Proyek Meikarta

Proyek Meikarta itu tidak direcanakan dadakan, tapi telah lewat proses panjang sejak era Soeharto , LIPPO group menguasai lahan di Cikarang dan Sentul untuk proyek perumahan dan kawasan industri. Mereka kembangkan dengan penuh perencanaan dan hati hati. Karenanya bila sekarang mereka punya ambisi ingin membangun kota baru sekelas metropolitan itu bukanlah mimpi. Mereka kenal pasar dengan baik. Perhatikanlah pertimbangan bisnis atas lokasi yang ada. Lokasi berada di lingkar akses LRT dan Kereta Cepat Jakarta Bandung dan toll Jakarta Bandung. Artinya koneksitas antar wilayah wilayah ini adalah terbaik dan untuk itu tidak perlu ongkos mengadakannya. Karena by design memang sudah dilakukan pemerintah.

Lokasi proyek terhubung dengan Lippo Cikarang, Jababeka, MM2100, Delta Mas, dan kawasan lainnya. Juga dikelilingi oleh pusat industri dari perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, seperti Astra, Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Isuzu, Toshiba, Samsung, Panasonic, dan lainnya. Dan Tentu pabrik itu punya banyak ekspatriat yang membutuhkan hunian dan kantor serta tampat hiburan sebagaimana layaknya kota modern. Data riset sekitar 60 persen ekonomi nasional berada di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, hingga Bandung. Dari jumlah tersebut, 70 persen pergerakan ekonomi ada di pusat Bekasi—Cikarang, dengan jumlah penduduk diperkirakan akan mencapai 15 juta orang dalam 20 tahun mendatang. Berarti di sinilah keseluruhan pusat perekonomian nasional.

Proyek ini akan menelan dana dengan total Rp, 278 triliun. Apakah proyek ini dibiayai sendiri oleh LIPPO? tidak. LIPPO hanya menawarkan konsep kota berkelas international. Pembiayaan dilakukan dengan sistem jual dulu, kemudian bangun ( pembiayaan dari inden), ada juga menawarkan kepada investor untuk membangun dan menjualnya atas dasar JV by project. Untuk fasilitas hotel, tempat hiburan, perkantoran bekerjasama dengan investor dalam dan luar negeri yang berpengalaman mengelola hotel dan perkantoran serta hiburan. Saat sekarang investor yang telah digandeng LIPPO berasal dari jeang, yaitu Mitsubishi, Toyota, dan Sanko. Dari China, Shenzen Yantian Port Group Co. Ltd dan Country Garden Holdings Co. Ltd. Korea Selatan, Singapura ( Kappel) , Amerika Serikat, dan Timur Tengah ( Qatar ), Eropa. Proyek Meikarta juga melibatkan BUMN sepeti Wika, PP, dan lain lain baik sebagai investor maupun sebagai Kontraktor.

Dari segi perizinan , Meikarta mendapat investasi dari BKPM namun izin lokasi dari Pemda Bekasi yang sedang dalam proses, mulai Amdal, izin mendirikan bangunan. Sampai dengan sekarang pihak PEMDA Bekasi sangat mendukung proyek itu terealisir. Karena ini kebijakan nasional untuk mendukung investasi regional sesuai dengan Tata Ruang Nasional. Apa yang dikawatirkan bahwa Meikarta akan jadi kolonialisasi dan kosentrasi asing sehingga menghilangkan oritas negara, adalah salah besar. Mengapa ? Izin yang mereka kantongi tetap dari PEMDA Bekasi sebagai daerah otonom tingkat dua. Artinya secara administrasi wilayah itu tetap berada dibawah PEMDA Bekasi yang harus patuh dengan PERDA dan Aturan yang melekat terhap satu kawasan. Meikarta harus bayar PBB dan pajak Daerah lainnya yang merupakan PAD Pemda BEKASI. Justru dengan adanya proyek Meikarta ini dalam jangka panjang akan mendongkrat PAD Bekasi, yang tentu semakin besar peran APBD memberikan dukungan sosial kepada rakyatnya.

Kalau proyek ini menimbulkan paranoid seperti yang pernah terjadi di China di era Qing Dinasti dan Ottoman Empire dimana banyaknya orang asing beroperasi di sebuah negara biasanya diikuti oleh "extraterritoriality". Sebuah kekebalan hukum. Mereka engga terjangkau jurisdiksi local law. ITU SALAH BESAR. Mengapa ? Ketika era Qing Dinasty maupun Ottoman empire wabah korupsi terjadi massive karena dinasti dipimpin oleh raja yang lemah. Saat sekarang kondisi Indonesia di pimpin oleh orang yang kuat dan hukum bekerja efektif. Jangankan jual wilayah , korupsi Rp. 150 juta aja bisa membuat Ketua DPD bisa masuk penjara. Apalagi hanya bupati…belum sempat jual sudah di cokot KPK. Media massa bekerja efektif memberitakan apa saja yang janggal. Apalagi kalau ada orang asing sok jagoaan di wilayah indonesia, sudah pasti di tebak dalam waktu singkat sudah di extradisi.

