Kualitas elite rendah..

 

Dari diskusi dengan teman teman. Saya tahu pejabat dan elite kita  berniat baik untuk bangsa ini. Namun karena keterbatasan wawasan dan literasi, mereka sangat mudah diyakinkan pihak luar untuk membuat kebijakan yang justru merugikan negara. Kadang membuat saya geleng geleng kepala. Ada Permen dibuat setiap bulan ganti. Bahkan Tax Amnesty mau diadakan lagi untuk ketiga kalinya. Ketahuan banget, saat membuat aturan itu mereka tidak paham esensi yang hendak dicapai.

Kadang hal sederhana saja mereka tidak pahami. Misal, udah jelas IUP itu diberikan kepada Perusahaan atas dasar tender offer atau lelang. Dalam lelang itu harus jelas kapasitas dan kapabilitasnya sebagai investor dan kontraktor. Hanya yang qualified yang bisa dapat IUP. Eh entah mengapa, muncul ide tanpa lelang. Kepres memberikan IUP dengan cara tunjuk aja. Kebetulan yang dapat fasilitas tanpa lelang itu adalah Ormas besar. Padahal esensi IUP itu adalah produktifitas dan efisiensi ekstraksi, bukan bagi bagi konsesi.

Kita eksportir batubara nomor 1 dunia, tetapi bursa batubara ada di Singapore dan Shanghai. Kita penghasil CPO terbesar dunia, tetapi bursa CPO ada di Singapore dan Malaysia. Itu artinya kita memang tidak paham arsitektur bisnis SDA. Mengapa ? kalau kita punya control atas bursa batubara, CPO, nikel, kita bisa tahu pasti kapasitas ekstraksi yang bisa membuat negara untung tanpa harus mengekploitasi SDA berlebihan.

Kalau bursa ada pada kita, otomatis trader akan berdatangan ke Indonesia. Nah financial iklusi bisa berkembang meningkatkan likuiditas dalam negeri. Kita akan jadi hub financial center untuk komoditas strategis. Yang tentu mendorong terjadi beragam peluang untuk tumbuhnya Industri downstream dalam negeri.

Kita adalah buyer pangan nomor lima terbesar di dunia. Mengapa kita tidak bangun ekositem pangan lewat bursa komoditas pangan , yang kita create sendiri? Kalau kita punya ekosistem bisnis pangan, Pelabuhan laut kita di Sulawesi, Lombok dan Sumatera bisa jadi Hub logistic berkelas dunia. Itu akan jadi magnit datangnya teknologi pertanian dan modal. Karena sumber daya lahan kita luas sekali dan posisi geographi kita sangat staregis di asia pacific.

Sudah tahu bahwa daya beli masyarakat drop. Apa pasal? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah di Indonesia menurun dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024. Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang jatuh ke kelompok ekonomi yang lebih rendah atau jatuh ke kelas miskin.  Padahal kita semua tahu, yang menggerakan ekonomi domestic (dagang dan jasa ) adalah konsumsi kelas menengah. Tetapi anehnya engga ada sense of crisis walau index PMI kontraksi karenanya. Sibuk bela diri dengan retorika.

Implkasi hampir 10 juta orang  kelas menengah jadi miskin, itu sangat significant terhadap drop nya daya beli masyarakat. Sementara kita tahu bahwa lebih 50% sumbangan PDB itu adalah konsumsi rumah tangga. Dan pemerintah tetap saja naikan PPN 12%.  Ditambah lagi tidak ada upaya serius memberantas Judol dan Pinjol yang jelas berperan melemahkan daya beli. Ini membuktikan kebijakan tidak holistic dan tidak berorientasi pertumbuhan ekonomi berkualitas. 

