Sudahlah...

Pak Prabowo, Sandi, Amin Rais, Eggi sangat paham mereka bahwa dalam sistem demokrasi hak rakyat hanya sebatas memilih. Setelah proses berjalan maka selanjutnya yang menentukan adalah KPU. Siapa itu KPU ?, juga adalah wakil dari rakyat yang  dibentuk oleh DPR, yang bertangung jawab melaksanakan proses pemilu sesuai amanah konsitusi. Mereka juga paham, bahwa intervensi pihak lain yang men deligitimasi KPU adalah pelanggaran terhadap konsitutsi. Apapun itu hasilnya. Mereka juga paham bahwa aksi extraparlementer distrust terhadap KPU adalah tindakakan pelecehan terhadap konstitusi. Mereka juga paham bahwa kalau rakyat ditangkap itu tidak ada kaitannya dengan otoriterisme tapi murni penegakan hukum.

Mereka paham semua itu. Sangat paham. Karena mereka pemain dalam panggung politik. Mereka orang terpelajar soal politik.  Tetapi mengapa mereka terus membangun image bahwa pemilu berlangsung tidak jujur, yang secara otomatis distrust terhadap KPU. Karena mereka cari perhatian dari pemenang pemilu. Untuk apa ? karena  ingin mendapatkan belas kasihan politik terhadap ongkos yang sudah dikeluarkan. Dalam bentuk apa ? dalam bentuk apa saja. Bisa kompensasi jabatan di MPR dan DPR. Penghapusan kasus hukum yang sedang didera teman koalisi. Penghentikan kasus hukum yang melilit Sandi. Pemberian kompensasi dengan kebijakan menghentikan negosiasi dengan SWiss berkaitan Mutual Legal Asisgment (MLA) atas uang haram Rp. 7000 triliun.

Mereka paham sekali. Sangat paham. Mereka hanya inginkan agar kasus TPPI mega korupsi senilai Rp. 32 triliun atas nama Honggo Wendratno yang terhubung dengan nama Hashim di hentikan oleh POLRI atau dicabut kewenangan Polri mengusutnya. Mereka hanya ingin hutang Prabowo senilai Rp 14 triliun kepada 143 kreditor dapat di lunasi sebelum jatuh tempo tahun 2028. Mereka hanya inginkan agar HRS kasus yang melilitnya di SP3. Mereka inginkan agar kasus pencucian uang BN dihentikan oleh Polri. Mereka inginkan agar UU Ormas di cabut dan memberikan ruang kepada HTI untuk hidup lagi. Mereka inginkan agar Wagub DKI diberikan kepada Gerindra, bukan kepada PKS. Mereka berharap agar putra putri AR ada yang jadi Menteri.

Mereka sangat paham  sekali. Sangat paham bahwa rakyat awam dan kaum intelektual mabok agama mudah dijadikan kayu bakar agar api membesar. Tidak ada pesan agama sesungguhnya yang diperjuangkan. Ini semua berhubungan dengan syahwat dunia. Berhubungan dengan money dan money. Cari perhatian kedalam beresiko. Ditempuh cari perhatian keluar negri. Berharap agar para konglomerat financial yang memegang urang haram mereka dapat menggunakan akses politik AS dan Eropa menekan pemerintah Indonesia. Agar uang haram tetap aman dan mereka tetap bebas menikmati uang itu secara bebas selama hayat dikandung badan.

Mereka paham, sangat paham. Kemenangan adalah ketidak mungkinan namun target kompromi harus dicapai. Namun sampai detik ini, bukannya Jokowi tidak paham keinginan mereka. Tapi karena Jokowi tidak tahu bagaimana mengkhianati Hukum dan UU. Mengapa ? karena Jokowi tidak punya pengalaman melakukan konspirasi politik untuk kepentingan elite. Tidak paham memadamkan api dengan memukul kecuali menyiram dengan air. Para dosen, pegawai, rakyat kecil, emak emak yang jadi kayu bakar tidak akan diculik atau di bunuh tetapi dimandikan dengan air di lembaga pemasyarakatan agar mereka jadi orang sholeh. Kembali kepada ibu pertiwi dalam sebaik baiknya warga negara. Sudahlah..akhirilah membodohi rakyat.