Mengapa paranoid terhadap Jokowi ?

Umat islam selalu bilang di zolimi oleh penguasa. Anehnya hanya di era Jokowi begitu kencang perasaan terzolimi itu. Padahal era Soeharto lebih terzolimi. Ulama dan tokoh islam di cekal. Salah bicara dalam dakwah, besoknya udah ditangkap. Partai beraliran islam hanya ada satu. Selebihnya di bredel. Di era Jokowi orang bebas demo dan menghujat presiden. Posisi ulama ditempatkan secara terhormat. Dua petinggi NU dan Muhammadiah ditempatkan sebagai wantimpres dan ketua penasehat idiologi. Bahkan kini Cawapres nya adalah tokoh NU dan ketua MUI. Ketika Era SBY yang merupakan presiden alumni dari universitas Orba era Soeharto politik adem. Tidak ada demo berjilid jilid. Tidak ada aksi ganti presiden. Tidak ada fitnah yang begitu massive seperti era Jokowi. Padahal di era SBY, Habib riziq dijebloskan kedalam Penjara, Abu Bakar Bashir di penjara. LH di penjara. Di era Jokowi HRS dengan santai berada diluar negeri walau tersangkut banyak kasus. Dimana dizoliminya ?

Tahun 2010 pillkada Surakarta, Pasangan Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo diusung oleh PDI Perjuangan, dan mendapat dukungan penuh dari PKS, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Damai Sejahtera. Jadi kalaulah Jokowi terindikasi Komunis tidak mungkin bisa lolos dari penilaian PKS , PAN yang sangat hebat dalam melakukan verifikasi terhadap calon yang akan diusung sebagai walikota. Bahkan ketua tim kampanye Jokowi adalah Hidayat Nurwahid salah satu ketua PKS. Artinya jauh sebelum Jokowi jadi presiden, yang melambungkan Jokowi ke pentas politik ya Partai yang berbasis Islam seperti PKS dan PAN. Kalaulah Jokowi itu terindikasi Komunis sebelum bertarung sudah hancur dia di Solo. Kalaulah ke islaman Jokowi diragukan tidak mungkin PAN dan PKS mau mendukung Jokowi. Karena ketika itu lawannya didukung oleh Golkar dan PD yang menguasai data inteligent siapa yang terindikasi komunis. Mengapa sekarang tuduh Jokowi PKI dan anti Islam ?

Seharusnya tahun 2011 sudah terjadi divestasi PT. Freeprort Indoensia.  Tetapi Freeport engga peduli dengan UU Minerba . Tidak ada yang bilang SBY tidak punya nasionalisme. Divestasi Freeport diubah dari 51% jadi 30%. Semua diam dan senang. Padahal itu amanah UU. Berkali kali SBY dan elite politik ke China dan menjalin MOU dengan china untuk pembelian Pesawat dan Pembangkit listrik, namun tidak pernah ada ribut soal negeri ini akan dijajah china seperti sekarang. Proyek Malaka bridge di setujui oleh SBY sebagai kelanjutan proyek OBOR tetapi di era Jokowi dihentikan karena Jokowi tidak ingin Indonesia masuk dalam proyek OBOR sebelum siap bersaing. Mengapa kini Jokowi yang dibilang pro China ?

Di era SBY  kesepakatan China-Asean FTA ( China Asean Free Trade Area ) sebagai kelanjutan dari AFTA ( ASEAN FREE TRADE AREA ) dan kemudian  berubah menjadi ME ASEAN di implementasikan. Tidak ada orang bilang SBY pro asing karena membuka Indonesia secara bebas dikawasan ASEAN dan ASIA. Namun di era Jokowi kesepakatan multilateral di revisi dengan mengambil alih jalur udara selat malaka yang selama ini dikendalikan oleh Singapore. Jokowi merengsek mengembangkan jalur pelayaran strategis alternatif ke dua lewat Selat Lombok ke Pacific yang dikuasai AS. Agar Indonesia timur dapat berkembang lebih cepat. Blok MIGAS Mahakam dan Masela yang sekian puluh tahun dikuasai asing dan kini di ambil alih Jokowi. Tetapi mengapa Jokowi dibilang Pro asing ?