Kini yang membuat kita miris. Orang terkaya di Indonesia, itu dari  batubara. Orang muda terkaya di Indonesia, juga dari batubara. Dari 10 pemilik private jet swasta, 8 pengusaha tambang. Tapi perusahaan holding mereka terdaftar di Singapore.  Anehnya, tidak ada keberanian menetapkan pajak kekayaan 10% kepada mereka. Inggris saja lakukan itu untuk mengatasi defisit anggaran. Apakah sebegitu bodohnya pemerintah, bila SDA itu tidak berdampak luas terjadinya transformasi ekonomi yang berkeadilan. Malah negara terjebak hutang gigantic. Lucunya pemerintah selalu punya alasan namun itu tidak mengubah apapun bagi kepentingan nasional 

Dan memang pejabat tidak paham membaca data dan kurang literasi.Mengapa ? Problemnya karena politik lewat demokrasi langsung, tidak memungkinkan tampil nya elite yang punya kompetensi kelas dunia dan visioner atas dasar nation interest.  Ditambah lagi mayoritas pemilih memang low grade IQ nya. Bagaimanapun ini masalalu. Kedepan, saya berharap YMP Prabowo memahami ini dan bersikap jelas agar bisa segera rasionalisasi pejabat. Sehingga kita bisa punya pejabat yang punya kompetensi tinggi dalam menyelesaikan masalah dan menghadapi ketidak pastian ekonomi global.

Tahu diri..

 

Kalau anda sendirian, anda tidak perlu mikir apapun dalam bertindak. Karena yang nanggung resiko anda sendiri. Tapi Ketika anda menikah. Anda tidak bisa lagi bebas berbuat. Harus berpikir bijak. Ada istri yang akan ikut nanggung resiko. Ketika istri hamil. Anak lahir, bertambah lagi pihak yang harus anda pikirkan dalam bertidak. Keliatan kebebasan anda tidak lagi sepenuhnya bebas. Tetapi One is nothing. Two is something.

Begitu juga dalam kehidupan bisnis. Ketika anda usaha sendiri. Anda bebas. Mau buka toko jam berapapun. Engga ada yang peduli. Mau boros atau hemat, engga ngaruh kepada orang lain. Semua kembali kepada diri anda sendiri. Tapi Ketika anda mulai dirikan perusahaan resmi. Karyawan di hired, kebebasan anda dibatasi oleh UU PT. Engga bisa sembarangan, seperti usaha sendiri. Ada negara yang awasi. Maklum  negara berhak atas income anda dan karyawan berhak atas UMR.

Ketika anda pinjam uang ke bank. Bertambah lagi yang ikut terlibat. Anda tidak bisa seenaknya gunakan uang. Harus mulai patuh dengan prinsip akuntasi. Setiap gerak anda harus memikirkan bank, negara dan karyawan. Anda tidak bisa bebas sepenuhnya. Dan kalau anda masuk ke bursa. Bertambah lagi yang menjadi bagian dari anda. Yaitu public. Artinya setiap keputusan anda, banyak pihak yang harus anda jaga dan perhatikan. Setiap keputusan berdampak luas terhadap mereka.

Negara juga sama. Presiden hanyalah satu orang. Walau dia punya kekuasaan tertinggi. Namun dalam negara itu sudah terbentuk struktur yang kokoh, terkait dengan sosial, budaya, ekonomi, politik.  Struktur itu dalam bentuk Konstitusi, UU, Peraturan. Peraturan pun ada yang tertulis bersifat hukum positif, ada juga yang tidak tertulis berupa hukum moral. Presiden tidak bisa seenaknya membuat keputusan dengan alasan cepat atau hebat menurut persepsi dia. Kesalahan membuat keputusan bisa berdampak luas. 

