ini dengan uang keluar dari kantong tidak lebih seharga kendaraan Avanza . Itupun untuk biaya izin , negosiasi dll. Selebihnya pembiayaan di create melalui network saya. Gimana caranya.?

Ini berawal dari relasi saya di China, lanjutnya. Ia memberi saya order sebanyak 2,5 juta unit Cangkir dengan kontrak jangka panjang. Setelah saya lakukan riset kapasitas produksi dalam negeri, ternyata di samping tidak bisa memenuhi order tersebut karena semua full order dan kualitas yang mereka buat semua kualitas Eropa. Jadi engga bisa masuk pasar China yang harganya relaltif murah. Makanya saya putuskan untuk membangun sendiri pabrik di Indonesia karena bahan baku tersedia.

Untuk bangun pabrik perlu mesin dengan kapasitas sebesar 3 juta unit. Ini pasti mesin canggih. Saya perlu bahan baku untuk memenuhi kapasitas sebesar itu. Saya harus membuat bangunan pabrik beserta fasilitas pendukung seperti kendaraan. Saya juga harus menyediakan modal kerja untuk mengamankan biaya operasional selama hasil penjualan belum masuk kas perusahaan. Gimana solusinya ?

Bagaimana saya dapatkan uang untuk beli mesin? Mesin saya beli dari CHina. Untuk bayarnya saya ajukan kredit ekspor ke Bank di China dengan skema jual beli melalui agent di China. Sehingga saya bisa bayar nyicil selama 3 tahun. Jadi ini sama dengan leasing tapi yang melakukan agent di chna dan saya membeli dari dia secara angsuran. Mesin selesai diatasi.

Bagaimana dengan modal kerja ? Atas dasar kontrak jangka panjang ini , saya tunjuk perusahaan di China sebagai agent. Artinya agent di china dapat kontrak dari Perusahaan saya di Indonesia sebagai buyer dengan skema back to back dengan kontrak kepada pembeli sebenarnya di CHina. Dengan adanya kontrak ini, agent saya dapat pinjaman dari bank di china dengan LTV 30% dari nilai kontrak. 30% ini di kirim semua ke Jakarta dalam bentuk redclause LC ( LC yang bisa di ambil di depan tanpa perlu menyerahkan dokumen pengapalan). Modal kerja teratasi.

Bagaimana dengan bangunan pabrik berserta fasilitas pendukung? saya ajak mitra lokal yang sudah lama saya kenal. Saya melepas saham 30% dengan senilai harga bangunan dan fasilitas pendukung. Lantas darimana teman ini dapat uang ? Tanah yang dia miliki di kotrak oleh proyek ( yang akan di bangun pabrik ) selama 30 tahun. Ini penerimaan tahunan pasti bagi dia. Sehingga dapat di jadikan alasan menarik pinjaman dari bank untuk setor modal ke saya yang di gunakan bangun pabrik. Bangun selesai di atasi.

Pabrik selesai di bangun senilai investasi hampir Rp. 200 miliar dengan uang cash yang keluar dari kantong hanya seharga avanza..Jadi siapa bilang berproduksi harus pakai modal di tangan? Yang penting adalah kerja keras dan kesediaan bermitra dengan siapapun dan niat berbuat baik serta mau terus belajar dengan sikap rendah hati.... 

***

Ada cerita lagi dari teman. Bulan lalu saya di datangi oleh team koperasi bersama pengusaha swasta dan pejabat daerah. Katanya. Mereka menyampaikan kesulitan yang sedang di hadapi oleh rakyat kebun sawit. Sawit mentah produksi petani di hargai dibawah harga pasar oleh pabrik PKS ( Pengolahan Kelapa Sawit ) dan pembayaran pun di lakukan secara berjangka sehingga petani di rugikan dari segi harga dan kesulitan cash flow. Maklum di wilayah itu pemilik pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS ) juga adalah pemilik kebun yang tergolong konglomerat. Jadi tanpa produksi petani, pabrik PKS tetap bisa aman dari hasil kebunnya sendiri. Ini hukum kapitalis. Melawannya tidak dengan teriak teriak dan mengeluh tapi harus di hadapi dengan cerdas.

Satu satunya solusi adalah bangun pabrik PKS sendiri. Rakyat bersama koperasi berniat bangun pabrik sendiri. PEMDA telah memberikan dukungan dengan menberikan izin serta tanah untuk bangunan pabrik. Namun mereka kesulitan mendapatkan pembiayaan proyek sebesar Rp. 240 miliar untuk kapasitas 60 ton per jam atau 1200 ton per hari. Total penjualan tahunan di rencanakan akan mencapai diatas Rp. 500 miliar dengan IRR yang menjanjikan. Mereka minta agar saya memberikan solusi untuk itu.

Alhamdulilalh, kemarin proses pembiayaan selesai. Sehingga dalam waktu dekat pabrik segera di bangun. Bagaimana solusi pembiayaannya ? Untuk biaya bangunan dan instalasi mesin saya mengajak perusahaan besar sebagai EPC ( engineeering Procurement, contracting ) sebagai undertake pembangunan dengan komitment uang muka sebesar 15%. Sisanya di bayar setelah proyek selesai di bangun. Namun mereka minta jaminan sisanya. Saya sanggupi akan keluarkan jaminan setelah proyek 15% selesai di bangun.

Untuk mendapatkan jaminan pembayaran itu saya harus dapatkan pinjaman non cash loan dari bank dalam bentuk payment guarantee kepada EPC. Bank akan memberi Payment guarantee setelah proyek berjalan 30%. Artinya saya harus sediakan cash equity sebesar 30% dan bank akan keluar sebesar 70%. Ini yang di sebut non recourse loan. Pinjaman yang di jamin oleh proyek itu sendiri. Masalahnya bagaimana mendapatkan 30% cash equity ?

Saya menghubungi asset management di Singapore yang juga punya rekanan trader CPO. Dia menyanggupi memberikan pinjaman 30% itu dengan skema REPO atas saham perusahaan. Harga saham ketika jatuh tempo di tetapkan di depan dan perusahaan harus membeli kembali saham itu pada saat jatuh tempo REPO. Di samping itu pihak asset management mengarahkan agar kontrak penjualan produksi ke perusahaan yang di rekomendasi oleh mereka. Saya menyanggupi. Masalah bangunan pabrik dan berserta fasiltias teratasi.

Sekarang bagaimana dengan modal kerja? Pabrik PKS itu butuh modal kerja 45 miliar per bulan, untuk pembelian bahan baku dan upah. Saya menggandeng perusahaan pembiayaan non bank untuk pengadaan bahan baku sebesar Rp. 35 miliar. Skemanya melalui joint escrow dengan perusahaan pembiayaan atas hasil penjualan yang setiap bulan di lunasi sesuai yang di pinjam dan di buka lagi bulan berikutnya. Di perkirakan dalam 6 bulan, perusahaan engga butuh pinjaman untuk modal kerja pembeliaan bahan baku karena cash flow sudah aman. Dengan demikian petani akan dapat uang tunai dari setiap penjulan ke PKS dan tentu harga bagus. Untuk upah sebesar Rp. 10 miliar di sediakan dari pemegang saham secara gotong royong.

Demikianlah ..kerjasama adalah kata kunci untuk menyelesaikan masalah dari keberadaan sistem kapitalis. Kekuatan itu ada karena berkumpulnya semua potensi untuk mencapai nilai nilai kebersamaan: kerja keras atas dasar niat ibadah dan bila dapat berbagi, tidak bermewah tapi hidup hemat untuk menabung agar usaha terus tumbuh. Kemandirian di capai, bukan dengan jargon tapi berbuat. Mari gotong royong untuk kejayaan negeri..

