Thursday, July 10, 2008

Hak Angket?

Sesuatu yang berada didalam perut bumi begitu berharganya, Dia ada kadang tiada. Dikejar dengan segala technology canggih. Resiko terbentang tak mengurangi minat orang untuk memburu. Tak terbilang dana terbuang dalam perburuan yang tidak pasti. Namun ada harapan. Ketika dia ditemukan. Jutaan kibik Lumpur berwarna hitam melesat keluar. Ini adalah dolar . Impian datang dan kenyataan adalah laba tak terbilang. Lantas bagaimana bila kenyataan yang datang adalah prahara. Maka itu adalah resiko yang harus bayar. Negara memberikan legitamasi dalam petualangan itu dan rakyatlah senyatanya penerima resiko itu. Lumpur Lapindo adalah kisah nyata betapa eksplorasi migas yang dilegitimasi negara yang akhirnya meluluh lantakan bangunan dan pemukiman. Ini menjadi saksi bisu dalam peran negara yang brengsek. Bisa karena dollar hitam tak datang, rakyat harus siap dikorbankan. Bila bersua maka rakyat siap jadi penonton dan konsumen.

Korban adalah rentetan cerita yang harus dilupakan dalam tidur siang. Rakyat adalah takdir yang memang harus dikorbankan. Kebodohan dari keinginan untuk dikorbankan bukanlah moralitas untuk dipikirkan. Semua menjadi monument: bukti dari konspirasi semua pihak yang mempunyai kepentingan dari kemungkinan sebuah project explorasi migas. Bila bencana yang datang maka semua pun boleh melupakannya dan membiarkan kubangan masalah untuk rakyat. “Ini adalah korban dari proses pembangunam”. Itu katanya. Namun yang pasti deretan derita terlalu panjang. Lost potential economic wilayah jatim akibat Lumpur lapindo mencapai Rp 170 triliun sepanjang 2007-2008.. Untuk Memulihkan hak ekonomi sosial budaya dari 30.000 warga korban lumpur ditambah hak ekonomi dari 500.000 orang lainnya menjadi begitu berarti untuk mengurangi tekanan ekonomi. Kenyataanmnya 30% potensi ekonomi stagnan. Semua diam. Para birokrat, LSM , politisi , semua tak bersuara lagi,.Entah mengapa. Seakan suara derita dan tangisan rakyat berlalu dibawa angin malam.

Migas, materi dari perut bumi. Nilainya lebih dari sekedar dollar. Ada hidden power bermain. Dunia gamang karenanya. Produksi berlebih maupun berkurang tetap saja menjadi masalah. Tak ada kekuatan politik , termasuk AS, yang dapat tegar melawan ketidak pastian MIGAS sebagai komoditi. Para juragan kapitalis tahu betul memanfaatkan emosi dollar hitam ini. Doposito bank tidak lagi menarik kecuali transaksi option crude oil. Selagi mesin industri harus hidup dari MIGAS maka selama itupula juragan kapitalis bermain dengan harga. Ada laba dan kamuplase harga syah saja dibuat. Dunia terjebak karena kerakusan kapitalis. System transaksi perdagangan komodity telah menggiring dunia dalam jebakan emosi yang membuat legitimasi negara terelimasi. Migaspun menjadi ancaman stabilitas ekonomi dunia. Begitupula dengan energi alternative yang terjebak dengan solusi tata niaga dan pembiayaan yang menyulitkan. Migas tetaplah primadona walau menyakitkan.

Migas membuat president meradang dan terancam. Hak angket DPR berkerja. Setelah sebelunya berusaha menghadangnya dengan kekuatan koalisi partai pendukung president. Akhirnya rontok dimakan politik kepentingan. Apa yang bisa dilakukan oleh hak DPR dengan angketnya? Kalau itu untuk menata kembali system pengelolaan MIGAS maka itu adalah tugas mulia. Tapi apakah mungkin. ? .Inilah satu satunya negera didunia yang menyerahkan resource MIGAS 98% kepada Asing. UUD 45 pasal 33 dikangkangi oleh semangat pro pemodal. Bukan rahasia lagi bila angka exsport MIGAS yang dicatat oleh Dirjen Bea cukai tidak sama dengan catatan Departement Pertambangan/BP MIGAS. Selalu angka Export MIGAS lebih rendah daripada catatan dari BP MIGAS maupun Departement Pertambangan. Hebatnya lagi selalu saja eselon satu setingkat Dirjen Bea Cukai dipilih oleh president. Bukan oleh Menteri keuangan. Yang lebih mengejutkan lagi bahwa tradisi ini sudah berlangsung sejak era orde baru. Berganti president berkali kali , tetap saja cara ini dipertahankan. MIGAS adalah borok lintas partai, lintas rezim, lintas birokrat dan lintas LSM.

Belum lagi pajak yang berkaitan dengan cost recovery kontrak production sharing yang menjadi lumbung emas bagi aparat pajak untuk mendapatkan suap.Belum lagi soal isu lingkungan hidup. Soal kebijakan eksport dan import migas. Semua adalah sumber income birokrat dan politisi dari resource yang bernama MIGAS., yang selalu saja pada akhirnya hak rakyat sebagai pemilik syah negara dikorbankan. Sharing collective terbangun demi memperkaya diri sendiri tanpa peduli rakyat yang kelaparan dan kehilangan masa depan. Namun selalu ada alasan pembenaran dari kenyataan yang ada., Munafik. Hak angket pada akhirnya hanyalah bargain position para elite politik dihadapan konglomerasi minyak asing. Maka tentu ada ongkos untuk dibayar kepada elite agar MIGAS tetap dikuasai asing. Tentu pula penentang Hak angket dan pendukung HAK angket akan sama sama mendapatkan fuel untuk bertarung di PEMILU melawan new comer . PEMILU sudah dekat dan rakyat akan digiring ke dalam bilik suara untuk kembali memilih dan percaya , akhirnya sama saja untuk siap dilupakan dan ditindas oleh asing melalui tangan tangan mereka yang nanti duduk disenayan dan diistana.

No comments:

Bencana itu karena Tuhan murka?

  Tahun 2008 atau tepatnya 14 Mei saya mendengar kabar dari berita TV terjadi gempa di Sichuan China. Saya teringat dengan sahabat saya yang...