Misal dengan alasan politik, membiarkan korupsi terjadi. Tidak tegas kepada penegakan hukum. Walau tidak berbuat namun keputusan bersikap seperti itu sudah mengorbankan rakyat banyak. Mungkin hukum dunia tidak bisa mengcover, tetapi hukum moral  tidak bisa dihindari. Setiap rakyat yang kelaparan atau kena PHK pasti mengutuki anda sebagai presiden. Anda bebas saja membuat keputusan berhutang karena alasan APBN. Tapi kalau karena utang itu income rakyat tergerus. Daya beli drop, karena inflasi dan depresiasi kurs. Itu akan jadi kutukan rakyat juga. Kutukan itu akan berdengung ke langit yang akan menyempitkan kubur anda kelak.

Nah baik kepala keluarga, pimpinan perusahaan, presiden. Sama saja. Tidak ada kebebasan seperti dia masih sendirian. Sebenararnya bukan berarti tidak bebas tidak bisa efektif berbuat.  Justru  semakin efektif kalau tahu bagaimana bertransformasi dari personal menjadi bagian dari peradaban. Apa maksudnya? Ya anda harus tahu diri. Tahu diri dalam hal menerima hukum tertulis maupun tidak tertulis. Patuhi itu. Bukankah aturan itu ada karena konsesus dari adanya Lembaga dan anda bagian dari Lembaga itu. Menghormati konsesus adalah menghormati diri anda sendiri.

Jadi kalau sebagai kepala keluarga. Hormati posisi istri atau suami pada tempatnya. Tahu diri! Kalau mau selingkuh atau berbuat nekat, pikirkan dampaknya kepada istri/ suami dan anak anak. Karena resikonya bukan anda doang. Tapi ada istri/suami dan anak yang ikut kena dampaknya. Sebagai pengusaha, jangan anggap asset perusahaan punya pribadi. Pikirkan hak karyawan, banker, negara dan investor. Tahu diri. Sebagai presiden jangan sok berkuasa seperti raja. Negara itu republic milik semua orang. Banyak pihak yang ikut mikir dan peduli. Banyak nasip orang dipertaruhkan. Tahu diri! Patuhi aturan dengan rendah hati. Gitu aja

Saran kepada YMP: Swasembada pangan.

 

YMP Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan dalam lima tahun kepemimpinanya. Untuk merealisasikan targetnya ini, bahkan dirinya membentuk Kementerian Koordinator Khusus Bidang Pangan yang dinahkodai oleh Zulkifli Hasan.  Saya tidak ingin mengkritik tetapi mengingatkan serta menambahkan saran agar niat baik YMP itu terlaksana. Ada tiga catatan dari saya.

Pertama. Sebaiknya pemerintah revisi dulu UU Ketahanan Pangan No. 18/2012. Karena menurut UU itu ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan. Tidak ada pasal mengharuskan swasembada pangan. Yang ada,  jaminan tersedianya pangan yang cukup, aman, dan bergizi, dan terjangkau.  Karena UU itu ketahanan pangan kita hancur. 

Kalau tidak ada perubahan UU tersebut, maka janji Menko Pangan bahwa pemerintah mungkin tak akan mengimpor beras pada tahun 2025 nanti. Itu hanya omong kosong. Karena amanah UU mengharuskan impor kalau stok berkurang. Jadi impor tidak tabu dan mudah menimbulkan moral hazard rente impor. Perubahan ini penting agar program swasembada pangan punya payung hukum yang kuat dan bisa menjadi mandatory spending APBN untuk ekspansi lahan, sarana dan prasarana, riset pertanian.

Kedua. Belum ada UU Swasembada Pangan. Yang ada UU No. 41 tahun 2009, yang terkait dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2P). UU ini bertujuan untuk: Menekan laju konversi lahan sawah, Mempertahankan fungsi ekologi lahan, Menjamin keberlanjutan pasokan pangan, Melindungi lahan-lahan subur dengan produktivitas tinggi.  UU ini nyatanya dalam praktek di langgar begitu saja. Sehingga setiap tahun 70.000 hektar lahan pertanian berkurang luasnya. Bahkan lahan estate food di Kalimantan Tengah berubah fungsi jadi lahan kebun sawit. 

