Monday, December 17, 2018

Jokowi memburu dana korupsi ...




Ketika Jokowi dinyatakan sebagai pemenang Pemilu, saya bertemu dengan Banker dari AS. Dia sahabat saya dan pernah menjadi penasehat investasi Presiden Soeharto. Menurutnya , apabila Jokowi hanya melaksanakan kebijakan ekonomi atas dasar kepentingan Politik dan kekuasaan, maka Indonesia tidak akan mengalami perubahan. Mengapa ? Karena masalah indonesia itu bukan kelangkaan sumber daya alam dan manusia tapi kelangkaan orang punya niat baik. Tapi dengan kemenangan tipis terhadap PS, itu merupakan indikasi ada kekuatan sebagian besar rakyat Indonesia yang butuh perubahan. Dan itu tidak datang dari seorang mantan Jenderal , tokoh agama, politisi hebat, tapi dari seorang tukang kayu yang biasa biasa saja. JKW adalah lambang perlawanan silent mayority yang ingin adanya revolusi mindset…

Seorang Consultant keuangan di Singapore ketika saya minta advice nya mengenai global analysis terhadap Indonesia atas terpilihnya Jokowi, menulis dalam laporannya yang membuat saya terkejut. Menurut risetnya melalui interaksi dengan tim sukses nya Jokowi dan mereka yang secara tidak langsung terlibat dalam mendukungnya selama pipres , mengindikasikan akan ada proses perubahan selama era Jokowi. Perubahan itu menyangkut restruktur APBN, reformasi MIGAS, Minerba, Pertanian , kelautan dan perkebunan, Impor, ekspor, Investasi, perdagangan dan Pajak. Program pembaharuan itu akan dilaksanakan dengan cepat dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi dan setelah itu baru masuk ke reformasi Pajak melalui perubahan UU Pajak. Pada phase reformasi pajak ini akan sampai pada hak pemerintah mendapatkan akses kepada siapa saja yang punya uang di bank diatas Rp. 3 miliar di dalam maupun diluar negeri.

Ketidak adilan terjadi di masa lalu tidak bisa dihadapi dengan revolusi sosial atau menghentikan orang kaya untuk berkembang. Suka tidak suka mereka eksis karena sejarah kekuasan di Indonesia. Yang dilakukan Jokowi adalah mereformasi APBN yang semakin besar tergantung kepada pajak dan pada waktu bersamaan memastikan keadilan ekonomi melalui penarikan pajak bisa efektif, terutama bagi mereka yang kaya raya selama ini yang ogah membayar pajak. Masa lalu biarlah masa lalu. Jokowi ampuni dengan Tax Amnesty. Namun setelah itu hukum akan tegak untuk memastikan keadilan ekonomi tegak , yang pada waktu bersamaan program pembangunan dari daerah pinggiran dilaksanakan secara terprogram dan sistematis. Namun dampak politik dari kebijakan Jokowi itu dari tahun ketahun mengakibatkan konstelasi politik semakin memanas dan dia seakan berselancar di gelombang ganas. Dan dia tak tergoyahkan dengan tekadnya. Bahwa semua ketidak adilan ekonomi harus dihentikan. Dan keadilan harus di menangkan!

Seorang teman yang juga politisi berkata kepada saya “ andaikan Jokowi meniru cara kerja SBY atau presiden sebelumnya, negeri ini akan aman aman saja. Tidak akan ada demo dan aksi radikalisme anti pemerintah. Soal rakyat miskin engga usah di pikirkan. Karena bagaimanapun orang miskin diperlukan agar politik tetap jadi ajang pesta tanpa jeda, dan memanjakan elite politik sepanjang kekuasaan.”  Saya hanya tersenyum. Saya percaya apa yang dilakukan Jokowi dengan keberanian luar biasa, itu bukanlah tanpa alasan yang jelas. Bukan pula alasan politik yang mudah di transaksikan. Tapi alasan keimanan kepada Tuhan yang dia pegang teguh , bahwa visi pemimpin adalah menegakkan keadilan bagi semua. Seberat apapun itu pada akhirnya Tuhan akan selalu bersamanya. Dan Tuhan maha pelindung dari segala marah bahaya terutama dari orang rakus, dan culas...

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan jumlah negara yang akan memberikan data rekening Warga Negara Indonesia (WNI) di negara tersebut kepada Indonesia akan bertambah menjadi lebih dari 70 negara. Salah satu negara yang akan memberikan adalah Swiss. Hal ini merupakan bentuk komitmen dari negara-negara yang menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI). Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak mengatakan Swiss akan mulai memberikan data keuangan wajib pajak (WP) di Indonesia pada September 2019. Untuk Swiss di perkirakan ada dana ribuan triliun uang orang Indonesia tersimpan. Bagaimana bisa begitu banyak ?  Dulu era Soeharto, Soemitro djojohadikusumo ( Ayahanda Prabowo S) pernah mengeluarkan pernyataan bahwa 30% APBN menguap alias hilang tanpa ada pertanggungan jawab hukum. Jadi benarlah bahwa telah terjadi perampokan sistematis melalui cara cara yang canggih dan dilakukan oleh orang orang yang punya niat merampok. Tapi orang orang ini tidak pernah tersentuh hukum. Mereka kelas VVEP ( Very Very Exclusive Person) yang untouchable. Yang ditangkap hanya koruptor kelas kambing. Itulah warisan generasi dari era Soeharto sampai dengan era SBY. Lantas dari mana saja dana sebanyak itu terkumpul?