Cara Smart Jokowi.

Dekat komplek rumah saya ada pedagang martabak kaki lima. Walau kaki lima tetapi design tempatnya menarik. Martabaknya dikemas dengan kotak bagus dan bermerek. Tidak lagi hanya dibungkus dengan kertas dan kantong plastik. Menurutnya, usaha ini mendapat dukungan dari pemerintah lewat pelatihan ekonomi kreatif. Jadi dia tahu bagaimana mengelola usaha yang baik dan memuaskan konsumen. Saya tanya gimana penghasilannya sehari. Menurutnya dia sudah pergi haji bersama istrinya tahun lalu. Dia senang sejak Jokowi jadi presiden hidupnya berubah. Ada juga teman punya pabrik , dimana kantinnya sangat bagus. Itu dikelola oleh koperasi. Itu berkat pembinaan dari pemerintah. Era sebelumya engga ada itu. Dari usaha koperasi ini meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Ada teman punya kebun sawit yang cukup luas. Karena harga sawit jatuh, maka sesuai arahan dari kementrian pertanian, laham sawit itu digunakan untuk berternak sapi oleh rakyat yang menggantungkan hidup dari kebun sawit. Pendapatan dari  usaha peternakan itu menambah pendapatan rakyat. Ini sangat menolong rakyat akibat harga sawit yang jatuh. Yang hebatnya adalah menurut riset PBB, diatas 50% pelaku ekonomi kreatif adalah perempuan. Sukses story bia diliat dari SukkhaCitta yang dipimpin oleh perempuan. Bisnis ini berdiri pada 2016 bertujuan memberi manfaat kepada para perajin perempuan di pedesaan Indonesia. SukkhaCitta menyediakan pengembangan kapasitas dan akses ke pasar di perkotaan bagi perajin. Para perempuan perajin yang difasilitasi menjadi lebih mandiri secara finansial. Usaha sosial ini sekarang menjangkau empat desa serta mendukung lebih dari 50 perajin. Semacam  SukkhaCitta ini kini semakin meluas dengan adanya BUMDesa melalui dana desa yang puluhan triliun di gelontorkan oleh Jokowi.

Apa yang luar biasa di era Jokowi, kata teman. Saya siap menyimak. Menurutnya adalah tumbuhnya ekonomi kreatif yang meluas sehingga menjadi jaring pengaman terhadap resiko adanya gejolak ekonomi global. Strategi Jokowi sederhana saja. Dia memberikan fasilitas kredit dalam bentuk KUR Kemudian skema kredit diperluas melalui komunitas mikro usaha sepeti bank Wakaf, BMI, dan lain lain yang mudah diakses oleh masyarakat. Juga menyediakan dana pelatihan bagi usaha kreatif disemua sektor. Semua kemetrian punya program membina ekonomi kreatif ini. Makanya jangan kaget bila ekonomi negara maju melambat pertumbuhannya indonesia masih bisa tumbuh diatas 5%. Bukan itu saja ditengah jatuhnya harga komoditas utama dipasar global, makro ekonomi indonesia tetap sehat. Bahkan inflasi bisa ditekan rendah sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi diatas inflasi. Secara politik, walau harga komoditas ekspor turun sehingga membuat petani kopi, karet dan plasma sawit, tidak berdampak luas terhadap berkurangnya dukungan politik terhadap Jokowi.  Orang yang kretif dan pekerja keras tahu bahwa mereka di pimpin oleh orang baik dan mau mengurus mereka.

China dan Taiwan adalah contoh dua negara yang tumbuh dan berkembang berkat industri kreatif berukuran kecil namun massive. Itu sebabnya setiap ada krisis ekonomi dunia, kedua negara ini tidak pernah merasakan dampak terlalu buruk dibandingkan negara lain. Kalau tadinya anda kepasar China, anda akan menemukan banyak barang merek terkenal dari elektronik, tas, sepatu, baju, jam tangan, Hp, dan lain lain dengan harga sangat murah. Hanya 10% dari harga merek yang sama di Mall Hong Kong. Hampir disemua kota di China menyediakan pasar khusus untuk menampung produksi dari kreatifitas masyarakat ini. Di China ada satu kelurahan yang 90% penduduknya berbisnis lukisan minyak. Kelurahan itu bernama Dafen terletak di kota Shenzhen. Kalau anda ingin reproduksi lukisan monalisa percis sama dengan aslinya maka datanglah ke Dafen. Ongkosnya sangat murah.

Anda jangan terkejut bila barang barang tersebut mudah rusak atau kusam karena itu bukan asli.Itu semua barang palsu hasil kreatifis pengrajin China. Memang awalnya mereka hanyalah kelas pemalsu atas dasar kreatifitas usaha rumahan namun lambat laut berkat binaan dari pemerintah mereka bisa tumbuh dan berkembang  dan kini mereka bisa membuat produk lebih baik untuk bersaing di pasar premium. Begitu juga bisnis kuliner yang juga bagian dari industri kreatif, tumbuh dengan pesat. Desigh dan layout restoran tidak lagi ala kadarnya tetapi sudah modern dengan standar kebersihan yang prima. Belum lagi industri IT yang berbasis komunitas juga meluas. Umumnya dikelola oleh UKM namun para pebisnis itu lulusan universitas.

Ketika awal Jokowi berkuasa, yang menjadi program utama dia adalah mengembangkan industri kreatif. Ya sama dengan Jokowi yang tumbuh dan berkembang sebagai pengusaha kreatif mebel. Tetapi ada alasan smart dibalik menjadikan industri kreatif sebagai prioritas. Pertama, sektor industri besar dan pertanian yang ada di Indonesia awalnya di design mendukung pertumbuhan konglomerasi dan perkembanganya di picu dengan sistem rente. Jelas bagaimanapun keberadaan kedua sektor tersebut tidak efisien. Untuk mengubahnya menjadi business as usual yang berorientasi kepada efisiensi dan daya saing, tentu tidak mudah. Butuh waktu yang tidak sebentar. Apalagi perubahan itu memaksa pelaku usaha untuk keluar dari comfort zone nya.

Kedua, secara umum, ekonomi kreatif merupakan industri yang memanfaatkan kreativitas, bakat, dan kemampuan individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri ini mengeksploitasi hasil karya seseorang seperti kerajinan tangan, karya tulis, musik, seni pertunjukan, film, kuliner, IT, dan lain-lain. Angka penyerapan tenaga kerjanya tentu saja cenderung lebih banyak dari industri lain. Punya daya saing kuat dan karena adanya kekhasan produksi. Seperti halnya K-Pop di Korea Selatan atau Hollywood di Amerika, baju batik di Indonesia. Kemajuan industri ini secara tidak langsung juga berkontribusi pada meningkatnya kondisi keuangan negara. Jadi jika pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan creative economy maka secara tidak langsung pemerintah juga memajukan perekonomian bangsa. Istilah mesranya membangun dengan kearifan lokal.

Nah, mari kita lihat data pertumbuhan industri kreatif selama empat tahun Jokowi berkuasa. Berdasarkan data yang dihimpun Bekraf bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Di 2015 nilai ekonomi kreatif terhadap PDB sebesar Rp 852,56 triliun. Kemudian, di 2016 meningkat menjadi Rp 922,59 triliun dan di 2017 meningkat menjadi Rp 1.009 triliun. Tahun 2018, target nilai ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp 1.105 triliun.  Tak hanya itu, kontribusi ekspor sektor ekonomi kreatif juga meningkat. Pada 2015, sumbangan devisa dari sektor ini mencapai 19,3 miliar dollar AS. Di 2016, kontribusi devisa meningkat menjadi 19,99 miliar dollar AS dan di 2017 meningkat menjadi 21,5 miliar dollar AS. Tahun ini, pemerintah memproyeksikan kontribusinya 22,6 miliar dollar AS. Jumlah tersebut menyumbang terhadap ekspor nasional sebesar 12,88 persen pada 2015, 13,77 persen pada 2016, dan 15,93 persen pada tahun 2017. 