Seharusnya ada UU Khusus Swasembada pangan. Sehingga program Menteri pertanian akan membentuk petani milenial  untuk  program pencetakan sawah baru, 3 juta hektare sawah dalam 4 tahun dan optimalisasi lahan (oplah) 1 juta hektare di 2025 akan secure dari upaya konversi lahan. Program ekologi pertanian bisa dilaksanakan dengan focus meningkatkan kesejahteraan petani. Tentu reforma agraria lebih punya kepastian hukum.

Ketiga. Peran BULOG harus menyatu dengan UU Sistem Resi Gudang No.9 tahun 2011. Artinya kalau memang akan lakukan trasformasi BULOG, ya jangan lagi BUMN dengan penugasan sebagai operator operasi pasar untuk stabilitas harga dan pasokan. Tetapi lebih kepada tataniaga pangan ( regulator/otoritas tataniaga). 

Nah jadikan BULOG sebagai business supply chain pangan. Lengkapi dengan infrastruktur modern seperti warehousing ecommerce market place berbasis IT. Sehingga memotong rente. Lengkapi juga dengan supply chain financial yang terhubung dengan fund provider dan clearing house commodity. Sehingga pasar produksi petani terjamin. Penentuan jenis produksi pangan bisa diarahkan sesuai demand pasar. Pasokan pupuk, bibit, pestisida  terjamin langsung tanpa perantara. Dana riset dan pembinaan lebih terprogram.

***

Mengapa tiga catatan itu saya sampaikan ? karena di era modern sekarang, kita harus mengubah paradigma pertanian dari tradsional ke business as usual. Jangan lagi dipolitisir. Pertanian sudah seharusnya dikelola dengan mindset industry. Apa maksudnya? Business yang sustain apabila kepentingan produsen mencetak laba terjaga tanpa merugikan konsumen. Dan disanalah peran negara harus hadir dalam bentuk insentif produksi, bukan konsumsi. 

Karena pada akhirnya harga akan turun sebagai efek kompetisi. Tentu selagi iklim usaha pertanian ramah ( tanpa rente), akan membuka peluang bagi semua untuk berproduksi, dengan harga terjangkau. Kalau tiga hal tersebut menjadi perhatian, tidak perlu orang dibujuk jadi petani. Orang akan datang dengan antusias nya sendiri. Karena tahu bertani bisa menjadi kaya. Demikian.

Judol racun yang sengaja ditebar.?

 

Saya dapat cerita dari supir Ojol. Derita dan sesal akibat judol. Tadinya usaha konfeksinya lancar. Namun karena covid, usahanya terpuruk. Dari sisa uang tabungan, dia gunakan iseng main Judi slot secara online. Awalnya main kecil. Tetapi setelah menang diapun terpacu dan terpancing main agak besar. Akhirnya tidak lagi terkontrol. Apa hasilnya?. Tabungan habis. Rumah tangga bubar. Anaknya yang laki laki ikut dia dan yang perempuan ikut istrinya.  Dia harus mulai dari nol lagi. 

“ Yang saya sedihkan pak. “ katanya dengan nada getir. “ selama kecanduan judol itu tiap hari saya ribut dengan istri. Mudah sekali marah. Kalau istri minta uang. Mudah sekali tersinggung, kalau istri peringatkan. Engga ada lagi rasa sayang dan cinta, yang mengharuskan saya bersabar. Itu karena saya selalu focus ingin menang. Namun yang didapat malah kalah terus. Saya menyesal namun harga akibat kebodohan itu sangat mahal. Moga orang lain tidak ikut senasip dengan saya.” Lanjutnya.

Bagi orang kaya berjudi itu hanyalah hiburan. Karena kecanduan bertaruh, sama seperti menghirup kokain. Tetapi tetap saja itu tidak sehat secara mental. Nah bagi orang miskin. Kecanduan judi disamping merusak mental juga merusak ketahanan financialnya. Cepat sekali jatuh kelas. Kalau dia kelas menengah, cepat sekali jatuh ke kelas miskin. Kelas miskin mudah terjangki penyakit social, seperti melacur, merampok atau menipu.