Jadi yang menolak Proyek Meikarta ini karena kurang wawasan. Mengapa ? dia engga tahu di negara China yang komunis saja sebagian besar block city baru yang punya orang asing. China aman saja. Bahkan California sudah d outsourcing ke China. AS aman saja. Bahkan LIPPO Indonesia dapat konsesi membuat kota baru ( Block City ) di Korea, Apakah rakyat korea marah. Mereka happy kok. Yang nolak juga kurang piknik. Dia engga tahu dunia berubah dan kerjasama adalah keniscayaan..Mungkin ada yang stress bakal kalah PILKADA JABAR karena engga dapat sokongan uang dari group LIPPO..coba coba bargain...

Jaminan kesehatan ala China.

Ketika krisis moneter melanda Asia, tahun 1998, China termasuk yang terkena badai paling parah. Namun keadaan ini memaksa semua elite politik kembali melihat realita tanpa menyalahkan keadaan eksternal. Realitas itu adalah ternyata platform politik komunis bertanggung jawab terhadap jaminan sosial yang setiap tahun terus meningkat. Kalau ini terus dipertahankan maka pertumbuhan berkelanjutan tidak akan tercapai.China akan terjebak dengan ledakan pertambahan penduduk dan APBN akan terus difisit karena diperas oleh fungsi sosial negara yang istilah mereka "tidak rasional”. Lantas apa yang dilakukan oleh China ? Menghentikan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat. Dana jaminan sosial dialihkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi. 

Dampak negatifnya luar biasa bagi rakyat miskin di kota maupun di pedesaan. Banyak orang sakit mati tanpa diobati. Angka kematian meningkat. Apakah elite politik China berbahagia dengan keadaan itu ? Teman saya pejabat China berkata bahwa keadaan itu membuat semua elite china dari pusat sampai ke daerah bekerja keras siang malam. Mereka takut bahwa apabila mereka gagal mengalihkan dana jaminan sosial ini untuk proyek infrastruktur maka revolusi pasti terjadi. Apa yang terjadi di Soviet juga akan terjadi di China. Benarlah selama 10 tahun pertumbuhan ekonomi China naik sampai dua digit setiap tahunnya. Ini pertumbuhan tertinggi di dunia. Kemakmuran meluas dimana mana dan merata. Akibat logistik sistem yang efisien yang didukung infrastruktur ekonomi yang berkualitas , arus barang dan jasa terjadi sangat efisien.Tidak ada lagi produksi di wilayah China yang tidak bisa diangkut ke pasar. Arus modal dari pusat mengalir ke seluruh wilayah China secara massive. Rakyat mulai bergairah karena ekonomi mereka mulai bangkit. 

Tahun 2008, Pemerintah menepati janjinya untuk mengembalikan dana SJSN kepada rakyat china. Dana ini tidak berasal dari utang luar negeri. Tapi berasal dari rakyat sendiri. Bagaimana skema pembiayaannya ? Sebetulnya ada dua jenis cara biasa yang dilakukan oleh banyak negara yaitu satu Asuransi yang menyatu dengan SJSN dalam bentuk lembaga, yang di Indonesia di kelola oleh BPJS. Satu lagi adalah Fund Provider, dimana Asuransi terpisah dengan badan pengelola dana jaminan kesehatan. Jadi pelaksana asuransi bisa lembaga asuransi mana saja yang terdaftar, dan mereka harus bersaing menentukan premi dan layanan terbaik untuk bisa menjadi mitra Fund Provider.  Kedua sistem ini ada sisi baik dan buruknya. Namun dari sisi transfaransi dan tanggung jawab negara terhadap jaminan sosial maka Fund Provider lebih tepat. Mengapa ? Fund Provider bukan lembaga business as usual tapi lebih kepada tanggung jawab sosial negara lewat APBN, namun di kelola secara independent sebagaimana business as usual seperti layaknya fund provider.

Skemannya fund provider, sederhana saja. Negara lewat APBN mengeluarkan dana untuk pengelolaan dana sosial yang berkaitan dengan premi asuransi kesehatan. Besaran dana di hitung berdasarkan kebutuhan premi yang harus ditanggung negara secara nasional dan juga peningkatannya setiap tahun atas dasar laju penambahan penduduk. Dana ini tidak ditempatkan sekaligus kedalam fund provider tapi bertahap sejalan dengan proses reformasi kesehatan. Mengapa ? Syarat fund provider bukan hanya menjamin orang berobat tapi menjamin terbentuknya sistem pelayanan kesehatan secara nasional. Bukan hanya berkaitan dengan insrastruktur kesehatan seperti RS, para medis, dan lain lain tapi lebih daripada itu adalah menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan mindset bahwa sehat itu penting dan menjaga kesehatan adalah segala galanya. 

China sejak tahun 2008, melakukan reformasi layanan social. Setiap warga negara wajib ikut program SJSN. Dari tahun 2008 sampai 2015 rakyat masih menanggung biaya kesehatan sebesar 52 %. Tapi pada waktu bersamaan negara melakukan ekspansi belanja untuk reformasi kesehatan sebesar RMB 850 miliar atau setara dengan Rp 1400 Triliun. Dana ini untuk perbaikan RS, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas para medis, membangun sistem IT untuk adminstrasi pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit di China dan termasuk anggaran perbaikan lingkungan tempat tinggal rakyat yang bersih dan sehat. Selama proses reformasi itu, kampanye hidup sehat disebar luaskan kepada rakyat. Bahwa walau ada jaminan kesehatan tapi hidup sehat lebih penting agar negara kuat. Tahun 2015-2020, rakyat masih harus menanggung biaya kesehatan sebesar 70%. Namun setelah tahun 2020, semua ditanggung negara. Pada saat itu China bukan hanya punya SJSN tapi telah mampu menciptakan Sistem Kesehatan Nasional secara modern bagi rakyatnya. Dana sosial negara tidak di belanjakan begitu saja tapi di restruktur secara modern untuk mendapatkan revenue membayar premi asuransi bagi seluruh rakyat.