Apa dampaknya ? Selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mampu mengurangi jumlah pengangguran. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah pengangguran terbuka pada akhir Februari 2018 mencapai 6,87 juta jiwa turun dari posisi Agustus 2014 sebanyak 7,24 juta jiwa. Alhasil, angka pengangguran juga turun menjadi 5,13% dari sebelumnya 5,94%. Sumbangan ekonomi kreatif terhadap penyerapan angkatan kerja nasional setiap tahun tumbuh diatas 13%. Pada 2015 sebanyak 15,96 juta orang tenaga kerja terserap, 2016 menyerap 16,90 juta orang, 2017 menyerap 17,45 juta orang dan 2018 menyerap 18,10 juta orang. Artnya bil setiap orang menanggung biaya hidup 3 orang makan orang yang hidup dari industri kreatif mencapai lebih dari 50 juta orang. Itu tidak termasuk industri jasa pendamping dari adanya ekonomi kreatif seperti pariwisata yang juga terangkat, bisnis logistik seperti JNE dan lain lain. Ini merupakan fakta bahwa strategi Jokowi mendorong lokomotif ekonomi nasional melalui ekonomi kreatif adalah smart. Apalagi ditengah harga pasar komoditas tradisional cenderung terus turun dan situasi global yang tidak menentu. Pada akhirnya kemandirian itu lahir dari kekuatan sendiri, bukan dari luar. bukan dari subsidi.

Jokowi memburu dana korupsi ...

Ketika Jokowi dinyatakan sebagai pemenang Pemilu, saya bertemu dengan Banker dari AS. Dia sahabat saya dan pernah menjadi penasehat investasi Presiden Soeharto. Menurutnya , apabila Jokowi hanya melaksanakan kebijakan ekonomi atas dasar kepentingan Politik dan kekuasaan, maka Indonesia tidak akan mengalami perubahan. Mengapa ? Karena masalah indonesia itu bukan kelangkaan sumber daya alam dan manusia tapi kelangkaan orang punya niat baik. Tapi dengan kemenangan tipis terhadap PS, itu merupakan indikasi ada kekuatan sebagian besar rakyat Indonesia yang butuh perubahan. Dan itu tidak datang dari seorang mantan Jenderal , tokoh agama, politisi hebat, tapi dari seorang tukang kayu yang biasa biasa saja. JKW adalah lambang perlawanan silent mayority yang ingin adanya revolusi mindset…

Seorang Consultant keuangan di Singapore ketika saya minta advice nya mengenai global analysis terhadap Indonesia atas terpilihnya Jokowi, menulis dalam laporannya yang membuat saya terkejut. Menurut risetnya melalui interaksi dengan tim sukses nya Jokowi dan mereka yang secara tidak langsung terlibat dalam mendukungnya selama pipres , mengindikasikan akan ada proses perubahan selama era Jokowi. Perubahan itu menyangkut restruktur APBN, reformasi MIGAS, Minerba, Pertanian , kelautan dan perkebunan, Impor, ekspor, Investasi, perdagangan dan Pajak. Program pembaharuan itu akan dilaksanakan dengan cepat dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi dan setelah itu baru masuk ke reformasi Pajak melalui perubahan UU Pajak. Pada phase reformasi pajak ini akan sampai pada hak pemerintah mendapatkan akses kepada siapa saja yang punya uang di bank diatas Rp. 3 miliar di dalam maupun diluar negeri.

Ketidak adilan terjadi di masa lalu tidak bisa dihadapi dengan revolusi sosial atau menghentikan orang kaya untuk berkembang. Suka tidak suka mereka eksis karena sejarah kekuasan di Indonesia. Yang dilakukan Jokowi adalah mereformasi APBN yang semakin besar tergantung kepada pajak dan pada waktu bersamaan memastikan keadilan ekonomi melalui penarikan pajak bisa efektif, terutama bagi mereka yang kaya raya selama ini yang ogah membayar pajak. Masa lalu biarlah masa lalu. Jokowi ampuni dengan Tax Amnesty. Namun setelah itu hukum akan tegak untuk memastikan keadilan ekonomi tegak , yang pada waktu bersamaan program pembangunan dari daerah pinggiran dilaksanakan secara terprogram dan sistematis. Namun dampak politik dari kebijakan Jokowi itu dari tahun ketahun mengakibatkan konstelasi politik semakin memanas dan dia seakan berselancar di gelombang ganas. Dan dia tak tergoyahkan dengan tekadnya. Bahwa semua ketidak adilan ekonomi harus dihentikan. Dan keadilan harus di menangkan!

Seorang teman yang juga politisi berkata kepada saya “ andaikan Jokowi meniru cara kerja SBY atau presiden sebelumnya, negeri ini akan aman aman saja. Tidak akan ada demo dan aksi radikalisme anti pemerintah. Soal rakyat miskin engga usah di pikirkan. Karena bagaimanapun orang miskin diperlukan agar politik tetap jadi ajang pesta tanpa jeda, dan memanjakan elite politik sepanjang kekuasaan.”  Saya hanya tersenyum. Saya percaya apa yang dilakukan Jokowi dengan keberanian luar biasa, itu bukanlah tanpa alasan yang jelas. Bukan pula alasan politik yang mudah di transaksikan. Tapi alasan keimanan kepada Tuhan yang dia pegang teguh , bahwa visi pemimpin adalah menegakkan keadilan bagi semua. Seberat apapun itu pada akhirnya Tuhan akan selalu bersamanya. Dan Tuhan maha pelindung dari segala marah bahaya terutama dari orang rakus, dan culas...

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan jumlah negara yang akan memberikan data rekening Warga Negara Indonesia (WNI) di negara tersebut kepada Indonesia akan bertambah menjadi lebih dari 70 negara. Salah satu negara yang akan memberikan adalah Swiss. Hal ini merupakan bentuk komitmen dari negara-negara yang menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI). Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak mengatakan Swiss akan mulai memberikan data keuangan wajib pajak (WP) di Indonesia pada September 2019. Untuk Swiss di perkirakan ada dana ribuan triliun uang orang Indonesia tersimpan. Bagaimana bisa begitu banyak ?  Dulu era Soeharto, Soemitro djojohadikusumo ( Ayahanda Prabowo S) pernah mengeluarkan pernyataan bahwa 30% APBN menguap alias hilang tanpa ada pertanggungan jawab hukum. Jadi benarlah bahwa telah terjadi perampokan sistematis melalui cara cara yang canggih dan dilakukan oleh orang orang yang punya niat merampok. Tapi orang orang ini tidak pernah tersentuh hukum. Mereka kelas VVEP ( Very Very Exclusive Person) yang untouchable. Yang ditangkap hanya koruptor kelas kambing. Itulah warisan generasi dari era Soeharto sampai dengan era SBY. Lantas dari mana saja dana sebanyak itu terkumpul?

Yang paling banyak berasal dari transfer pricing dan komisi haram. Transfer pricing pada dasarnya merupakan transaksi atas barang dan jasa atau aset tertentu -biasanya dilakukan- dalam satu kelompok usaha yang dilakukan pada harga yang tidak wajar melalui proses menaikkan harga (mark up) maupun menurunkan harga (mark down). Tujuan transfer pricing ini umumnya bersifat negatif karena berkaitan dengan false treatment pada perpajakan dan bisa juga digunakan untuk merugikan pemegang saham publik bila perusahaan sudah listed dibursa. Hal ini banyak terjadi di perusahaan yang mengolah Sumber Daya Alam seperti Migas dengan mengelabui cost recovery agar mengecilkan bagian pemerintah , Tembaga, Emas , batubara , CPO, termasuk Industry dan manufaktur berkelas MNC. Proses ini tidak akan terjadi begitu saja tanpa keterlibatan penguasa.