Yang paling banyak berasal dari transfer pricing dan komisi haram. Transfer pricing pada dasarnya merupakan transaksi atas barang dan jasa atau aset tertentu -biasanya dilakukan- dalam satu kelompok usaha yang dilakukan pada harga yang tidak wajar melalui proses menaikkan harga (mark up) maupun menurunkan harga (mark down). Tujuan transfer pricing ini umumnya bersifat negatif karena berkaitan dengan false treatment pada perpajakan dan bisa juga digunakan untuk merugikan pemegang saham publik bila perusahaan sudah listed dibursa. Hal ini banyak terjadi di perusahaan yang mengolah Sumber Daya Alam seperti Migas dengan mengelabui cost recovery agar mengecilkan bagian pemerintah , Tembaga, Emas , batubara , CPO, termasuk Industry dan manufaktur berkelas MNC. Proses ini tidak akan terjadi begitu saja tanpa keterlibatan penguasa.

Disamping itu dengan berbagai skema terjadilan proses yang melahirkan komisi haram secara canggih untuk kegiatan project APBN, monopoli import, illegal logging, illegal mining, peredaran narkoba, prostitusi. Dari level terendah seperti Gayus Tambunan dan Nazaruddin sampai kepada level tertinggi dan menyebar kekiri dan kekanan lini kekuasaan. Semua menikmati mata rantai dana haram ini. Mereka memang penjahat yang tahu bagaimana menyembunyikan dana haram tersebut. Para Fund Manager dan Consultant ahli dan settlor terlibat membantu mereka untuk melakukan placement,layering, integration. Mereka memang VVIP tapi keberadaan mereka juga menciptakan pengaruh berganda bagi lahirnya kelompok menengah di Indonesia. Mereka kaum professional dari yang PNS sampai yang swasta. Dari pengusaha sampai konglomerat.

Bagaimana kekuatan komunitas dari VVIP ini ? Data dari Capgemini Financial Services Analysis, 2016, menyebutkan bahwa sampai dengan 2014 , ada 46.000 orang yang merupakan HNWI Population menguasai USD 160 miliar atau kurang lebih Rp. 2000 Triliun. Saat sekarang diperkirakan jumlah dana asal Indonesia yang ditempatkan di OFC (offshore financial center ) regions seperti Swiss, Bahama, BVI, Caymand Island dll, mencapai USD 200 billion lebih. Jumlah ini jauh lebih besar dari cadangan devisa negara kita. Yang jelas data yang dipublikasikan oleh Ford Foundation melalui laporan Global Financial Integrity dari tahun 2002 sampai dengan 2010 jumlah dana asal Indonesia yang parkir diwilayah offshore mencapai USD 108,89 billion. Ini harta dalam bentuk uang tunai.Tidak termasuk dalam bentuk property, Stock, Bond dll yang dokumen kepemilikannya ditempatkan di lembaga custodian yang juga berada di OFC negara tax haven. 

Nah itu data riset international. Bagaimana dengan data dalam negeri dari BPS. Kita ambil data orang punya rekening bank ya. Karena orang punya rekening berarti dia punya akses ke perbankan. Sampai dengan tahun 2015 , total pemilik rekening di Indonesia hanya sekitar 60 juta orang ( rata per orang punya rekening lebih dari satu ) dari total populasi penduduk di Indonesia yang berkisar 250 juta jiwa. Atau hanya 25% dari populasi Indonesia. Dan itu menyebar hanya di kota besar utama. Di Kota kecil , masih sekitar ada 70 juta orang yang belum memiliki rekening bank, sedangkan di desa mencapai 100 juta orang lagi yang belum memiliki rekening. 

Nah sekarang anda bisa paham. Bahwa ketidak adilan itu terjadi tidak begitu saja tapi by system yang berlangsung sejak era Soeharto sampai era SBY. Tidak ada keberanian pemimpin memotong mata rantai penyebab ketidak adilan ekonomi. Hanya Jokowi yang berani melakukannya.  Masalah bangsa ini sangat banyak. Tidak mudah membalik keadaan. Namun bila keadilan ekonomi bisa dimenangkan maka hanya masalah waktu hal yang sulit akan bisa diatasi dengan mudah. Namun hal yang mudah itu tidak mudah mencapainya. Mengapa ? membuka akses rekening  di bank bank di luar negeri tempat para koruptot menyimpan uangnya akan berdampak besar bagi dukungan politik terhadap Jokowi dari kalangan elite Politik. Suka tidak suka sebagian besar mereka tidak bisa dipisahkan dari kekuatan dana haram yang ada diluar negeri. Bukan rahasia umum kegaduhan politik karena adanya dana dari luar negeri yang terus mengalir kepada para oposan. Musuh Jokowi adalah kaum berjuis dan kapitalis. Sandaran Jokowi hanya rakyat dan Tuhan.  Jangan biarkan Jokowi sendirian. Membela Jokowi adalah perjuangan moral.



No comments:

Wahyu dan Zaman

  Wahyu yang selama ini dikenal dan dipahami oleh umat Islam berbeda dengan fakta dan klaim sejarah. Karena wahyu yang absolute hanya saat w...