Makanya semua agama melarang berjudi. Jadi tidak perlu ada survey tandingan bahwa berjudi menyehatkan mental atau berjudi mendatangkan pajak dari sumber underground. Engga perlu. Kerusakan yang ditimbulkan oleh penyakit social akibat judi jauh lebih besar dari pada putaran uang yang ditimbulkannya. Kalau niat bernegara membangun peradaban, makan berjudi itu sangat merusak peradaban.  

Kalau melihat data trend judi online dari tahun ketahun, jelas sekali peningkatannya sangat cepat. Bahkan data 2024 berdasarkan survei Drone Emprit, negara kita menduduki peringkat pertama sebagai negara yang memiliki banyak pemain judi online di dunia. Padahal melanggar  UU ITE No. 1 Tahun 2024  Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3). Ancaman hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun. Mengapa sampai massive dan trend nya terus meningkat ? Nah saya akan membahas masalah judol ini secara menyeluruh namun ringkas.

Regulasi

Kalaupun pemerintah bisa block situs judol, dan memang sudah jutaan di-block namun itu tidak efektif. Karena tidak sulit untuk membuka situs baru dengan mengubah DNS. Lantas apa penyebabnya ? karena kita tidak punya data center khusus clearing ID Privat. Apalagi PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). PSE lingkup privat boleh  menyimpan data pada server di luar negeri. 

Inilah sumber masalahnya.  Dengan data privat ada di luar negeri. Maka melalui rekening virtual atau digital cash, berjudi online mudah dilaksanakan bagi siapa saja dan dimana saja.  Tindakan blockir itu sama saja useless. Buang waktu. Kecuali PP No. 71/2019 diubah. Masalahnya apakah kita siap dengan data center sendiri? Tentu sangat siap kalau ada kemauan.

Besarnya aliran dana.

Aliran dana Judol ini sangat besar, dan karena dia bisnis underground tentu bebas pajak.  Menurut Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan hingga November tahun ini, nilai transaksi judol sudah tembus Rp 283 triliun.  Aliran dana menggunakan nama pribadi, jumlahnya massive. Layering dana ini sampai ke rekening bandar tentu sangat canggih dan tanpa keterlibatan oknum aparat  tidak mungkin terjadi.

Bayangkanlah. Putaran uang sebanyak itu dipastikan 100% Profit. Karena dipastikan tidak ada yang menang kecuali bandar. Tentu uang sebanyak itu bisa berubah jadi dirty money. Yang memungkinkan aparat, pejabat dan politisi hidup dari uang pelaku criminal, yaitu bandar judi. Proses distribusi uang itu melalui praktek pencucian uang yang merupakan induk dari kejahatan ekonomi. Tentu semakin sulit diberatas judol. Kecuali system pemerintahan yang bersih. 

Perintah YMP Prabowo kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Polri untuk tidak ada yang membekingi judi online. Artinya genderang perang terhadap Judionline sudah ditabuh. Mungkinkah perang bisa dimenangkan? Dengan terbongkarnya keterlibatan pegawai Menkodigi dan bila terus berlanjut kepada mastermind nya, itu tanda kemenangan akan diraih. Kalau engga, Indonesia emas dipastikan berubah jadi Indonesia cemah. Engga ada hope. Semoga para aparat dan politisi terketuk hati nuraninya untuk melaksanakan perintah YMP. Semoga.

Cuan dibalik impor gula..