Disamping itu dengan berbagai skema terjadilan proses yang melahirkan komisi haram secara canggih untuk kegiatan project APBN, monopoli import, illegal logging, illegal mining, peredaran narkoba, prostitusi. Dari level terendah seperti Gayus Tambunan dan Nazaruddin sampai kepada level tertinggi dan menyebar kekiri dan kekanan lini kekuasaan. Semua menikmati mata rantai dana haram ini. Mereka memang penjahat yang tahu bagaimana menyembunyikan dana haram tersebut. Para Fund Manager dan Consultant ahli dan settlor terlibat membantu mereka untuk melakukan placement,layering, integration. Mereka memang VVIP tapi keberadaan mereka juga menciptakan pengaruh berganda bagi lahirnya kelompok menengah di Indonesia. Mereka kaum professional dari yang PNS sampai yang swasta. Dari pengusaha sampai konglomerat.

Bagaimana kekuatan komunitas dari VVIP ini ? Data dari Capgemini Financial Services Analysis, 2016, menyebutkan bahwa sampai dengan 2014 , ada 46.000 orang yang merupakan HNWI Population menguasai USD 160 miliar atau kurang lebih Rp. 2000 Triliun. Saat sekarang diperkirakan jumlah dana asal Indonesia yang ditempatkan di OFC (offshore financial center ) regions seperti Swiss, Bahama, BVI, Caymand Island dll, mencapai USD 200 billion lebih. Jumlah ini jauh lebih besar dari cadangan devisa negara kita. Yang jelas data yang dipublikasikan oleh Ford Foundation melalui laporan Global Financial Integrity dari tahun 2002 sampai dengan 2010 jumlah dana asal Indonesia yang parkir diwilayah offshore mencapai USD 108,89 billion. Ini harta dalam bentuk uang tunai.Tidak termasuk dalam bentuk property, Stock, Bond dll yang dokumen kepemilikannya ditempatkan di lembaga custodian yang juga berada di OFC negara tax haven. 

Nah itu data riset international. Bagaimana dengan data dalam negeri dari BPS. Kita ambil data orang punya rekening bank ya. Karena orang punya rekening berarti dia punya akses ke perbankan. Sampai dengan tahun 2015 , total pemilik rekening di Indonesia hanya sekitar 60 juta orang ( rata per orang punya rekening lebih dari satu ) dari total populasi penduduk di Indonesia yang berkisar 250 juta jiwa. Atau hanya 25% dari populasi Indonesia. Dan itu menyebar hanya di kota besar utama. Di Kota kecil , masih sekitar ada 70 juta orang yang belum memiliki rekening bank, sedangkan di desa mencapai 100 juta orang lagi yang belum memiliki rekening. 

Nah sekarang anda bisa paham. Bahwa ketidak adilan itu terjadi tidak begitu saja tapi by system yang berlangsung sejak era Soeharto sampai era SBY. Tidak ada keberanian pemimpin memotong mata rantai penyebab ketidak adilan ekonomi. Hanya Jokowi yang berani melakukannya.  Masalah bangsa ini sangat banyak. Tidak mudah membalik keadaan. Namun bila keadilan ekonomi bisa dimenangkan maka hanya masalah waktu hal yang sulit akan bisa diatasi dengan mudah. Namun hal yang mudah itu tidak mudah mencapainya. Mengapa ? membuka akses rekening  di bank bank di luar negeri tempat para koruptot menyimpan uangnya akan berdampak besar bagi dukungan politik terhadap Jokowi dari kalangan elite Politik. Suka tidak suka sebagian besar mereka tidak bisa dipisahkan dari kekuatan dana haram yang ada diluar negeri. Bukan rahasia umum kegaduhan politik karena adanya dana dari luar negeri yang terus mengalir kepada para oposan. Musuh Jokowi adalah kaum berjuis dan kapitalis. Sandaran Jokowi hanya rakyat dan Tuhan.  Jangan biarkan Jokowi sendirian. Membela Jokowi adalah perjuangan moral.

Jokowi : inspirasi membangun

Tahukah anda ?, kata teman saya konsultan bisnis “ ada lima hal yang semasa presiden sebelumnya tidak mampu dikerjakan namun Jokowi bisa laksanakan. Padahal empat hal itu merupakan amanah Kemerdekaan Indonesia.  Apa saja itu ? Pertama penerunan rasio GINI. Kedua pertumbuhan ekonomi diatas inflasi. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Keempat, penurunan angka kemiskinan. Kelima, mengangkat nilai nilai islam yang rahmatan lilalamin.  Kelima hal itu dilakukan ditengah harga komoditas yang jatuh akibat ekonomi global yang sedang kelabu.  Hampir semua negara maju  mengalami stuck namun Jokowi terus bisa bergerak walau dengan susah payah. Bahkan ditengah keadaan sulit itu, badai fitnah dan hoax, demo akbar datang bergelombang. Seakan tiada hari tanpa hujatan dan kebencian terhadap Jokowi. “

Saya akan mencoba menulis tentang empat hal tersebut.

Rasio GINI. 

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai A/(A+B), dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika A=0 koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika B=0 koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Manfaat, gigunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tiga variabel yang digunakan dalam melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia, antara lain: Rasio Gini (Ketimpangan), Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Tebuka. Mungkin sebagian anda berkerut kening dengan penjelasan rasio GINI secara akademis. Baiklah saya jelaskan secara sederhana.

Jangan kaget kalau sekali nongkrong di Hotel Berbintang, secangkir kopi sedikitnya keluar uang Rp. 51.000 atau setara USD 4. Bahkan ada yang mencapai harga USD 10. Kalau anda nongkrong di cafe berkelas di Jakarta, sedikitnya bill untuk dua orang makan dan minum bisa mencapai Rp. 500.000. Kalau makan bersama keluarga empat orang bisa mencapai diatas Rp. 1 juta. Bayangkan bahwa mungkin ada puluhan juta orang Indonesia yang pendapatan perbulannya hanya dua kali orang kaya makan siang di cafe berkelas. Ada ratusan juta orang yang penghasilannya sebulan senilai satu kali makan di Cafe berkelas. Mereka yang menikmati kemelimpaham harta itu hanya dibawah 1 persen warga yang hidup berkelimpahan dan tak merasa bersalah terhadap ketimpangan itu. Padahal negeri ini merdeka tidak gratis. Ada ribuan mayat para pejuang berserakan seperti syair Kerawang-Bekasi, Khairil Anwar, atau seperti korban perang terbrutal di Ambarawa.

Nah bagaimana peta ketimpangan rasio GINI ? Tahukah anda bahwa Gini rasio pertanahan saat ini ( 2017) sudah 0,58. Artinya, hanya sekitar 1 persen penduduk yang menguasai 58 persen sumber daya agraria, tanah, dan ruang. Mengacu data Badan Pertanahan Nasional, 56 persen aset berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya 2 persen penduduk Indonesia. Data dari Publikasi Perkumpulan Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia menyebutkan, 25 grup usaha besar menguasai 51 persen atau 5,1 juta hektar lahan kelapa sawit di Indonesia. Luas tersebut hampir setara dengan luas setengah Pulau Jawa. Dari luasan tersebut, baru 3,1 juta hektar yang sudah ditanami, sisanya belum digarap.