Memang skema fund provider ini beresiko karena kalau yield nya dibawah target penerimaan maka akan terjadi defisit tentu negara harus tomboki. Benar. Tapi skema fund provider ini dilakukan dengan tingkat hati hati yang tinggi dan proses kemandirian di ujicoba selama 10 tahun sampai pada tahap established. Jadi kecil sekali resikonya. Dan lagi betul kata pejabat China, “ apapun biaya sosial apalagi kesehatan bukanlah terbuang sia sia. itu investasi tak berwujud bagi negara tapi dampaknya akan membuat rakyat sehat lahir batin dan mereka bisa menjadi asset bangsa untuk pembangunan berkelanjutan. Yang salah itu bila program SJSN justru pemerintah menciptakan lembaga state capitalism yang mendapatkan untung dari business asuransi. Kalau rugi negara harus tomboki dan pengalaman di negara lain selalu pengelola dana SJSN bilang rugi agar premi terus naik dan naik. Nah ini jelas tidak elok. 

Hutang dan Gaji DPR.

Pendahuluan

Sebelum membahas soal hutang Pemerintah maka sebaiknya kita pahami dulu aturan main.Dulu ketika Orla dan Orba Dari tahun 1970 sampai tahun 2000, kita mengenal APBN dengan format T Account. Pembukuan negara seperti pembukuan Toko, yang hanya berisi informasi penerimaan dan pengeluaran. Hutang dianggap sebagai penerimaan. Makanya hutang lebih bersifat politik. Dulu hutang negara berdasarkan G2G dan multilateral dengan awalnya dibentuk IGGI ( Inter Governmental Group on Indonesia) dengan ketuanya Belanda dan kemudian CGI ( Consultative Group on Indonesia) yang ketuanya Prancis. Tahun 2000 format APBN itu dirubah menjadi I account. Ini standard Government Finance Statistic. Ia sudah menjadi standard dunia , yang bisa di ukur dan dianalisa oleh siapapun. Jadi lebih transfarance. Jadi sejak APBN mengikuti format I Account maka dia sudah menjelma seperti Neraca Perusahaan yang mudah dibaca oleh publik. Pemerintah tidak bisa lagi sesukanya menentukan pos APBN. Kualitas perencanaan di plototi dan dianalisa oleh beragam investor institusi dalam dan luar negeri. Kalau APBN dibuat tidak rasional, tentu tidak kredibel maka pasti ditolak oleh market dan SBN tidak akan laku dijual. Ingat bahwa hutang era sekarang bukan hutang politik tapi murni hutang berdasarkan hukum pasar.

Dasar Hukum utang Negara.

Hutang tidak dianggap sebagai penerimaan tapi masuk dalam pos pembiayaan anggaran. Apa yang dimaksud dengan pos pembiayaan anggaran? Anggaran pembiayaan disusun dulu seperti bangun jalan negara berapa km, panjang jembatan, bangun rumah sekolah, bangun rumah sakit dll. Itu dibuat detail dan kemudian disusun dalam bentuk RUU APBN. Pemerintah ajukan kepada DPR Draft APBN itu. DPR akan membahas dari satuan satu sampai dengsn satuan tiga ( sampai siapa supliernya). Apabila disetujui maka dihitung berapa penerimaan negara ditargetkan. Kalau penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran maka itu namanya defisit. Nah, UU mengatur bahwa defisit tidak boleh diatas 3% dari GNP. Bila pagu 3% terlewati maka draft APBN ditolak DPR. Tapi bila masih dibawah 3 % maka bisa di syahkan RUU APBN itu.

Dari mana Pemerintah menutupi defisit itu? Ya dari hutang. Hutang kesiapa ? Pertama hutang kepada publik. Publik itu tidak hanya luar negeri tapi juga dalam negeri. Skemanya adalah penerbitan SBN ( surat berharga negara). Untuk pasar uang dalam negeri Pemerintah terbitkan SBN rupiah dan luar negeri SBN Valas. Kedua, menarik pinjaman program yang berkaitan dengan kerjasama multilateral seperti Bank Dunia, ADB, Islamic Bank, Asia Infrastruktur Fund. Untuk diketahui bahwa disemua lembaga multilateral Indonesia bukan hanya debitor tapi juga salah satu 20 pemegang saham terbesar dari 153 negara. Pinjaman ini sifatnya by project. Artinya harus lolos Due diligent. Syarat dan bunga sangat lunak. Ada juga pinjaman bilateral yang berupa software, seperti konsultan perencanaan, riset dll, tapi ini bersifat kerjasama tanpa bunga ( Hibah). Dari mana negara bayar hutang dan cicilan ? Ya dari penerimaan pajak dan keuntungan bumn serta sumber lain, misal melalui refinancing.

