Fitrah pemimpin...

Saat menjelang PEMILU tiada berita tanpa opini miring tentang JOKOWI.  Opini ini bukan berasal dari mereka yang anaknya mendapatkan fasilitas Jakarta Pintar. Bukan dari mereka yang mempunya kartu Jakarta Sehat. Bukan dari mereka yang mendapatkan fasilitas Rusun. Bukan dari mereka yang lingkungannya terkena program  Kampung Deret yang menyulap perkampungan kumuh menjadi kampung yang bersih dan manusiawi. Bukan pula dari mereka yang mendapatkan kenyamanan layanan administrasi kependudukan di Kelurahan dan kecamatan. Opini miring tentang Jokowi berasal dari budayawan, politisi, pengamat dan Lembaga Survey, jaringan sosial anti Jokowi.  Opini mereka inilah yang diberitakan setiap hari, bahwa Jokowi hanya pandai blusukan tapi hasilnya tidak ada untuk perbaikan DKI. Kehebatannya tidak sehebat pencitraannya. Hati hati bahwa  Jokowi adalah agent dari Yahudi. Jokowi itu Syiah. Dia kafir. Dari berbagai berita itu,intinya hanya satu bahwa JOKOWI tidak qualified menjadi President RI. Yang qualified adalah pengusaha yang nyaris bangkrut karena hutang betumpuk atau sang Jenderal yang berpasangan dengan pengusaha yang menyerobot perusahaan teman sendiri, atau jenderal yang sepanjang karirnya memimpin Kill master Army yang hidup bergantung dari adiknya, atau Musisi yang menceraikan istrinya karena ingin menikah lagi, atau wanita tua yang tak pernah bisa memaafkan lawannya, atau para kaum muda professional dan jutawan yang tak pernah dekat secara lahir batin dengan rakyat miskin. Hanya mereka yang qualified! Bukan Jokowi.

Saya bukan Follower Jokowi, dan tentu pasti bukan orang yang selalu memuji Jokowi. Bagi saya teladan dan pujian hanya teruntuk kepada junjungan saya , Nabi Besar Muhammad SAW. Namun saya ingin kebenaran itu diungkapkan agar masyarakat bisa cerdas menilai mana  yang asal bunyi dan mana yang mengkritik untuk perbaikan. Mengapa Monorail tetap dilanjutkan sementara pengelola tidak  diganti walau tract record nya buruk.? Jawabnya sederhana bahwa Pt. Jakarta Monorail ( JM) adalah pemenang tender pengelola proyek monorail di DKI.  JM mendapatkan legitimasi dari Gubernur sebelumnya. Jokowi tidak bisa merubah atau membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh Gubernur sebelumnya. Yang bisa membatalkan itu adalah Pengadilan. Secara hukum sampai sekarang JM tidak melakukan kesalahan sehingga bisa dianggap default. Kalau JM sampai sekarang belum bisa membangun karena memang belum ada uang. Kenapa belum ada uang? karena terbentur dengan dukungan legal dari Pemrov DKI. Bagaimana mungkin JM akan mendapatkan sumber pembiayaan sementara mereka sendiri belum legitimate sebagai pengelola karena PKS ( Perjanjian Kerja Sama) belum ditanda tangani oleh Jokowi. PKS hanya akan ditanda tangani oleh Gubernur  apabila ada financial closing. Padahal tanpa PKS engga mungkin JM bisa melakukan financial closing. Karena resikonya besar sekali. Dalam hal PKS ini Pemrov DKI mengikuti standard compliance yang mengatur tentang PPP. Ini sama saja dengan Chicken and egg. Seharusnya UU dan Peraturan mengenai PPP ini diperbaiki oleh Pemerintah pusat dan DPR agar investor lebih mudah menggalang dana. Ingat bahwa yang mangkrak bukan hanya monorail tapi ada puluhan proyek nasional stuck karena regulasi yang tidak mendukung.