Penguasaan lahan itu terjadi sejak era Soeharto. Pada Kabinet Pembangunan dari 1985 sampai 1989, ada 849.678 hektare kawasan hutan yang dilepas. Antara 1990 sampai 1994, ada 1.542.219 hektare. Pada 1995 sampai 1997 ada 1.086.156 hektare. Pada Kabinet Reformasi Pembangunan, dari 1998 sampai 1999 ada 678.373 hektare kawasan hutan yang dilepas. Pada era Kabinet Persatuan Nasional, antara 2000 sampai 2001 ada 163.566 hektare kawasan hutan yang dilepas. Pada era Kabinet Gotong Royong antara tahun 2002 sampai 2004, tak ada angka alias kosong. Pada era Kabinet Indonesia Bersatu antara 2005 sampai 2009, ada 589.273 hektare kawasan hutan yang dilepas. Di era yang sama pada 2010 sampai 2014 ada 1.623.062 hektare kawasan hutan yang dilepas. Pada era Kabinet Kerja antara 2015 sampai 2017, ada 305.984 hektare kawasan hutan yang dilepas. 26 Lokasi dengan luas kurang lebih 232.810 hektare mendapat persetujuan pelepasan antara 2012 sampai 2014 alias era kabinet sebelumnya.

Di sisi lain, Sensus Pertanian 2013 menunjukkan, 26,14 juta rumah tangga tani menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar per keluarga. Sekitar 14,25 juta rumah tangga tani lain hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar per keluarga. Padahal, skala ekonomi untuk satu keluarga minimal 2 hektar. Ketimpangan GINI itu sudah sejak era Soeharto. Mari kita liat data terjadinya ketimpangan GINI tersebut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada 2004 GINI rasio baru mecapai 0,32, yang manunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan masih tergolong rendah. Namun, pada 2013, GINI rasio telah menyentuh angka 0,41. Artinya, ketimpangan sudah memasuki skala medium dan tentu saja mengkhawatirkan. Angka GINI rasio sebesar 0,41 menunjukkan bahwa sekitar 49 persen pendapatan nasional terkonsentrasi pada 20 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi (terkaya). Sementara itu,hanya sekitar 17 persen dari pendapatan nasional yang dinikmati oleh 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah.

Gambaran ketimpangan distribusi pendapatan juga terkonfirmasi dari laporan mengenai distribusi kekayaan penduduk Indonesia yang dirilis oleh Credit Suisse belum lama ini. Laporan tersebut menyebutkan bahwa sekitar 88 persen penduduk Indonesia memiliki kekayaan kurang dari 10.000 dolar AS. Sementara itu, sekitar 77,2 persen dari total kekayaan nasional pada 2014 ternyata hanya dikuasai oleh 10 persen penduduk terkaya. Itulah yang diwarisi oleh Jokowi selama 10 tahun kekuasaan SBY.

Jokowi adalah satu satunya presiden yang paling banyak mengunjungi rakyat dari pusat kota sampai daerah pinggiran , pular terluar yang berpuluh tahun di punggungi oleh derap pembangunan. Dari sana Jokowi merasakan betapa dahsyatnya ketidak adilan itu. Betapa buruknya ketimpangan itu. Karenanya prioritas pembangunan indonesia centris adalah dengan menyisir daerah tertinggal, di ujung pulau terluar, diatas puncak gunung , dilembah. Karena itu Jokowi bekerja keras siang malam mendorong kabinetnya bekerja keras untuk mengurangi ketimpangan GINI. Badan Pusat Statistik merilis angka ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan indikator Gini Ratio Pada Maret 2018, adalah sebesar 0,389. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,391. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,393 turun sebesar 0,004 poin. Penurunan GINI Ratio ini merupakan yang keenam kalinya secara beruntun sejak September 2014. Dia akhir kekuasaan Jokowi diperkirakan rasio GINI kita sudah sama seperti tahun 2004 atau turun hingga 0,36.

Penurunan rasio GINI itu dilakukan dengan memperketat bisnis rente sehingga modal tidak terkonsentasi pada kelompok tertentu. Memperluas pencegahan korupsi yang bukan hanya pada birokrasi juga sampai ketingkat korporasi. Jokowi juga mengeluarkan moratorium pembukaan lahan perkebunan Sawit. Jadi tidak ada lagi izin untuk membuka lahan baru untuk perkebunan. Pada waktu bersamaan Jokowi melaksanakan reformasi agraria dengan membagikan tanah kepada rakyat miskin yang tinggal di lahan produktif milik negara. Upaya Jokowi untuk menekan GINI rasio sudah terbukti sukses.

Pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang tidak mengalami kenaikan significant. Di periode pemerintahan SBY Indonesia sempat mencatat pertumbuhan PDB tertinggi selama 10 tahun terakhir di kisaran 6,5 % sedangkan di era pemerintahan Jokowi pertumbuhan PDB tidak pernah melewati angka 5,3 %. Namun catat! Pertumbuhan kiita diatas rata rata inflasi.  Silahkan cek data sebelumnya. Hanya di era Jokowi inflasi single digit dibawah 4%. Bandingkan dengan era SBY. 

Bahkan sesama negara emerging market seperti Turki yang tumbuh 7% tapi inflasi 15%. Dalam konteks situasi ekonomi global yang sedang lesu maka pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah nomor tiga terbaik di antara Negara G20. Indonesia masih diatas 17 negara maju seperti Eropa, Jepang, Korea Selatan, Singapore, Australia, Swiss, Rusia, Arab Saudi dan lainnya. Semua negara itu menurun ekonominya ditengah situasi global. Sementara Indonesia masih bisa tumbuh, walau komoditas utama kita jatuh harganya dipasar dunia. Apakah negara tersebut akan miskin selamanya? tentu tidak. Pertumbuhan ekonomi bukanlah ancaman kemiskinan. Itu hanya indikator makro dan masih banyak indikator lain. 

Pembangunan infrastruktur 

Infrastruktur diperlukan untuk efisiensi logistik nasional.  Ongkos logistik  era SBY Indonesia diperkirakan sekitar 20-25% dari PDB. Jika dihitung dengan PDB tahun 2010 sebesar Rp 2.310,7 triliun atas dasar harga konstan, maka ongkos logistik Indonesia sekitar Rp 500 triliun, itu sama dengan setengah dari APBN habis untuk ongkos logistic yang tidak efisien. Hal ini salah satu penyebab mengapa tingginya angka pertumbuhan ekonomi di era SBY tidak berdampak luas terhadap perluasan produksi dan kesempatan kerja. Era SBY berkuasa, kinerja Logistik sangat buruk, bahkan di bawah negara tetangga di Asia. Bank Dunia (2012) mempublikasikan Logistic Performance Index yang menempatkan kinerja sektor logistik Indonesia pada urutan 59 dari 155 negara. Posisi yang jauh di bawah dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, maupun Filipina yang memiliki kondisi geografis relatif sama dengan wialayah nusantara. Dari segi layanan logistik yang ada di Indonesia masih terlalu panjang dan tidak efisien atau tepatnya amburadul, yang berdampak harga barang menjadi mahal. 

Contoh biaya logistik untuk produk pertanian masih di atas 40 persen. Akibatnya jangan kaget bila harga panen yang awalnya sangat rendah menjadi begitu tinggi di pasaran karena biaya transportasi dan logistik cukup besar. Bahkan, tak jarang harga sayuran dalam negeri justru lebih mahal ketimbang produk hortikultura impor, seperti wortel , bawang dari China atau Thailand, Malaysia. Padahal bahan makanan pokok, termasuk hortikultura, menyumbang sekitar 35 persen sumber inflasi. Tanyalah harga bahan bangunan kepada orang Papua, sangat mahal. Sektor logistik secara makro menentukan daya saing suatu negara. Bila daya saing diartikan sebagai perbandingan produktivitas dan biaya, maka daya saing dapat diukur melalui persentasi ongkos logistik terhadap pendapatan nasional bruto suatu negara. Semakin rendah ongkos logistik maka semakin baik daya saing negara tersebut. 