Karena adanya pagu hutang yang ditetapkan oleh UU maka walau program Jokowi sangat ambisius membangun insfrastruktur tapi kan dana APBN terbatas. Contoh dari Rp 5500 triliun dana pembangunan insfrastruktur sampai dengan tahun 2019, kemampuan APBN hanya Rp 1500 triliun. Dari mana sisanya? Menjaminkan BUMN? Tidak boleh bedasarkan UU. Karena apapun yang berkaitan dengan jaminan aset negara harus seizin DPR. Melanggar itu akan berdampak lengsernya Jokowi. Jadi bagaimana ? Ya melalui skema Publik Private Partnership ( PPP). Artinya Pemerintah bisa menyerahkan proyek yang punya komersial tinggi untuk dibangun swasta ( Lokal atau asing). Pemerintah hanya memberikan konsesi BOT dalam jangka waktu tertentu , setalah itu harus diserahkan kepada Pemerintah. Kalau untung pemilik konsesi harus Bayar pajak. Kalau rugi tanggung sendiri. Negara tidak terlibat ambil resiko apapun.

Hutang issue Politik.

Nah sekarang mengapa sampai ada anggota DPR bertanya kepada SMI untuk apa saja hutang itu? Walau tidak dijawab namun sebetulnya SMI sangat paham bahwa pertanyaan itu bersifat politis dan sengaja digoreng untuk konsumsi orang awam. Bahwa DPR tidak tanggung jawab soal hutang itu. Dan hutang murni karena polecy Pemerintah. Itu pembodohan. Mengapa ? kenyataannya tanpa Dpr tidak mungkin Pemerintah bisa berhutang. Bahwa lawan politik Jokowi sengaja membangun stigma hutang itu sama dengan era Soeharto bahwa hutang ada kaitannya dengan politik pihak asing yang ingin menguasai Indonesia. Padahal kenyataannya sekarang hutang tidak ada kaitannya dengan politik. Karana sifatnya tidak G2G tapi market demand. Disamping itu hutang dikaitkan dengan negara digadaikan. Ini jelas masuk kepemikiran orang awan yang konotasi hutang sama dengan berhutang kepada rentenir. Padahal tidak begitu. Lima negara Eropa default bayar hutang. Apakah negara mereka dilelang? Kan engga. Malah seluruh negara besar ikut membantu menyelamatkan meraka dari kebangkrutan. Mengapa ? Karena yang memberi hutang adalah pasar dan itu jumlahnya ribuan. Kalau tidak ditolong maka akan berdampak sistemik. Bisa hancur moneter dunia. Jadi paham ya.

Dunia sudah berkembang modern dan serba terbuka. Mengapa Indonesia di era Jokowi sampai dikeluarkan dari fragile five ? Karana moneter kita sudah diatas 50% bergantung kepada pasar uang domestik. Mengapa Indonesia masuk kualifikasi investment Grade ? Karena APBN kita kredibel secara financial ratio. Mengapa index easy Business kita membaik? Karana kepastian investasi membaik dan mudah. Mengapa kita dikagumi oleh bank dunia ? Karena walau DPR bego tapi Pemerintah smart dan kuat secara konstitusi sehingga mampu melakukan reformasi APBN secara signifikan dan reformasi MIGAS. Nah.... kalau DPR melarang hutang maka sebaiknya anggaran untuk gaji dan fasilitas mereka dihapus saja. Mengapa ? Karena mereka engga paham jadi legislatif dan tidak paham mengelola negara secara modern. Kan sia sia bayar orang bego. Dan kalau lawan politik Jokowi menggoreng issue soal Hutang maka itu semakin menunjukan kelemahan mereka , yang memang tidak ada issue seksi yang bisa menjatuhkan Jokowi.

Kekuatan Jokowi di Dana Desa

Anggaran PEMILU itu menelan ongkos sedikitnya Rp. 40 triliun. Besar sekali. Itu belum termasuk biaya yang dikeluarkan masyarakat dan parpol untuk meriahnya pesta demokrasi. Tapi bagaimanapun mahalnya, tidak sebanding dengan nilai demokrasi yang harus diperjuangkan. Bahwa semua orang berhak dipilih sebagai pemimpin dan hak itu harus diuji ditengah masyarakat lewat Pemilu Langsung. Dari jabatan Presiden , Gubernur, Walikota, Bupati harus ikut ajang kompetisi berdasarkan konstitusi untuk terpilih. Bahkan Kepada Desa-pun harus menerapkan pemilihan langsung. Sebagai sebuah pilihan tentu tidak ada yang sempurna. Kado terindah abad 20 adalah terjadinya transformasi dari politik hegemoni menjadi politik humanis, Itu ditandai dengan diratifikasinya HAM International paska perang dunia kedua oleh semua anggota PBB.

Kekuatan demokrasi terletak ada pada desentralisasi pembangunan, dan itulah yang membedakan dengan sistem demokrasi oriter seperti era Orba. Di era Jokowi, desentralisasi bukan hanya di tingkat Daerah tapi lebih luas lagi yaitu ditingkat Desa. Desa merupakan organisasi pemerintahan resmi yang terendah. Berdasarkan undang undang desa/ uu desa (UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005), desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang berlaku dan dihormati dalam system Negara Republik Indonesia.