 

Fasilitas bisnis impor gula itu memang sudah dipastikann rente. Apapun alasannya termasuk stabilitas harga, itu omong kosong. Ini bisnis mudah dapatkan uang mudah. Mengapa ? Kita ambil contoh tahun 2024 aja. Harga gula ditingkat retail oleh Bapanas Rp. 17.500/kg. Harga impor raw sugar Rp.7300/kg ( USD 471/Ton, harga April 2024). Ditambah dengan ongkos transport, asuransi, dan pengolahan, distribusi, senilai Rp. 4000 per kg, maka harga pokok siap dijual Rp 11,300. Untung per kg Rp.6200.  

Disparitas harga impor dan local lumayan besar. Hitung aja berapa cuan dapat dari volume impor.  Tahun 2017 mencapai 4.484.099 ton, 5.028.853 ton (2018). Dari tahun 2019 hingga 2023 ndonesia masih mengimpor gula dalam jumlah 26.189.406,3 ton.  Ya karena cuan besar, tentu kompetisi juga sangat ketat antara sesama importir. Ya adu kuat akses politik tidak bisa dihindari.

Dalam kasus Tomas Lembong. Yang mengajukan Izin impor gula itu perusahaan swasta yang kerjasama dengan unit business dari Polisi  dan TNI( Inkoppol, SKKP TNI-Polri, Inkop Kartika/TNI-AD.). Mereka kerjasama dengan swasta yang punya pabrik refinery mengolah gula kristal mentah (GKM) menjadi gula kristal putih ( GKP). Nah pihak swasta pun tidak menjual langsung GKP itu ke masyarakat. Tetapi melalui BUMN (PT. PPI).

Jadi skema bisnis real nya sederhana aja. PT PPI kerjasama dengan importir swasta untuk mengolah GKM jadi GKP. Setelah itu PT. PPI akan membayar GKP seharga yang disepakati. Maklum yang diberi hak pemerintah menjual GKP impor hanyalah PT. PPI.  Ini hanya business as usual. Deal sebenarnya antara konsumen GKP dengan pihak Swasta. PPI itu hanya jual terbitkan invoice doang. Engga kerja dan engga keluar modal tapi dapat fee, begitu juga dengan unit bisnis TNI/POLRI.

Sekilas yang bermain itu unit bisnis Polri/TNI dan BUMN. Logika awam saja. Kalau mungkin sampai Menteri harus melanggar administrasi dalam pemberian izin impor tentu tekanan politik tidak hanya dari PT. PPI dan Koperasi TNI/POLRI, tetapi ada yang lebih kuat dibelakang itu. Dan tidak mungkin TomLem tidak minta dukungan politik dari menko dan Presiden untuk menghadapi tekanan ini. Dan kalau sampai dia keluarkan juga izin, itulah batas kekuatan dia. Mungkin anda mengerutkan kening dan meragukan logika awam saya. Baik saya lanjut. 

Data BPK secara rinci pada periode Tom Lembong menjabat ( 2015 sampai 2016 ), persetujuan impor gula yang diterbitkan untuk perusahaan swasta adalah 682.700 ton. Setelah dia tidak jadi Menteri sampai tahun 2017, impor  mencapai 1.694.325 ton GKM. Apa artinya ? walau didudga itu memang melanggar administrasi, namun Menteri sesudah  Tomlem tidak juga mampu malawan dengan mengembalikan sesuai aturan. Tetap lanjut aja. Padahal aturan belum diubah. Presiden belum berganti. Hebatnya Menteri setelah TomLem tidak ( belum ) dijadikan tersangka. 

Ada empat hal yang saya garis bawahi dan semoga pihak jaksa bisa mengklarifitkasi nya agar nitizen tidak terus berdengung menyalahkan Prabowo. 

Pertama. Kasus Impor gula ini dikeluarkan sprindik pada oktober tahun 2023. Jadi clear ya. Ini engga ada urusannya dengan Prabowo. Ini era Mulyono  ketika masih presiden. 