Era JKW Pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi prioritas. Berdasarkan data yang ada, anggaran pembangunan infrastruktur di APBN memiliki tren yang terus meningkat tiap tahunnya. Untuk mempercepat pembanguan infrastruktur, pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menetapkan 30 proyek infrastruktur senilai Rp 851 triliun sebagai proyek prioritas periode 2016-2019. Proyek tersebut mendapat fasilitas jaminan politik, perizinan, dan finansial yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Tahun 2019 dianggarakan Rp 420,5 triliun yang diperuntukan membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162 ribu hektar jaringan irigasi.

Banyak pihak menuduh JOKOWI jor-joran membangun insfrastruktur tanpa memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Harap dicatat bahwa alokasi anggaran untuk APBN tetap menjaga keseimbangan kebutuhan anggara lainnya khususnya bidang pendidikan dan sosial. Bahkan anggara pendidik dan sosial meningkat lebih besar daripada anggaran Infrastruktur. Menurut proyeksi PWC Indonesia, presentase anggaran infrastruktur pada APBN 2017 berikisar pada 19% dibawah target pemerintah dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan/Compound Annual Growth Rate (CAGR) investasi sektor infrastruktur periode 2014-2019 diprediksi mencapai 9,5%. Artinya tetap mengutamakan anggaran sektor lain.

Karenanya walau pembangunan terus dilakukan sejak Jokowi berkuasa namun negara tetangga yang sadar akan kompetisi era MEA juga memacu pembangunan insfrastrukturnya. Berdasarkan penilaian Logistic Performance Index (LPI) Indonesia berada di peringkat 63 dengan skor 2.98 berada dibawah Thailand peringkat 45 dengan skor 3.26, Malaysia peringkat 32 dengan skor 3.43, dan Singapura peringkat 5 dengan skor 4,14. Sedangkan berdasarkan penilaian Global Competitiveness Index, peringkat Indonesia cenderung menurun dari posisi 34 pada tahun 2014-2015 menjadi posisi 37 pada tahun 2015-2016 dengan skor 4.52. 2016-2017 posisi 47 dan 2018 di posisi 45. Rendahnya indeks infrastruktur berdampak pada tingginya biaya logistik yang bermuara pada ekonomi biaya tinggi dan mahalnya biaya barang dan jasa serta berdampak pula pada menurunnya tingkat persaingan di masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Artinya begitu hebatnya Jokowi memacu pembangunan insfrastruktur masih kalah hebat negara tetangga. Bahkan masih kalah jauh jika dibandingkan negara anggota G20. Sebagai contoh, India sejak tahun 2009 investasi infrastruktur sudah diatas 7% PDB, dan Tiongkok sejak tahun 2005 sudah mencapai 9-11% PDB. Sedangkan Indonesia sampai sekarang total investasi infrastruktur dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan swasta hanya mencapai sekitar 4,5% – 5% dari PDB. Mengapa ? Karena negara tetangga didukung penuh oleh elite politiknya dan rakyatnya antusias mendukung pemerintah membangun insfrastruktur dan mereka siap mengorbankan semua subsidi demi terbangunnya sistem logistik yang efisien. Semakin efisien logistik semakin competitive negara tersebut. Bayangkan apa yang terjadi pada negara kita pada 5 tahun mendatang bila pembangunan insfrastruktur tidak dikebut dibangun? Yang pasti negara kita akan dikuasai oleh negara ASEAN, dan China. Maklum era MEA ( Masyarakat Ekonomi ASEAN ) berlaku desember 2015, ACFTA ( ASEAN CHINA FREE TRADE AREA telah berlaku 2010. Kita akan digilas oleh kekuatan regional. Jadi yang antipati dengan pembangunan insfrastruktur adalah mereka yang ingin indonesia dikuasai asing. Apapun kritik mereka tak lain adalah propaganda bagaimana agar indonesia lemah. Faktanya kini belum ada presiden sebelumnya yang lebih baik dari Jokowi dari segi pembanguna infrastruktur. 

Penurunan angka kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data angka kemiskinan pada Maret turun menjadi 9,82% alias 1 digit atau di bawah 10%. Jumlah penduduk miskin di bawah 10% ini pertama kali terjadi di Indonesia setelah periode pemerintahan sebelum-sebelumnya. Namun, banyak pihak tak percaya dengan data tersebut. Turunnya angka kemiskinan bukan fake data atau retorika tetapi fakta hasil dari kerja keras pemerintah dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Fakta pertama adalah karena inflasi rendah. Dari September 2017 hingga Maret 2018, inflasi tercatat hanya 1,92%. Dengan inflasi rendah maka harga dapat terkendali sehingga tidak membuat harga melambung yang membuat orang miskin semakin miskin. Jadi yang bilang harga kebutuhan pokok melambung itu HOAX. 

Fakta kedua, rata rata pengeluaran harian untuk 40% lapisan masyarakat terbawah meningkat. Mengapa ? Itu berkat bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah. Pada triwulan 2018 bantuan sosial tumbuh lebih bagus 87,6% dibandingkan triwulan 1 2017. Program rastra dan bantuan pangan non tunai juga tersalurkan dengan bagus.  Fakta ketiga, nilai tukar petani (NTP) yang berada di atas 100. Ini adalah indikator yang mengukur kesejahteraan petani. Jika NTP di atas 100, artinya petani mengalami surplus. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.  Mungkin anda masih tidak percaya. Itu kan hanya rekayasa pemerintah. Mari kita lihat fakta lain. Bank Dunia mengeluarkan dana hibah sebesar USD 400 juta kepada Indonesia. Mengapa ? karena indonesia di era Jokowi mempunyai program dengan anggaran puluhan triliun untuk mengatasi stunting ( Kurang gizi pada anak balita ). Program ini dibuat karena berdasarkan hasil survey Riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2013 era SBY, satu dari tiga anak disebut Bank Dunia mengalami stunting. Jokowi sukses mengurangi penyakit stunting ini. Indonesia dijadikan proyek percontohan Bank Dunia bagi negara lain dalam rangka Human Development Worker (HDW). Jadi kalaulah Bank Dunia sampai memuji dan keluar uang  maka itu bukan lagi sukses fake story tetapi realita. KIta harus akui.

Islam rahmatan lilalamin.

Teman saya kemarin datang dari Teheran. Dia menawarkan kerjasama mengembangkan pabrik Turbine, yang rencana akan di bangun di China. Yang menarik apa yang dia katakan adalah “ Kini satu satunya hanya Jokowi, yang pantas menjadi pemimpin umat islam se dunia. “ Saya terkejut. Mengapa dia sampai simpulkan. Padahal Iran adalah negara yang punya banyak mullah dan tak henti ingin digaris depan memperjuangkan nilai nilai islam berhadapan dengan pihak lain. Menurutnya, adalah karena sikap tegas Jokowi terhadap konplik regional. Ketika Arab berseteru degnan Qatar, saya membayangkan Jokowi akan berada di belakang Arab. Tapi saya salah. Jokowi dengan tegas tidak mendukung siapapun. Justru minta masalah di selesaikan dalam kuridor OKI.