Itu sebabnya ketika Jokowi terpilih maka visinya untuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI” diterapkan dengan komtimen yang kuat. Terbukti dari tahun tahun Dana Desa dialokasikan meningkat di APBN. Tahun 2015, anggaran Dana Desa mencapai Rp20,7 triliun, tahun 2016 mencapai 46,98 trilyu, dan tahun 2017 mencapai Rp. 60 Triliun. Tujuannya untuk memperkuat pembangunan desa. Pengalokasian Dana Desa berdasarkan 10% dari total dana transfer yang dibagi secara merata berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.

Pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Teknis penyalurannya melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Walau Dana Desa di alokasikan belum sesuai dengan Amanah UU 6/2014 Sesuai ketentuan penjelasan pasal 72 ayat (2) tentang Desa, yaitu 10% dari total Dana transfer Daerah, namun sumber dana desa bukan hanya Dana Desa tapi juga ada sumber lain yaitu alokasi dana desa (ADD) yang ditetapkan paling sedikit 10% dari total Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima setiap kab/kota (Psl 72 Ayat (4) UU 6/2014 tentang Desa). Jadi besar sekali dana APBN di salurkan ke Desa. Faktanya kini terjadi banyak penyimpangan. 

Dan karenanya Jokowi meminta agar KPK terlibat mengawasi penyaluran Dana Desa ini. Bagaimanan sampai ada penyimpangan itu ? Karena penyalurannya tidak langsung ke Kas Desa tapi melalui Kas Daerah. Di sinilah letak kemungkinan Kepala Daerah menggunakan Dana Desa untuk tujuan politik. Dan terjadi penyimpangan karena konspirasi dimana Pemda sebagai pengawas dana desa dan Desa sebagai pengguna. Seperti kasus Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Pamekasan, Jawa Timur, diduga terkait dana desa. Antara kepala desa dan pemda saling berkoordinasi untuk menghentikan kasus tersebut dengan menyuap Kepala Kejaksaan Negeri. Masyarakat harus paham soal dana desa ini karena ini adalah hak rakyat yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat.

Kalau ada kepala desa tidak menggunakan dana desa tidak tepat sasaran maka Laporkan, atau setidaknya gunakan medsos, dan jadikan catatan agar periode berikutnya jangan lagi di pilih kepala desanya termasuk kepala Daerah nya. Kita tidak ingin niat baik Pemerintah menjadi sia sia karena dananya dibancaki oleh para koruptor. Ingat bahwa sukses Jokowi bukan hanya diukur oleh maraknya pembangunan sarana umum tapi juga desa yang sejahtera. Dan sebagian Potisi keberatan dengan tekad Jokowi akan menggunakan tangan KPK menindak penyelewengan dana Desa. Agar mereka bebas memfitnah Jokowi bahwa jokowi lebih mikirkan pembangunan di kota, tanpa memikirkan rakyat di desa. Padahal dana desa sangat besa dialokasi APBN, tapi malah dijadikan bancakan oleh Pemda

Diaspora rakyat China?

Apa yang menjadi kekawatiran Pemerintah China menjelang tahun 2008? Ketika terjadi relokasi industri ke Daerah akibat kenaikan upah di kota, baru disadari bahwa China kekurangan tenaga kerja. Maklum selama pembangunan dengan pertumbuhan dua digit selama dua dasarwarsa, telah melahirkan banyak new commer enterpreneur di daerah. Tercatat kini ada 70 juta Wirausaha atau 4% dari total penduduk 1,5 Miliar. Sedikitnya setiap wirausaha punya karyawan 10 orang tenaga kerja atau 700 juta tenaga kerja. Sementara 30% dari 1,5 miliar atau 450 juta penduduk berusia diatas 70 tahun yang bisa dikatakan tidak produktif lagi. Dengan demikian China menghadapi krisis SDM.

Mengapa ? karena kebijakan sejak tahun 1979 memang hanya mengizinkan satu keluarga punya anak 1 ( kecuali yang tergolong mampu oleh dua). Akibatnya pertumbuhan penduduk sangat rendah bahkan terendah diseluruh dunia. Oleh karenanya sejak tahun 2015 , Xi Jinping mengeluarkan kebijakan dibolehkan punya anak lebih dari 1. Bahkan pemerintah memberikan insentif bagi pasangan muda yang mau menikah dini. Disamping itu pemeirntah mengeluarkan kebijakan pengetatan Exit Permit bagi warga negara yang mau keluar negeri. Kecuali yang dapat quoata wisata , pendidikan, business dan kerja di perusahaan China yang punya proyek di luar negeri dengan batas waktu tinggal maksimum 2 tahun.

Jadi kalau ada yang bilang bahwa CHina punya program diaspora untuk warga negaranya, itu jelas omong kosong dan kurang piknik. Mengapa ? Karena disamping regulasi ketat mengatur orang bisa keluar negeri , juga tingkat kesejahteraan China jauh lebih baik dibandingkan negara lain. Kan engga mungkin orang mau jadi TKA di luar negeri kalau pendapatan lebih rendah dibandingkan di dalam negeri. CHina tidak bisa melakukan direct investment diluar negeri tanpa kemitraan dengan lokal. Mengapa ? agar kerjasama ekonomi tidak berhubungan dengan politik. Paska mangkatnya Maozedong di era Deng Xiaoping, China melakukan reformasi dengan mengamandemen UUD  dan sejak itu melarang idiologi komunis di ekspor keluar negeri, apalagi menggunakan kerjasama ekonomi.