Jokowi dibilang tukang gali utang. Padahal waktu SBY harga minyak sedang tinggi. Surplus terjadi sejak tahun 2004. Tidak ada yang suruh SBY bayar utang. Malah suruh SBY membakar uang lewat subsidi BBM. Tidak ada yang bilang SBY tukang utang ketika APBN defisit terjadi. Asalkan subsidi terus diberi. Ribuan triliun uang habis untuk sia sia selama 10 tahun berkuasa. KIni di era Jokowi , negara deifsit. Tetapi pembangunan terus berlanjut. Bahkan angka kemiskinan bisa turun lebih baik sepanjang sejarah. Walau kita dalam tekanan krisis global dan defisit anggaran namun reputasi Indonesia dipasar uang global semakin tinggi. Mengapa ? Karena makro kita sehat. Di era Jokowi justru program pelunasan hutang dilakukan secara sistematis agar dalam jangka waktu terukur kita bebas dari utang. Tetapi mengapa selalu disikapi miring…

Mengapa ?

Jadi issue Jokowi keluarga antek PKI atau Jokowi anti Islam , antek aseng itu hanya jargon yang dipakai sebagai alat propaganda dengan cara cara yang dipakai PKI yaitu menciptakan fitnah terus menerus agar menjadi kebenaran itu sendiri. Mengapa saya katakan fitnah ? tanya aja PKS dan PAN mengapa dulu mereka berkoalisi dukung Jokowi naik pentas politik.? Jadi kesimpulannya, tujuannya issue negatif itu hanya cara merusak reputasi Jokowi secara pribadi. Mengapa ? ya hanya dengan fitnah yang bisa membuat Jokowi jatuh. Di luar itu tidak bisa. Karena Jokowi sebagai presiden jauh dari KKN , patuh terhadap hukum dan UUD. Secara pribadi, keluarganya harmonis dan setia kepada istrinya. Dan dia secara phisik pria sempurna, tidak invalid. Secara emosional dia stabil.

Sebetulnya pihak oposan sudah kehilangan cara untuk mengalahkan Jokowi dengan berbagai issue. Dari rekayasa kasus seakan ulama di zolimi, diteror, PKI, harga naik, rakyat menderita dan lain sebagainya. Karena rakyat sudah semakin cerdas bersikap. Semuanya dianggap oleh sebagian besar rakyat adalah omong kosong. Makanya teori terakhir adalah menggiring indonesia masuk dalam wilayah konplik dengan asing. Agar pemerintah lemah. Tetapi mereka lupa, bahwa Jokowi terlalu cerdas untuk bertikai dengan asing. Orang beradab paham bagaimana mengelola konplik menjadi peluang, mendekatkan yang jauh dan merapatkan yang dekat. Freeprot bukannya dimusuhi tetapi di rangkul jadi anak angkat dibawah ibu asuh Inalum. “ Baik baik ya jadi anak atau tak jewer.”

***

Suka tidak suka, sikap paranoid sengaja di create oleh oposisi terhadap Jokowi agar rakyat membenci. Mengapa ? karena Jokowi bukan hanya membangun infrastruktur phisik tetapi juga membangun politik yang berkarakter Pancasila. Inilah yang tidak disukai oleh oportunis politik yang gila harta dan  kekuasaan. Walau terkesan lemah dipermukaan namun dibalik itu proses terjadi secara sistematis dengan melibatkan semua infrastruktur negara. Kita semua ingat waktu pertama kali Jokowi mengumumkan Kabinet, dia tampil dihalaman istana diapit kiri kanannya oleh Ketua BIN, Panglima TNI dan Kapolri. Apa artinya? secara tidak langsung dia memperlihatkan kepada seluruh khalayak bahwa dia panglima tertinggi TNI yang bertugas bukan hanya membangun hal phisik juga politik. Dan kekuatan TNI dan Polri sangat pital bagi legitimasi power seorang presiden memainkan perannya.