Nampaknya Jokowi ingin melaksanakan masalah internal islam, sebagai sebuah keluarga yang tak perlu melibatkan orang luar menyelesaikan konplik. Kembali ke keluarga. Islam punya OKI untuk duduk bersama secara ukhuah dan berdamai demi mencari Ridho Allah. Dalam kasus Suriah, pemerintah Liga Arab dan Turki berkali kali minta agar Indonesia ikut larut dalam konplik menjatuhkan Bashar tapi Jokowi tidak pernah mau terlibat. Jokowi tetap inginkan masalah itu di selesaikan dalam kuridor OKI, Dan dia akan tampil sebagai penengah dengan segala resiko. Sementara sebagai presiden, Jokowi sangat patuh dengan UUD 45 yaitu Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Kalau Jokowi tetap mendukung Bashar karena memang Bashar presiden yang terpilih lewat pemilu yang legitimate.

Jokowi tidak pernah takut dengan tekanan AS , China atau Rusia dalam konstelasi konplik di Timur Tengah atau wailayah lain yang melibatkan Islam. Dia tidak terseret kemana mana. Dia focus penyelesaian secara ukhuah islamiah. Dan untuk itu dia tidap pernah kehilangan harapan untuk terus memberikan inspirasi bagi pemimpin muslim dimana saja. Puncaknya, ketika ada aksi 411 dan 212. Andaikan itu kejadian di Turki, atau di Arab atau Mesir, mungkin sudah jadi lautan darah, dan penangkapan ribuan orang masuk penjara. Tapi dunia melihat lewat televisi, bagimana hebat akhlak islam itu terpancarkan kedunia. Seorang presiden yang di kawal 500.000 tentara dan 500.000 Polisi tapi tak satupun peluru lepas dari bedil. Bahkan dengan rendah hati dia mendatangi massa islam yang marah dan menghujatnya. Dia membalasnya dengan cinta.

“ Bro, tidak ada pemimpin sehebat itu. Tanpa akhlak islam yang mendidiknya tak mungkin dia sehebat itu. Makanya, kehadiran Jokowi, memaksa dunia harus bertafakur atas hidup ini. Sehebat apa sih pemimpin itu? , sehebat apa sih ulama itu? , kalau selalu jalan konplik sebagai solusi menyelesaikan masalah maka mereka belum menjalankan akhlak islam. Justru mereka membuat syiar islam semakin meredup. Dan kehadiran Jokowi menyadarkan dunia bahwa akhlak islam seharusnya di garis depan menciptakan perdamaian dunia diatas banyak perbedaan. Seperti pidato Obama baru baru ini: Islam itu rahmat bagi semua. “ Katanya. Saya tersenyum. Saya hanya bisa berdoa semoga rakyat indonesia menyadari ini, bahwa kehadiran Jokowi adalah rahmat Tuhan yang harus di sukuri agar kita tidak kufur nikmat…jangan lagi anggap Jokowi sebagai anti islam. Jokowi bukan Raja Salman yang menangkapi ulama aliran keras. Bukan Erdogan yang menangkapi ribuan demontran dan menjadikan ulama terpidana karena terlibat kudeta. Bukan.

Mengapa paranoid terhadap Jokowi ?

Umat islam selalu bilang di zolimi oleh penguasa. Anehnya hanya di era Jokowi begitu kencang perasaan terzolimi itu. Padahal era Soeharto lebih terzolimi. Ulama dan tokoh islam di cekal. Salah bicara dalam dakwah, besoknya udah ditangkap. Partai beraliran islam hanya ada satu. Selebihnya di bredel. Di era Jokowi orang bebas demo dan menghujat presiden. Posisi ulama ditempatkan secara terhormat. Dua petinggi NU dan Muhammadiah ditempatkan sebagai wantimpres dan ketua penasehat idiologi. Bahkan kini Cawapres nya adalah tokoh NU dan ketua MUI. Ketika Era SBY yang merupakan presiden alumni dari universitas Orba era Soeharto politik adem. Tidak ada demo berjilid jilid. Tidak ada aksi ganti presiden. Tidak ada fitnah yang begitu massive seperti era Jokowi. Padahal di era SBY, Habib riziq dijebloskan kedalam Penjara, Abu Bakar Bashir di penjara. LH di penjara. Di era Jokowi HRS dengan santai berada diluar negeri walau tersangkut banyak kasus. Dimana dizoliminya ?

Tahun 2010 pillkada Surakarta, Pasangan Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo diusung oleh PDI Perjuangan, dan mendapat dukungan penuh dari PKS, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Damai Sejahtera. Jadi kalaulah Jokowi terindikasi Komunis tidak mungkin bisa lolos dari penilaian PKS , PAN yang sangat hebat dalam melakukan verifikasi terhadap calon yang akan diusung sebagai walikota. Bahkan ketua tim kampanye Jokowi adalah Hidayat Nurwahid salah satu ketua PKS. Artinya jauh sebelum Jokowi jadi presiden, yang melambungkan Jokowi ke pentas politik ya Partai yang berbasis Islam seperti PKS dan PAN. Kalaulah Jokowi itu terindikasi Komunis sebelum bertarung sudah hancur dia di Solo. Kalaulah ke islaman Jokowi diragukan tidak mungkin PAN dan PKS mau mendukung Jokowi. Karena ketika itu lawannya didukung oleh Golkar dan PD yang menguasai data inteligent siapa yang terindikasi komunis. Mengapa sekarang tuduh Jokowi PKI dan anti Islam ?

Seharusnya tahun 2011 sudah terjadi divestasi PT. Freeprort Indoensia.  Tetapi Freeport engga peduli dengan UU Minerba . Tidak ada yang bilang SBY tidak punya nasionalisme. Divestasi Freeport diubah dari 51% jadi 30%. Semua diam dan senang. Padahal itu amanah UU. Berkali kali SBY dan elite politik ke China dan menjalin MOU dengan china untuk pembelian Pesawat dan Pembangkit listrik, namun tidak pernah ada ribut soal negeri ini akan dijajah china seperti sekarang. Proyek Malaka bridge di setujui oleh SBY sebagai kelanjutan proyek OBOR tetapi di era Jokowi dihentikan karena Jokowi tidak ingin Indonesia masuk dalam proyek OBOR sebelum siap bersaing. Mengapa kini Jokowi yang dibilang pro China ?

Di era SBY  kesepakatan China-Asean FTA ( China Asean Free Trade Area ) sebagai kelanjutan dari AFTA ( ASEAN FREE TRADE AREA ) dan kemudian  berubah menjadi ME ASEAN di implementasikan. Tidak ada orang bilang SBY pro asing karena membuka Indonesia secara bebas dikawasan ASEAN dan ASIA. Namun di era Jokowi kesepakatan multilateral di revisi dengan mengambil alih jalur udara selat malaka yang selama ini dikendalikan oleh Singapore. Jokowi merengsek mengembangkan jalur pelayaran strategis alternatif ke dua lewat Selat Lombok ke Pacific yang dikuasai AS. Agar Indonesia timur dapat berkembang lebih cepat. Blok MIGAS Mahakam dan Masela yang sekian puluh tahun dikuasai asing dan kini di ambil alih Jokowi. Tetapi mengapa Jokowi dibilang Pro asing ?

Jokowi dibilang tukang gali utang. Padahal waktu SBY harga minyak sedang tinggi. Surplus terjadi sejak tahun 2004. Tidak ada yang suruh SBY bayar utang. Malah suruh SBY membakar uang lewat subsidi BBM. Tidak ada yang bilang SBY tukang utang ketika APBN defisit terjadi. Asalkan subsidi terus diberi. Ribuan triliun uang habis untuk sia sia selama 10 tahun berkuasa. KIni di era Jokowi , negara deifsit. Tetapi pembangunan terus berlanjut. Bahkan angka kemiskinan bisa turun lebih baik sepanjang sejarah. Walau kita dalam tekanan krisis global dan defisit anggaran namun reputasi Indonesia dipasar uang global semakin tinggi. Mengapa ? Karena makro kita sehat. Di era Jokowi justru program pelunasan hutang dilakukan secara sistematis agar dalam jangka waktu terukur kita bebas dari utang. Tetapi mengapa selalu disikapi miring…

Mengapa ?