Apakah China butuh SDA negara lain? Ya tapi tidak tergantung dengan luar negeri. Mengapa ? SDA china itu melimpah. China punya minyak, batubara, nikel dan lain lain. Lahan pertanian yang ada di wilayah selatan, adalah lumbung padi yang lebih dari cukup untuk menghidupi rakyat cina lebih dari 3 generasi. Namun penggunaannya sangat efisien. Menurut teman yang juga pejabat China mengatakan bahwa sampai dengan tahun 2010, baru 10% SDA china yang dimanfaatkan. Mengapa ? karena selagi bisa beli dari luar mengapa harus mengurus SDA yang ada. Hidup bergantung kepada SDA hanya menjadikan rakyat keledai dan pejabat korup. Namun dengan industri akan membuat rakyat kreatif dan pejabat punya visi.

Keberadaan One belt one road bukankah bertujuan untuk hegemoni politik tapi tujuan ekonomi agar logistik antar kawasan dapat efisien. Dengan efisiensi logistik tentu akan menguntungkan china karena produksinya dapat di pasarkan secara luas secara efisien pula. Karenanya china punya kepentingan agar negara negara dikawasan strategis itu makmur agar mereka bisa jadi konsumen dan mitra seimbang bagi negaranya yang berpenduduk terbesar di dunia.

Makanya engga gampang bermitra dengan pengusaha china, apalagi mampu meyakinkan mereka untuk invest pada proyek yang kita prakarsai. Membutuhkan effort yang luar biasa sampai mereka yakin bahwa kita mitra yang pantas. Anda tidak bisa membanggakan SDA karena mereka juga punya. Tidak bisa membanggakan skill. Karena mereka lebih hebat. Apa yang bisa anda jual agar mereka percaya ? friendship. Kalau anda berpikir tertutup dan negatif thingkin atau ingin gampangan, jangan harap bisa deal dengan mereka.

Mengalahkan Jokowi?

Ada issue yang akan laku keras untuk di gunakan dalam Pemilu 2019, khususnya mengalahkan Jokowi, kata teman saya. Issue tentang Jokowi anti umat islam. Jokowi pro china dan PKI, Jokowi penggali hutang. Saya hanya tersenyum. Dan lagi, lanjut teman saya, bahwa issue itu dari sekarang sudah mulai ditiupkan. Apapun yang berkaitan dengan kebijakan yang menyentuh umat islam dijadikan pembenaran bahwa Jokowi anti Islam. Hebatnya partai partai lawan politik Jokowi, tidak lagi bicara tentang idiologi pancasila, tidak lagi bicara tentang nilai nilai kebhinekaan bangsa Indonesia. Bagi mereka yang peting Jokowi kalah. Bahkan keputusan Politik lewat mekanisme sidang Pleno DPR mengesahkan UU Pemilu dengan presidential threshold 20-25 dianggap lelucon. Ini semakin membuktikan mereka tidak paham bagaimana membangun insfrastruktur Politik kekuasaan dalam sistem demokrasi. Bayangkan apa jadinya bila presiden terpilih dengan PT 0%. ? apa engga lemah presiden itu dihadapan DPR? kan bisa kacau sistem presidentil negara ini.

Cobalah perhatikan, Jokowi mengeluarkan PERPPU Ormas , semua lawan politiknya serentak mengatakan Jokowi diktator dan sengaja memecah belah umat islam dan sekaligus meminggirkan perjuangan umat islam. Umat islam mana? islam mana? Jokowi itu beragama islam dan dia sumpah jabatannya diatas Al Quran. Soal PERPPU? itu PERPPU Ormas dibuat berdasarkan UUD 45 pasal 28. Bahwa siapapun berhak mendirikan organisasi tapi karena UUD 45 itu dasarnya adalah Pancasila maka tentu organisasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Kalau bertentangan itu artinya mereka tidak setuju dengan UUD 45 pasal 28, lantas mengapa masih ngotot mau berorgansasi di republik ini. Wacana agar dana haji digunakan untuk insfrastruktur disikapi sebagai bentuk campur tangan negara terhadap urusan agama. Padahal sebelumnya UU tahun 2014 memang mengamanahkan dana haji menjadi tanggung jawab negara, yang dananya bisa ditempatkan dalam istrumen pasar uang juga investasi langsung. Saya rasa kalau PERPPU dan wacana dana haji itu itu dijadikan dasar menebarkan issue Jokowi anti islam, tentu semakin menunjukan kebodohan sendiri.

