Monday, January 08, 2024

Mimpi Jadi Presiden

 





Mari perhatikan masing masing paslon melihat kondisi utang negara kita. 


Paslon 1. Mengelola utang negara secara bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan menjaga rasio utang terhadap PDB kurang dari 30,0% pada 2029.


Paslon 2. Memperbaiki tata kelola utang pemerintah dengan menggunakannya hanya untuk sektor-sektor produktif.


Paslon 3. Berhati-hati dalam berutang terutama pembangunan infrastruktur yang berisiko tinggi.


Mari kita bahas masing masing paslon. 

Paslon 1. Apa yang akan dilakukan oleh Paslon 1 sama dengan apa yang sudah dilakukan SBY selama 10 tahun. Pertumbuhan utang rendah memang. Tetapi hasilnya biasa biasa saja. Terkesan auto pilot. 


Paslon 2. Apa yang akan dilakukan oleh paslon 2, itu juga sama dengan program Jokowi selama dua periode. Selalu bilangnya utang untuk sektor produktif. Nyatanya utang semakin membesar, bahkan terbesar sepanjang sejarah republik. Tadinya utang ke IMF udah dilunasi oleh SBY, era Jokowi kita terpaksa utang lagi dalam bentuk SDR ke IMF. Hasilnya makin terpuruk. Apalagi ruang fiskal yang diwariskan Jokowi hanya 2% dari PDB.


Paslon 3. Era Jokowi sebagian besa infrastruktur dibiayai lewat skema KPBU. Justru belanja modal APBN era Jokowi hanya 1,33% dari PDB. jauh lebih kecil dari era SBY yang mencapai diatas 2%. Jadi kalau sikap hati hati terhadap utang infrastruktur, itu akan justru mengurangi ekspansi APBN terhadap proyek infrastruktur. Akan lebih kecil dari jokowi. Ya engga jalan pembangunan. Bisa saja negara aman, tetapi utang publik akan meningkat akibat proyek dibiayai swasta lewat perbankan.  Ini bisa lebih bahaya karena tanpa kendali.


Nah setelah tahu agenda mereka. Sekarang kita lihat data makro negara kita. Tahun 2022 saja hampir 1/3 APBN atau dari Rp. 3096.26 T. Cash out untuk cicilan dan bunga mencapai Rp. 906.34 T. Atau kalau diprosentasekan mencapai 29%. Rata rata dalam rentang 2017 hingga 2022 tercatat sekitar 31,33% APBN digunakan hanya untuk membayar utang dan bunganya. Siapapun yang berkuasa, itu harus dihadapi. 


Nah mari kita realistis melihat situasi negara kita. Saya minta anda bayangkan diri sendiri. Andai 1/3 pendapatan anda habis untuk bayar cicilan utang dan bunga. Saya yakin siapapun pasti sesak napas. Orang miskin akan semaput. Orang kaya walau pendapatan besar,  pengeluaran juga besar. Semaput juga.  Yang pasti yang akan terjadi pada siapapun paslon yang menang  Pilpres, mereka akan menghdapi defisit anggaran akibat beban utang itu. Untuk tutupi angaran yang bolong, mau engga mau utang lagi. Maka jadilah gali lobang tutup lobang. Itu sudah terjadi pada era Soeharto sampai Jokowi. Tidak ada new paradigma mengelola utang. Jadi semua paslon itu tidak punya apapun sumber daya keuangan untuk melaksanakan program gratis atau apalah. Semua omong kosong. Benar benar wastiing time.


Setelah kita paham situasi realisitis dan janji paslon, lantas apa yang bisa kita sarankan kepada Paslon agar kita bisa lepas dari jeratan utang dan pada waktu bersamaan APBN bisa ekspansi lewat surplus APBN. Caranya sederhana saja. Ya cara gila lah..


***

Saya bermimpi. Mimpi loh. Jadi jangan baper. Yang namanya mimpi kan bebas. Andaikan saya jadi presiden. Saya bisa selesaikan masalah bangsa ini dalam lima tahun. Apa program saya.


