Sultan HB X

Ketika Tsunami terjadi di Nias Sumatera Barat dan gunung Merapi meletus di Yogya, kita melihat sosok berbeda dari dua pemimpin wilayah ini. Gubernur Sumbar yang dipilih secara langsung oleh rakyat lebih memilih pergi keluar negeri ketika rakyat menderita akibat tsunami. Tapi Gubernur Yogya yang dipilih secara tidak langsung ada didekat rakyatnya yang terkena bencana Merapi. Empatinya lebih tinggi dibandingkan dengan Gubernur Sumbar yang dipilih secara langsung. Dari contoh kasus ini kita melihat fakta bahwa pemilihan secara lansung tidak menjamin penguasa semakin dekat kepada rakyat. Data Kementrian Dalam Negeri sejak tahun 2004 - 2010 ada 150 Gubernur/Bupati/Walikota yang terpidana karena korup. Semakin memberikan fakta pemilihan secara musyawarah lebih mengedepankan qualifikasi moral karena dipilih oleh orang yang qualified lahir batin. Kita merindukan kepemimpinan lahir bukan karena kompetisi pasar untuk menjadi kecap KS Nomor 1. Kita rindu pemimpin yang terpilih oleh kearipan dari sekumpulan mereka yang terhormat karena budi akhlaknya.

Ketika Reformasi digulirkan, ketika UUD 45 diamandemen, Sultan hanya diam. Dia menerima itu sebagai bagian kepatuhannya atas kehendak rakyat. Yogya telah berkomitmen mendukung segala konsep NKRI. Dia percaya sebuah rumah besar bernama Indonesia sebagai tempat yang nyaman untuk semua. Walau sejarah membuktikan eksitensi Keraton melawan penjajahan dan pendukung utama NKRI, keberadaan Keistimewaan Keraton pun diterima dengan suka cinta sebagai bagian dari NKRI. Dia patuh karena itulah bentuk kecintaan Keraton kepada republik yang dibangun dengan darah dan airmata. Tanyalah kepada semua rakyat Yogya tentang Sultan dan keluarganya. Walau rakyat Yogya merupakan perpaduan berbagai etnis nusantara namun tak ada sapun rakyat yang tinggal di Yogya yang tak merasa nyaman dibawah sistem yanga ada. Jarang sekali atau mungkin tidak pernah rakyat Yogya mengejek atau mentertawakan kepeminpinan Kraton.

Hampir tidak pernah kita dengar keluarga sultan dan Sultan sendiri dibicarakan oleh publik dalam skandal yang amoral. Semua tahu Sultan tidak dikaruniani anak laki laki dari perkawinannya. Semua tahu Sultan tidak punya pewaris laki laki kesultanannya. Semua tahu, Sultan berhak secara budaya keraton dan agama untuk menikah lagi agar mendapatkan seorang putra sebagai pewaris tahtanya. Tapi, lihatlah, Sultan tidak menggunakan haknya itu. Dia menerimanya dengan ikhlas sebagai bagian dari takdirnya dan tak peduli dengan kelangsungan tahtanya dimasa depan. Ketika pemerintah mulai menggoyang sistem kepemimpinan Sultan sebagai Sultan dan Gubernuh Yogya, Sultan lebih memilih untuk tidak ingin dipilih lagi menjadi Gubernuh. Diapun tak ingin diberikan hak imunitas dengan hak hak istimewanya sebagai Sultan.

Dia ingin menegakkan kalamullah. Bahwa semua manusia dihadapan Allah adalah sama.Tidak ada yang istimewa. Juga dihadapan hukum semua manusia itu sama. Tapi bagi pemerintah yang memaknai demokrasi, yang memaknai hukum diatas segala galanya, justru berbuat bertolak belakang dengan semangat moral dari hukum itu sendiri. Demi tercapainya sistem pemilihan Gubernuh secara langsung, pemerintah bersama rezim reformasi bertekad menegakan UUD 45 yang telah di amandemen itu walau pada waktu bersamaan pemerintah telah melanggar dasar dari keberadaan hukum itu sendiri dengan memberikan hak istimewa kepada sultan dan keluarganya. Ini sangat membingungkan dan terkesan bersikap ganda. Munafik. Sikap Sultan sudah jelas bahwa dia dan keluraganya tak perlu diberi hak imunitas oleh UU. Sultan menyadari budaya yang merekat dirinya dengan rakyat Yogya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan UU itu sendiri. Karena didalamnya ada tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab di hadapan Allah.

Dari sosok Sultan dan keistimewaan Yogya yang diangkat dari sejarah berdirinya republik ini, dari kehendak politik rezim saat ini, maka tahulah kita bahwa sebetulnya yang terjadi adalah melepaskan lem budaya dari rakyat. Melepaskan budaya dan moral dan spiritual dari tengah masyarakat untuk akhirnya berkiblat pada satu hal , yaitu kekuasaan bukanlah budaya, bukanlah spiritual tapi barang dagangan untuk siapa saja berhak untuk mendudukinya selagi mampu melewati sistem demokrasi yang mahal dan kapitalis itu. Untuk itu , biarlah sultan dengan segala hak imunitasnya yang menjadi icon keistimewaan Yogya. Sebuah cara smart power namun culas dari pemikiran sekular untuk membujuk Sultan tunduk dengan RUU yang diusulkan pemerintah. .Tidak peduli karena itu moral hukum diinjak injak. Tapi satu hal yang dilupakan oleh rezim reformasi, Sultan bukan tipe manusia yang kemaruk kehormatan imunitas itu dan jabatan. Dia akan selalu berdiri kokoh diatas kekuatan moral budaya dan agama. Itulah yang membedakan seorang pemimpin umat dan petualang kekuasaan.