Memang ketika kampanye Jokowi menyatakan dengan tegas bahwa dia tidak setuju dengan jalan toll tengah kota namun setelah jadi Gubernur Jokowi tetap melanjutkan rencana toll tengah kota. Mengapa ? jawabnya sederhana bahwa Toll dalam kota itu adalah proyek Pemerintah Pusat. Gubernur tidak berhak membatalkannya. Kalau jokowi tetap ngotot maka dia dianggap melanggar sumpah jabatan dimana dia harus tunduk dengan UU dan peraturan yang lebih tinggi. Bagaimana soal pengadaan Busway yang terkesan tidak well mangement. Harus diketahui bahwa secara UU dan Peraturan, Gubernur bukanlah penanggung jawab anggaran. Penanggung jawab ada pada SKPD yang mendelagasikannya kepada Pimpro. Penanggung jawab sebetulnya adalah Pimpro. Gubernur hanyalah pengambil kebijakan terhadap anggaran. System demokrasi bekerja efektif karena kecintaan orang kepada Jokowi sehingga media massa berhasil mengungkapkan kebobrokan management pengadaan busway tersebut. Jokowi bertindak cepat dengan memerintahkan Inspektorat melakukan investigasi dan mencopot Kepala Dinas yang terlibat dalam proyek pengadaan busway. Sampai saat ini secara administrasi belum ada kerugian negara karena pemda DKI baru membayar 20% dari harga kendaraan yang dibeli. Yang pasti dari peristiwa ini menimbulkan shock hebat terhadap jajaran SKPD bahwa mereka tidak bisa lagi main main dengan anggaran seperti era Gubernur sebelumnya. Mereka harus bekerja cepat dan efisient serta well management.Kalau tidak mereka akan tersingkir dari kompetisi karirnya.

Masalah banjir dan kemacetan seakan menjadi senjata ampuh bagi semua pihak untuk menyudutkan Jokowi padahal masalah banjir dan kemacetan di DKI tidak sepenuhnya dibawah kendali Pemrov. Inilah yang harus dipahami oleh Publik. Sarana utama pengedalian banjir seperti waduk, Kanal Barat dan Kanal Timur ,dibawah kelola Pusat yaitu Kementrian PU. DKI hanya kebagian saluran tersier dan sekunder. Soal kemacetan, tidak semua jalan di DKI dibawah kendali Pemrov,seperti  Jalan toll dalam kota yang berdampak kepada kemacetan dijalur non toll sepenuhnya wewenang Kementrian PU , dan ini termasuk gorong gorong yang ada dibawah jalan toll ,dan trotoar. Kebijakan keras terhadap pemilik kendaraan tidak bisa diterapkan cepat karena butuh Keputusan Presiden. Belum lagi kebijakan pemerintah pusat terhadap program mobil murah yang berperan besar memperumit upaya jakarta tidak macet. Makanya jangan terkejut bila program ideal yang diusung oleh Jokowi ketika kampanye melambat pelaksanaannya karena proses komunikasi dengan pusat memang tidak mudah. Karena ini berhubungan dengan politik kekuasaan dimana ada beragam partai yang duduk dipusat dan satu sama lain saling cross connecction dengan DPR,DPRD dan LSM.Sedikit saja Jokowi berlaku keras,maka serangan balik sangat kejam dan tidak peduli niat baik Jokowi  untuk rakyat Jakarta.

Sampai hari ini JOKOWI tidak pernah mengomentari wacananya sebagai capres terunggul dibandingkan dengan capres yang lain. Diapun tidak merasa bangga akan tingginya elektabilitas lembaga Survey terhadap peluangnya menjadi presiden. Karena itu tidak ada alasan yang tepat baginya untuk membalas orang yang menghujatnya, merendahkannya sampai memfitnahnya agar citranya jatuh.  Dia hanya tersenyum dengan itu semua tanpa terpengaruh sama sekali dan usahanya tetap focus bekerja keras sebagai Gubernur. Bahwa pada hari ini dia mendapatkan amanah untuk kepentingan orang banyak dan  soal besok dia tak ingin berwacana. Itu urusan Allah. Dia hanya tahu bahwa urusan jabatan baginya adalah urusan penugasan dan itu sesuai aturan ada ditangan Partai.Dalam hal ini ada pada Ibu Megawati sebagai KETUM PDIP. Dia sadar itu sebagai sikap rendah hatinya. Tapi  itulah yang membuat saingannya merasa punya peluang untuk merusak citranya dengan cara cara omong kosong. Bagaimanapun Jokowi memang berbeda dengan yang lain.Dia tidak menghujat, tidak menfitnah, tidak merendahkan orang lain, dan yang penting dia tidak korup. Seumur hidupnya tidak pernah jadi pegawai alias jongos. Dia memang  terlahir sebagai leader. itulah fitrahnya yang senantiasa dijaganya dengan akhlak islami, yaitu cinta dan kasih sayang...