Pertama. Saya akan sekuritisasi kandungan algae yang ada di laut. Value nya adalah green energy berupa biofuel, downstream  untuk pharmasi dan bioplastik.  Berdasarkan data potensi sumber daya Algae sebesar USD 600 miliar setahun atau Rp. 9000 triliun. Itu bisa disekuritisasi lewat pasar uang atau SWAP bagi pemegang SBN domestik atau global bond. Pembayaran bunga (coupon ) lewat credti carbon green energy itu. Masalah utang selesai. Bisa hemat APBN untuk bayar bunga dan cicilan  sebesar Rp. 500 triliun setahun. Dana itu saya gunakan untuk Riset agar industri bisa tubuh  dan mandiri.


Kedua. Saya akan turunkan pajak penghasilan sampai 10% untuk PMDN namun untuk PMA 30%. Karena adanya perlindungan dan insentif kepada pemain domestik. Ini akan mendorong terjadinya kemitraan dalam negeri dengan investor asing yang bisa menjamin transfer tekhnololgi. Namun pada waktu bersamaan saya akan terapkan pajak kekayaan pribadi sebesar 10% dari jumlah kekayaan tidak Produktif. Passive income bunga dari bank tetap dianggap harta tidak proudktif. Batas tidak kena pajak kekayaan adalah Rp. 1 miliar.  Tetapi nol % kalau harta itu bersifat produktif. Ini akan mendorong meluas nya inklusif keuangan non bank. Cost of money jadi murah. Tentu sektor real akan melesat tinggi. 


Ketiga.  Saya akan restruktur hubungan keuangan pusat dan daerah. Penerimaan pajak kekayaan menjadi hak/ milik Daerah. Tapi PPH tetap milik pusat. Untuk menampung kelebihan dana penerimaan pajak kekayaan oleh daerah, saya akan perintahkan Soverign Wealth fund atau Indonesia Investment Authority (INA) terbitkan surat utang untuk menyerap nya dan disalurkan kepada daerah lewat pembelian local government financing vehicle (LGFV). Jadi walau fiskal daerah longgar namun standar nya bisnis dan invesment. Kalau engga layak ya engga bisa pakai uang pajak kekayaan itu. Nikmati saja bunga dari INA. ini akan mendorong hanya kepala daerah yang kompeten bisa memimpin.


Keempat. BLT dan Subsidi saya hapus. Tapi Janda telantar dan anak terlantar saya lindungi lewat lembaga independent. Dananya dari bunga LGFV yang diterima oleh INA. Anak terlantar ditempatkan dalam asrama, dengan dilengkapi fasiitas pendidikan. Mereka kelak akan jadi aparatur negara, yang pasti loyal. Para janda terlantar akan dididik jadi pedagang agar mereka tidak dibegoin sama buaya darat. Negara mempindana anak yang telantarkan orang tua uzur. PNS saya rasionalisasi lewat IT system dan test kompetensi. Bisa hemat 40%  anggaran belanja pegawai. Hasil penghematan itu dipakai untuk restruktur tataniaga berbasis Warehousing  Ecommerce market place. Sehingga terjadi panetrasi peluang usaha bagi semua. 


Nah cukup 4 itu saja. Soal lainnya saya dukung kuat secara politik lembaga independent seperti BPK, OJK, BI, PPATK, MK, MA, MY, Kompolnas, KPK,  SMAC, KOMNAS HAM. Saya pastikan tidak ada intervensi dari partai atau elite politik. Caranya? saya cabut UU ITE khusus berkaitan dengan pejabat negara. Buka kebebasan berpendapat seluas luasnya. Sehingga walau saya tidak punya teman di elite tetapi rakyat sahabat saya untuk jadi mata dan telinga saya. Gimana ? keren engga pedagang sempak? Tapi itu cuman mimpi, bro..


No comments:

Politik pangan paska Pemilu.

  Ketika melihat orang antri beli beras dengan jatah 5 kg. Entah mengapa saya menangis. Saya membayangkan istri saya yang sedang dalam antri...