Jokowi pro China? Kerjasama ekonomi China indonesia bukan atas kekuasaan Jokowi tapi karena amanah UU dan Peraturan yang dibuat sejak era presiden sebelumnya. Samahalnya kebijakan dengan jepang, belanda yang bermitra dengan Indonsia sejak era Soeharto. Mengapa kepada bangsa yang pernah menjajah kita , kita bisa menerimanya, tapi kepada China yang tidak pernah menjajah kita justru kita melarang. Dan menjadikan stigma China itu sama dengan PKI. Padahal china tidak memberikan bantuan uang untuk tujuan politik mengekspor idiologinya sebagaimana halnya AS group memberikan bantuan kepada Soeharto, tapi kerjasama ekonomi atas dasar keuntungan bersama. Dimana salahnya ? Soal penyalah gunaan VISA wista oleh TKA asal China, itu terjadi bukan hanya pada TKA asal china tapi hampir semua TKA yang ada di Indonesia. Tapi kasusnya tidak umum, hanya segelintir saja yang menyalah gunakan VISA wisata untuk tujuan bisnis. Jadi kalau issue itu dikemukakan terus semakin membodohi rakyat.

Hutang? Semua Presidenyang pernah jadi pemimpin negeri ini melakukan hutang. Cobalah hitung hutang sejak era Soekarno sampai dengan era Jokowi. Bagaimana dampak ekonomi atas hutang itu? Di Era Jokowi dampak positip dibidang ekonomi dan sosial paling besar. Itu ditandai dengan semakin membaiknya semua index sosial dan ekonomi indonesia secara international.Rasio hutang masih jauh lebih rendah dibandingkan negara lain. Struktur hutang semakin lama semakin besar ke dalam negeri daripada sebelumnya lebih besar kepada luar negeri. Artinya kemandirian ekonomi semakin besar berasal dari domestik. Dan lagi apakah ada negara yang bebas hutang? Dan kalaupun berhutang juga apakah gampang berhutang? Emangnya investor atau lender itu orang bego yang gampang begitu aja kasih utang? emangnya DPR yang anggotanya ratusan orang itu gampang dibegoin untuk menjual negeri ini karena hutang? Ada UU yang mengatur ketat presiden boleh berhutang.

Jadi kalapun karena issue Jokowi anti agama, pro china, pro hutang menjadikan mereka pemenang dalam Pemilu 2019 dan mengalahkan Jokowi maka harus diakui mereka memang ahli menciptakan kebohongan dan kebodohan secara berjamaah. Dan rakyat yang memilihnya memang bukan asset yang bisa membuat negeri ini besar dan terhormat. Kita berharap politik itu dijalankan oleh mereka yang terpelajar dan terdidik secara moral dan akhlak,  agar proses demokrasi bisa berlangsung sehat dan terhormat...Mungkinkah ?

PANGAN...

Henry Kissinger pada tahu 1970 pernah berkata “Control oil and you control nations; control food and you control the people. Kendalikan minyakan maka anda akan kendalikan bangsa. Kendalikan pangan maka anda akan kendalikan rakyat. Makanya politik pangan AS lebih dahsyat daripada politik bomb nuklir. Dengan kekuatan pangan, AS dapat mendikte politik negara yang defisit pangan melalui instrumen bantuan pangan ataupun ekspor pangan.

Pangeran Joyoboyo pernah menasehati para muridnya. 

“ Bagaimana mempertahankan kekuasaan? Tanya muridnya. 

“ Kendalikan Tentara” 

“ Kalau tentara tidak bisa di kendalikan? 

“ Jangan ganggu umat beragama”

“ Kalau tentara dan umat beragama tak bisa dikendalikan, bagaimana?

“ Pastikan rakyat tidak kekurangan pangan. Maka tak ada kekuatan yang bisa menjatuhkan kamu”. Sejarah membuktikan pangan adalah basis sekaligus instrumen kekuasaan yang sangat efektif. Rakyat suatu negara akan tunduk jika pemerintahnya bisa menjamin kecukupan pangan. Di Indonesia, pemerintahan HM Soeharto sudah membuktikannya selama 30-an tahun.

PANGAN adalah kekuasaan. Ini bukan jargon kosong. Bagaimana kalau sampai gagal ? Prof Nouriel Roubini dari Universitas New York, yang memimpin lembaga Roubini Global Economics, dalam risetnya mengatakan bahwa akar masalah kerusuhan politik di kawasan timur tengah adalah krisis pangan. Petaka politik di Tunisia dan Mesir , di Aljazair, Jordania, Sudan selatan, karena warga sulit mendapatkan harga pangan yang murah. Harga pangan terus melambung. Apa yang terjadi pada negara Arab tersebut bisa saja terjadi di India, Pakistan, China, dan negara-negara di Amerika Latin apabila krisis pangan menimpa negara-negara itu. Bahkan Soekarno jatuh karena sebetulnya gagal menjaga stabilitas harga pangan.

Karena alasan itulah HM Soeharto kemudian menetapkan swasembada beras sebagai prioritas utama, sekaligus strategi 'menjinakkan' rakyat demi kelanggengan kekuasaannya. Itu diikuti para penerusnya termasuk Presiden Jokowi kini. Tapi oleh presiden sebelumnya ketahanan pangan lebih kepada kemampuan pemerintah memenuhi pasar melalui impor. Ketahanan pangan domestik tidak begitu diperhatikan. Indonesia dikuasai oleh mafian pangan. Kekuatan 'mafia' impor adalah kekuatan 'antikedaulatan' pangan. Bersama jaringan internasional dan domestiknya, ia akan selalu berusaha menggagalkan swasembada/kedaulatan beras dengan berbagai cara. Tujuannya agar keran impor beras tetap terbuka, dan kemudian dengan timbunan stoknya, mereka tetap bisa menguasai dan mengendalikan pasar beras domestik. Itu berarti ia mengontrol basis kekuasaan pemerintah sehingga bisa 'mendikte' pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang memihak kepentingannya. Makanya Indonesia tidak bisa bersikap tegas di forum international.