Kedua. Pada tanggal 12 Mei 2015, rapat koordinasi antar kementerian menyimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak membutuhkan impor gula. Kalau akhirnya izin impor keluar, tidak bisa dijadikan dasar hukum adanya pelanggaran. Karena berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 527/MPP/kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula Kristal Mentah tidak perlu ada koordinasi atau rekomendasi dari kementerian terkait

Ketiga. Mari lihat data.  Tahun 2015 produksi gula nasional 2.623.923 ton. Di sisi lain, kebutuhannya mencapai 2.817.743 ton. Minus. Pada tahun 2016 produksi gula refinasi 2.510,49 ton. Konsumsi 2.647,89 ton. Minus lagi.  Jadi kesimpulan rapat koordinasi antar kementrian itu tidak berdasar. Karena memang tidak ada surplus gula.

Keempat. Pelaksana impor tidak diberikan kepada BUMN (PT. PPI)  tetapi kepada swasta (PT.AP). Karena yang di-import bukan gula kristal putih  (GKP) tetapi Gula Kristal Mentah (GKM). Sementara PT.PPI tidak punya refinery GKM. Tapi Tomas Lembong menugaskan PT. PPI sebagai mitra dengan pihak swasta yang punya refinery GKM jadi GKP. Kalau ada deal antara PPI dan swasta atau koperasi, itu business  as usual.  Kan engga melibatkan uang negara. 

Jadi kalau kebijakan ini salah dan tetap salah menurut jaksa. Tentu alasannya tidak berdasarkan empat hal itu. Apa ? ya bisa saja alasannya makro dan politis. Katakanlah, bahwa impor gula itu membuat kebijakan swasembada gula tidak bisa tercapai. Merugikan petani. Nah itu tepat. Tapi pastikan juga bukan hanya Tomas Lembong. Semua Menteri perdagangan yang keluarkan izin impor juga ditangkap. Bila perlu semua pihak terkait langsung maupun tidak langsung tangkap juga. Pasti rakyat akan bertepuk tangan. Citra presiden Prabowo akan meningkat.

Derita rakyat desa...

 

YMP Prabowo mengatakan dalam pidato kenegaraannya. “Janganlah kita bangga diterima sebagai anggota G-20 (kelompok negara berpendapatan tinggi), jangan bangga disebut ekonomi terbesar ke-16. Namun apakah kita sungguh paham dan melihat gambaran utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar?” 

Pemerintah Jokowi sering bicara dengan angka dan data tentang kesuksesan pembangunan desa dan pertanian. Angka jalan desa, bendungan, irigasi terbangun jadi indicator kesuksesan itu. Namun data dari Lembaga independent yang kredibel membuktikan lain. Kita ambil data The Global Food Security Index (GFSI). Yang mengukur ketahanan pangan dari empat indikator besar, yakni keterjangkauan harga pangan (affordability), ketersediaan pasokan (availability), kualitas nutrisi dan keamanan makanan (quality and safety), serta ketahanan sumber daya alam (natural resources and resilience).

Skor indeks GFSI sebesar 60,2 poin pada tahun 2022.  Skor itu di bawah rata-rata global sebesar 62,2. Rata-rata Asia Pasifik pun lebih tinggi sebesar 63,4. Selama 10 tahun kekuasaan Jokowi,  pada akhirnya kita tidak pantas disebut dengan negara agraris. Hancur pertanian. Makanya jangan kaget bila data FAO, berdasarkan Indeks Kelaparan Global ( Global Hunger Index /GHI), Indonesia memperoleh skor 16,9. Di ASEAN kita menempati ranking tiga tertinggi tingkat kelaparan. Padahal kita satu satunya negara ASEAN yang anggota G20.

Data BPS 2023, jumlah masyarakat Indonesia yang bekerja di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 40,69 juta orang. Jumlah pekerja terbanyak dibandingkan sector industry dan perdagangan. Tapi tidak ada keberpihakan negara. Faktanya terendah juga perannya terhadap PDB, terendah juga pertumbuhannya. Data BPS tahun 2022 menunjukkan sumbangan sektor pertanian kehutanan dan perikanan  terhadap PDB sebesar 12,4%, di bawah industri pengolahan sebesar 18,34 persen, serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,85 persen. Apes kan rakyat desa. 