Awal kekuasaan Jokowi adalah menguasai KPK dari tangan elite politik. Bukan rahasia lagi bila KPK dipilih berdasarkan sistem arisan diantara elite politik. Era Jokowi, tidak ada lagi itu. Dia menentukan sendiri calon pemerintah yang diajukan ke Pansel KPK dan mesin kekuasaan yang ada bekerja efektif menggolkan agendanya mengembalikan KPK ketangan Presiden. Mengapa ? karena sesuai UU anti korupsi bahwa Penanggung jawab utama anti korupsi adalah Presiden. Kemudian diawal kekuasaanya juga merubah struktur APBN yang pro produksi dengan menghapus subsidi BBM, dan ini melibatkan TNI dalam operasional penyalurannya. Makanya DPR dan elite politik terpaksa bungkam. Selanjutnya kebijakan reformasi MIGAS dan penegakan hukum di laut dilaksanakan dengan secara sistematis. Untuk hal ini Elite politik tidak berkutik. Puncaknya Jokowi berhasil membubarkan Koalisi Oposisi yang menguasai Parlemen.

Apakah setelah itu Jokowi aman aman saja. Tidak. Kelompok yang tidak suka dan ingin menjatuhnya juga bergerak melakukan perlawanan secara extra parlementer. Pintu masuk menyerang Jokowi adalah dalam PILKADA DKI dengan menjadikan Ahok sebagai icon untuk dibenturkan dengan umat islam. Kalau Jokowi tidak hati hati menghadapi serangan ini maka bisa dengan cepat menjatuhkannya.Tetapi Jokowi bermain cantik dengan menjauhkan TNI terlibat lansung dan menghindari Polisi bentrok langsung dengan Demontran. Apa yang dilakukan Jokowi bukanlah menghadapi langsung para demontran tetapi melakukan persuasi secara inteligent dengan menangkap aktor intelektualnya. Tidak diadili tetapi dibungkam atau digantung kasusnya sampai situasi terkendali.

Setelah aksi 411, posisi lawan lawan telah tercluster dengan efektif. Selanjutnya Jokowi mendekati para Ulama dengan mengajak berdialogh secara terbuka. Semua kekuatan umat islam diundang ke istana. Tidak ada dusta diantara mereka. Konsesus terbentuk. MUI keluar dari barisan alumni 411, yang tersisa hanya kelompok yang bersebarangan. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dibentuk. Namun Jokowi masih butuh lebih konkrit lagi untuk tahu siapa lawan siapa kawan. Aksi 212 kembali dibiarkan terjadi. Namun pada saat aksi , Jokowi leading mengendalikan massa dengan adanya konsesus antara Kapolri dengan demontran. Setelah itu, keputusan dibuat. UU Ormas dicabut dengan mengeluarkan PERPU. HTI dibubarkan. Gugatan dipengadilan oleh HTI dimenangkan Jokowi.

Apakah selesai sampai disitu saja? tidak. Ancaman idiologi Pancasila adalah indiologi transnasional yang punya basis ormas dan politik di Indonesia. Makanya setelah aksi penyanderaan di Lapas Brimob dan Surabaya, merupakan momentum yang tepat mendorong segera dikeluarkannya UU Anti Teror. Elite politik tidak punya pilihan kecuali mengesyahkan UU anti teror. Dan selanjutnya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) diubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu badan setingkat menteri dengan organisasi yang terstruktur. Karena ini kemungkinan PKS dan ormas yang berafiliasi dengan idiologi transnasional akan tergusur dan koalisinya seperti Gerindra dan PAN juga akan terjerembab.

Kalau China butuh 25 juta orang mati untuk revolusi kebudayaan maka Jokowi lakukan tanpa korban dan tidak butuh waktu lama untuk revolusi mental.. Bayangkan UU Anti teror bertahan sejak tahun 2003 dapat direvisi di era Jokowi. UU Ormas juga dapat di revisi. Padahal lebih 10 tahun terjadi pembiaran melecehkan Pancasila. Reformasi Migas terlaksana tanpa hambatan dan kini sedang masuk proses revisi UU MIGAS tahun 2002. Apakah semua itu mudah? tidak. Lebih sulit dibandingkan membangun infrastruktur. Di era Jokowi gaduh politik menjadi tontonan keseharian. Dari kegaduhan itulah Jokowi hadapi dengan sabar seraya cermat memperhatikan dinamika ditengah masyarakat untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi masa depan Indonesia. Kedepan Indonesia akan focus kepada Sumber daya manusia. Yang ngeyel soal politik akan berhadapan dengan pedang hukum. Ya ditangan Jokowi proses pembangunan politik terlaksana dengan baik dan cepat.