Hampir tak ada satupun negara yang mencatat record tertinggi ekonominya , selamat dari gelobang krisis ini. Bahkan China terpaksa mem bail out perbankannya sebesar USD 320 billion. Rusian terpaksa menutup bursa pasar modal dan keuangannya. Tapi Indonesia mungkin adalah satu satunya negara yang masuk 20 Negara dengan GNP terbesar didunia yang paling kecil dampaknya. Apa yang membuat Indonesia dapat berkelit seperti ini ?: Tak lebih setahun sebelum krisis terjadi ketika pertemuan Menteri Keuangan se Asia di Tokyo, Sri Mulyani sudah menyampaikan indikasi akan terjadi glombang krisis ini. Tapi para peserta pertemuan tak memberikan perhatian serius atas masalah ini. Kita bisa maklum tentang analisis Sri Mulyani karna dia mantan petinggi IMF dan lama berkecimpung dalam dunia riset dibidang ekonomi. Tentu dia tahu arah makro dari suatu masa depan ekonomi.
Arah makro yang mungkin disadarinya adalah invisible power dalam dunia keuangan. Ini ada tapi tiada. Ada , karena banyak kebijakan pemerintah tak bisa lepas dari invisible power yang didukung oleh negara maju dan lembaga multilareral. Tidak ada , karena memang lembaga yang bernama invisible power itu tidak ada selain yang real power yaitu negara. Fiksi tentang kekuatan neoliberal yang bertujuan untuk mengkerdilkan pemerntah dihadapan pasar sangat dipahaminya sebagai sebuah realitas. Karena itu analisisnya menjadi tajam. Dia paham betul bahwa pasar keuangan yang semakin liberal hingga kekuatan pemerintah dipasung untuk me-restore bila terjadi goncangan.
Itulah sebabnya ketika krisis global, pasar keuangan hancur dan negara dipaksa untuk mengikuti aturan pasar melalui program bail out LPS atau di AS disebut dengan FDI. Bila ini tidak cukup ya hukum pasar berlaku ”. Free entry free fall ” sesuai dengan amanat Neoliberal.. Tapi bila ini diikuti maka praktis kepercayaan publik akan hancur terhadap sistem perbankan nasional. dan ini akan berujung kepada hancurnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Inilah efek sistemik yang ditakuti sebenarnya. Disamping itu, ini juga sebagai target utama dari kekuatan invisible power ; Pemerintah yang lemah dan akhirnya memohon dukungan dari Lembaga Multilateral. Seperti ketika tahun 1997. Tapi , kali ini masalah itu sudah dipahami betul oleh Sri Mulayani. Dengan cepat Perpu dibuat sebagai cara membuka belenggu tangan pemerintah dari kedigdayaan UU perbankan dan pasar uang..
Dengan Perpu itulah KKSK bergerak cepat mengatasi masalah Bank Century hingga tidak menimbulkan efek sistemik. Mungkin orang bertanya bahwa masalah bank century bukan masalah besar yang sehingga dapat menimbulkan efek sistemik. Tapi orang lupa hakikat pertarungan yang sebenarnya dalam konstelasi global disektor moneter. Ketika itu CDS Indonesia melonjak dari kisaran 350 bps menjadi lebih dari 1200 bps hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan pada Oktober 2008. Sebagai pembanding, pada November 2009, CDS Indonesia berada pada angka di bawah 200 bps. Yang disebabkan oleh tingginya country risk kita diprediksi oleh pasar. Artinya tanpa disadari serangan itu sudah mengarah kepada kekuatan stabilitas keuangan nasional. Hanya butuh letupan kecil sudah cukup melahirkan bomb sekala nuklir hingga rontok semua kekuatan financial kita. Inilah yang harus dipahami dasar keluarkannya kebijakan bail out.
Soal adanya pihak yang mendapatkan manfaat dari situasi keruh ini, ya kita harus mengawasi proses hukum Bank Century di Pengadilan. Kita harus mem pressure Jaksa dan Polisi, KPK agar bekerja lebih efektif untuk membongkar siapa saja yang mendapatkan manfaat akibat kebijakan pemerintah hingga negara dirugikan. Soros pernah berkata ” Pemain akan selalu diuntungkan dari situasi apapun bila pemerintah lengah...dan apa kata orang tua " Ingat ! kejahatan bukan hanya karna niat tapi karena memang ada kesempatan. Berhati hatilah !. Bukan tidak mungkin mereka yang diuntungkan itu adalah agent dari kekuatan invisible power. Itulah yang harus diganyang. Bukan kebijakannya
Bila kini DPR dan LSM berkoar menyudutkan Sri Mulyani dan Pemerintahan SBY maka kita perlu pertanyakan niat mereka. Apakah memang mereka inginkan pemeritah lemah ketika badai terjadi. Ataukah memang DPR tetap berkeinginan UU dibidang Perbankan diserahkan kepada mekanisme pasar yang notabene dikuasai oleh Invisible power. Seharusnya dari peristiwa Century ini dan krisis tahun 2007, dijadikan dasar bagi kekuatan politik di DPR untuk me restore UU pebankan dan Investasi Indonesia agar tak lagi berkiblat kepada kekuatan neoliberal yang direkomendasikan oleh IMF dan groupnya. Kembalilah kepada hukum yang diamanahkan oleh Al-Quran dan hadith secara kafah. Itulah kerja besar kita kedepan. Jangan ada lagi sengketa yang melelahkan. Karena kita semua bersaudara dan musuh kita jelas ada didepan mata bahkan sangat dekat dengan kita.