Jadi issue Jokowi keluarga antek PKI atau Jokowi anti Islam , antek aseng itu hanya jargon yang dipakai sebagai alat propaganda dengan cara cara yang dipakai PKI yaitu menciptakan fitnah terus menerus agar menjadi kebenaran itu sendiri. Mengapa saya katakan fitnah ? tanya aja PKS dan PAN mengapa dulu mereka berkoalisi dukung Jokowi naik pentas politik.? Jadi kesimpulannya, tujuannya issue negatif itu hanya cara merusak reputasi Jokowi secara pribadi. Mengapa ? ya hanya dengan fitnah yang bisa membuat Jokowi jatuh. Di luar itu tidak bisa. Karena Jokowi sebagai presiden jauh dari KKN , patuh terhadap hukum dan UUD. Secara pribadi, keluarganya harmonis dan setia kepada istrinya. Dan dia secara phisik pria sempurna, tidak invalid. Secara emosional dia stabil.

Sebetulnya pihak oposan sudah kehilangan cara untuk mengalahkan Jokowi dengan berbagai issue. Dari rekayasa kasus seakan ulama di zolimi, diteror, PKI, harga naik, rakyat menderita dan lain sebagainya. Karena rakyat sudah semakin cerdas bersikap. Semuanya dianggap oleh sebagian besar rakyat adalah omong kosong. Makanya teori terakhir adalah menggiring indonesia masuk dalam wilayah konplik dengan asing. Agar pemerintah lemah. Tetapi mereka lupa, bahwa Jokowi terlalu cerdas untuk bertikai dengan asing. Orang beradab paham bagaimana mengelola konplik menjadi peluang, mendekatkan yang jauh dan merapatkan yang dekat. Freeprot bukannya dimusuhi tetapi di rangkul jadi anak angkat dibawah ibu asuh Inalum. “ Baik baik ya jadi anak atau tak jewer.”

***

Suka tidak suka, sikap paranoid sengaja di create oleh oposisi terhadap Jokowi agar rakyat membenci. Mengapa ? karena Jokowi bukan hanya membangun infrastruktur phisik tetapi juga membangun politik yang berkarakter Pancasila. Inilah yang tidak disukai oleh oportunis politik yang gila harta dan  kekuasaan. Walau terkesan lemah dipermukaan namun dibalik itu proses terjadi secara sistematis dengan melibatkan semua infrastruktur negara. Kita semua ingat waktu pertama kali Jokowi mengumumkan Kabinet, dia tampil dihalaman istana diapit kiri kanannya oleh Ketua BIN, Panglima TNI dan Kapolri. Apa artinya? secara tidak langsung dia memperlihatkan kepada seluruh khalayak bahwa dia panglima tertinggi TNI yang bertugas bukan hanya membangun hal phisik juga politik. Dan kekuatan TNI dan Polri sangat pital bagi legitimasi power seorang presiden memainkan perannya.

Awal kekuasaan Jokowi adalah menguasai KPK dari tangan elite politik. Bukan rahasia lagi bila KPK dipilih berdasarkan sistem arisan diantara elite politik. Era Jokowi, tidak ada lagi itu. Dia menentukan sendiri calon pemerintah yang diajukan ke Pansel KPK dan mesin kekuasaan yang ada bekerja efektif menggolkan agendanya mengembalikan KPK ketangan Presiden. Mengapa ? karena sesuai UU anti korupsi bahwa Penanggung jawab utama anti korupsi adalah Presiden. Kemudian diawal kekuasaanya juga merubah struktur APBN yang pro produksi dengan menghapus subsidi BBM, dan ini melibatkan TNI dalam operasional penyalurannya. Makanya DPR dan elite politik terpaksa bungkam. Selanjutnya kebijakan reformasi MIGAS dan penegakan hukum di laut dilaksanakan dengan secara sistematis. Untuk hal ini Elite politik tidak berkutik. Puncaknya Jokowi berhasil membubarkan Koalisi Oposisi yang menguasai Parlemen.

Apakah setelah itu Jokowi aman aman saja. Tidak. Kelompok yang tidak suka dan ingin menjatuhnya juga bergerak melakukan perlawanan secara extra parlementer. Pintu masuk menyerang Jokowi adalah dalam PILKADA DKI dengan menjadikan Ahok sebagai icon untuk dibenturkan dengan umat islam. Kalau Jokowi tidak hati hati menghadapi serangan ini maka bisa dengan cepat menjatuhkannya.Tetapi Jokowi bermain cantik dengan menjauhkan TNI terlibat lansung dan menghindari Polisi bentrok langsung dengan Demontran. Apa yang dilakukan Jokowi bukanlah menghadapi langsung para demontran tetapi melakukan persuasi secara inteligent dengan menangkap aktor intelektualnya. Tidak diadili tetapi dibungkam atau digantung kasusnya sampai situasi terkendali.

Setelah aksi 411, posisi lawan lawan telah tercluster dengan efektif. Selanjutnya Jokowi mendekati para Ulama dengan mengajak berdialogh secara terbuka. Semua kekuatan umat islam diundang ke istana. Tidak ada dusta diantara mereka. Konsesus terbentuk. MUI keluar dari barisan alumni 411, yang tersisa hanya kelompok yang bersebarangan. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dibentuk. Namun Jokowi masih butuh lebih konkrit lagi untuk tahu siapa lawan siapa kawan. Aksi 212 kembali dibiarkan terjadi. Namun pada saat aksi , Jokowi leading mengendalikan massa dengan adanya konsesus antara Kapolri dengan demontran. Setelah itu, keputusan dibuat. UU Ormas dicabut dengan mengeluarkan PERPU. HTI dibubarkan. Gugatan dipengadilan oleh HTI dimenangkan Jokowi.

Apakah selesai sampai disitu saja? tidak. Ancaman idiologi Pancasila adalah indiologi transnasional yang punya basis ormas dan politik di Indonesia. Makanya setelah aksi penyanderaan di Lapas Brimob dan Surabaya, merupakan momentum yang tepat mendorong segera dikeluarkannya UU Anti Teror. Elite politik tidak punya pilihan kecuali mengesyahkan UU anti teror. Dan selanjutnya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) diubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu badan setingkat menteri dengan organisasi yang terstruktur. Karena ini kemungkinan PKS dan ormas yang berafiliasi dengan idiologi transnasional akan tergusur dan koalisinya seperti Gerindra dan PAN juga akan terjerembab.

Kalau China butuh 25 juta orang mati untuk revolusi kebudayaan maka Jokowi lakukan tanpa korban dan tidak butuh waktu lama untuk revolusi mental.. Bayangkan UU Anti teror bertahan sejak tahun 2003 dapat direvisi di era Jokowi. UU Ormas juga dapat di revisi. Padahal lebih 10 tahun terjadi pembiaran melecehkan Pancasila. Reformasi Migas terlaksana tanpa hambatan dan kini sedang masuk proses revisi UU MIGAS tahun 2002. Apakah semua itu mudah? tidak. Lebih sulit dibandingkan membangun infrastruktur. Di era Jokowi gaduh politik menjadi tontonan keseharian. Dari kegaduhan itulah Jokowi hadapi dengan sabar seraya cermat memperhatikan dinamika ditengah masyarakat untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi masa depan Indonesia. Kedepan Indonesia akan focus kepada Sumber daya manusia. Yang ngeyel soal politik akan berhadapan dengan pedang hukum. Ya ditangan Jokowi proses pembangunan politik terlaksana dengan baik dan cepat.