Di era Jokowi konsep ketahanan pangan diganti dengan “kedaulatan pangan”. Beras telah bertransformasi menjadi komoditas pangan bernilai paling strategis di Indonesia. Lebih dari sekadar bernilai ekonomi dan budaya, beras terutama adalah komoditas bermuatan nilai politik. Makanya engga aneh mengelola beras bukanlah hal yang sederhana karena ini berhubungan dengan kepentingan antarkelompok stakeholder-nya. Petani, pedagang, importir dan konsumen. Caranya ? memproteksi produksi domestik itu menjadi insentif bagi petani. Melalui APBN negara melakukan eskpansi fiskal dengan peningkatan investasi pertanian berupa, antara lain, rehabilitasi/peningkatan irigasi dan pencetakan sawah baru. Tapi apakah segampang itu? Tidak juga. Karena program bukan impor oriented, telah mengganggu kepentingan 'mafia' impor beras. Gejala resistensi lalu muncul dalam berbagai bentuk trik bisnis untuk melegitimasi impor. Bagaimanapun, agar pemerintah berdaulat, kekuatan 'mafia impor' itu serta jaringannya harus dipatahkan.

Untuk itu, lebih dari sekadar penegakan hukum, mutlak dibutuhkan kehadiran entitas bisnis beras nasionalis berkekuatan lebih besar. Entitas itu, yang bisa dikonsepsikan sebagai beras incorporated (beras Inc), bisa dilihat sebagai perwujudan gagasan Presiden Jokowi tentang 'agribisnis kerakyatan' sebagai basis kedaulatan pangan (beras). Ide dasarnya ialah integrasi empat komponen utama kekuatan agribisnis beras nasionalis untuk bersinergi mewujudkan swasembada (kedaulatan) beras, tanpa harus ada konflik kepentingan.

Pertama, komponen produsen padi/beras di 'tengah' yaitu korporasi petani berupa, misalnya, badan usaha milik petani (BUMP) atau badan usaha milik desa (Bumdes). Selain bergerak dalam budi daya, korporasi petani ini juga harus bergerak dalam pengolahan beras di ‘hilir'. Dengan begitu, petani sekaligus menjadi produsen utama beras sehingga akan memperoleh margin usaha yang lebih besar.

Kedua, komponen produsen benih/saprotan di 'hulu' yaitu BUMN pertanian produsen benih unggul padi (PT Sang Hyang Seri), saprotan pupuk/pestisida (PT Pupuk Indonesia), dan irigasi (Jasa Tirta). Selain menjamin ketersediaan benih unggul, saprotan, dan air, BUMN tersebut juga bermitra dengan korporasi petani. Tujuannya peningkatan produktivitas melalui dampingan teknologi dan manajemen budi daya padi. Dengan begitu, BUMN perbenihan/saprotan turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha tani, tidak semata menjadikan petani sebagai pasar.

Ketiga, komponen agroindustri pengolahan/pemasaran di 'hilir', yaitu BUMN pertanian bidang pengolahan, penyimpanan, dan distribusi/pemasaran (PT Bulog, PT Pertani). Selain bermitra dengan korporasi petani dalam pengembangan bisnis pengolahan beras, komponen ini sekaligus menjadi penjamin pasar beras produksi petani. Kemitraan Bulog dengan korporasi petani khususnya akan menjadi basis jaminan ketersediaan pasokan beras untuk stok pemerintah sehingga tak akan kesulitan menguasai stok beras sebanyak 10% dari total perkiraan kebutuhan konsumsi nasional.

Keempat, komponen industri finansial yaitu BUMN perbankan/asuransi. Bank BUMN menjamin ketersedian modal produksi padi/beras melalui skim modal kerja produksi padi dan investasi untuk agroindustri pengolahan beras. Sementara BUMN asuransi menyediakan perlindungan bagi petani terhadap risiko gagal panen. Asuransi akan menjadi insentif bagi petani padi untuk meningkatkan produktivitas usaha taninya.

Gerak sinergis empat komponen itu sebagai entitas integratif. Sampai sekarang program empat langsung dibawah kendali Presiden, itu masih berproses mencapai target surplus beras berupa stok beras pemerintah sebesar 10% dari total perkiraan konsumsi nasional. Dengan menguasai stok 10% ini, pemerintah dengan mudah dapat meredam upaya-upaya rekayasa instabilitas pasar beras yang bisa menggoyang kekuasaan pemerintah. Hanya masalah waktu target itu akan tercapai.

Hanya saja selama proses itu konplik kepentingan terus berlanjut dan segala upaya dilakukan mafia beras termasuk merekayasa beras domestik kelas premium dengan harga tinggi. Tujuannya tentu agar pemerintah lemah sehingga impor harus dilakukan dan program kedaulatan pangan gagal. Tapi Jokowi tidak akan pernah menyerah. Pedang hukum harus digunakan demi tujuan nasional tercapai.