Gagalnya pembangunan sektor pertanian era presiden sebelumnya memang sukses menyengsarakan rakyat pedesaan dan nelayan gurem. Jadi ketidak adilan social itu fakta.  Semoga YMP Prabowo bisa konsisten dengan sikapnya dan tetap memberikan peluang sebesar besarnya kepada para kritisi untuk membantunya menghadapi para opportunis yang ada di lingkaran kekuasaannya. Janga ditiru presiden sebelumnya. Yakinlah Tuhan bersama pemimpin yang membela orang lemah terutama kaum miskin.

Pria minang...

 

Orang tua saya mengingatkan saya, “ Kalau hanya sekedar makan untuk mu dan keluargamu, monyet di hutan juga begitu.” Kata orang tua saya. Ini kata kata yang terkesan motivasi juga satire yang keras terhadap pencapaian pria minang yang hidup hanya mementingkan diri sendiri. Jadi gimana seharusnya ? “ Anak dipangku, ponakan dibimbing dan orang kampung dipikirkan dan dipertimbangkan.” 

Orang kampung ini maksudnya luas sekali, termasuk juga masyarakat atau negara pada umumnya. Sementara ponakan bukan hanya anak dari keluarga sendiri tetapi juga orang lain. Merantau lah, kata orang tua saya. “ Karatau madang di hulu, babuah babungo balun, ka rantau bujang dahulu di rumah paguno balun” (jika di kampung belum bisa berbuat banyak untuk orang banyak, sebaiknya merantau dahulu).

Merantau ini sebenarnya maknanya dalam. Bukan sekedar pergi keluar kampung. Tetapi esensinya adalah ijrah dari roadblock comfort zone. Dengan merantau itu memaksa kita berpikir kosmopolitan. Engga puritan. Open minded. Saya hanya setahun kerja. Setelah itu berhenti untuk berwirausaha. Itu hijrah pertama kali saya.  Saya tahu diri. Dengan kerja hanya bekal Pendidikan SMA,  akan sangat sulit saya mengemban tanggung jawab sebagaimana tradisi minang.

Di dunia bisnis, saya berproses lewat belajar mandiri dari pengalaman, banyak mendengar, panjang langkah perrjalanan, dan lama hidup jatuh bangun dan kerja cerdas. Hidup berakal mati beriman dalam visi budaya minang. Ya, bisnis bukan hanya sekedar cari uang dan harta tapi memang berdimensi moral. Orang minang punya tradisi. Bahwa setiap pria minang hanya punya hak menggarap lahan namun hak mendapat manfaat ada pada bundokandung atau wanita. 

Bundo kanduang ini bukan berarti istri saja tetapi itu tamsil terhadap ibu pertiwi, masyarakat luas. Tidak ada alasan budaya bagi pria minang untuk menepuk dada dengan apa yang dia miliki dan berharap orang menghormatinya. Karena dia memang hanya undertaker bukan owner. Menjadi palang pintu rumah dan sekaligus pasak rumah gadang. Dengan harta dan pengetahuan dia mengajak orang berpikir apa yang mungkin dan membimbing orang ke mata air. Menjadi bahu tempat bersandar. Tidak memberikan ikan tetapi kail. 

Itu sebabnya wanita minang sebagai istri tidak pernah menjadikan pencapaian suami sebagai kebanggaan dengan gaya hidup konsumerisme. Dia tahu bahwa apa yang suaminya lakukan dan dapatkan, itu bukan hanya untuk dirinya tetapi juga orang lain.  Dia tidak berhak 100% atas suaminya. Karena secara budaya, pria minang sudah jadi value resource dalam social safety network. Istri tidak mau menjadi penyebab collateral demage. Itu akan sangat memalukan.