Saya tidak membenci Jokowi secara personal. Bahkan walau dia bukan keluarga atau sahabat saya, secara kemanusiaan saya mencintai dia. Kan lebih baik mencintai daripada membenci. Kalaupun cinta tidak berbalas, kita tetap dapat pahala di hadapan Tuhan.
Kalau saya mengkritis Jokowi, itu bukan personal tetapi karena jabatannya yang melekat dalam system kekuasaan. Dan itupun bukan karena orientasi politik. Tetapi melaksanakan tugas warga negara dalam melaksanakan UU anti korupsi. Kan UU korupsi mewajibkan rakyat ikut terlibat dalam pemberantasan korupsi. Clear ya.
Sejak Jokowi secara tersirat memunggungi PDIP, dia sudah masuk jebakan politik tingkat tinggi. Awalnya sejak masa kampanye Pilpres sampai disahkannya Pragib sebagai pemenang oleh KPU. Semua oke aja. Tapi setelah keputusan KPU. Petinggi Gerindra berkunjung ke rumah Habib Rizieq (HRS). Kita semua tahu HRS masuk bui di era Jokowi. Jelas HRS adalah avengers terhadap Jokowi. Kemudian, Gerindra lobi PKS untuk gabung KIM. PKS kan oposisi terhadap Jokowi. Avenger juga.
Rencana yang sudah diatur mulus mengesahkan UU Pilkada akhirnya kandas. Akibat aksi protes mahasiswa di depan gedung DPR. Pimpinan Gerindra mengumumkan pembatalan pengesahan RUU itu dengan alasan tidak quorum. Dengan elegant mengatakan tetap menghormati Jokowi dan Prabowo mengatakan pasang badan untuk Jokowi. Sementara kepengurusan Airlangga di Golkar di hostile TO oleh Bahlil. Ternyata Bahlil setelah terpilih sebagai Ketum Golkar, tidak memberikan posisi apapun kepada Jokowi atau Gibran.
Pengesahan UU Kementrian dan Wantimpres, hanya di hadiri oleh 45 anggota dewan. Quorum hanya atas dasar daftar hadir tertulis. UU itu berpotensi dibatalkan lewat MK karena tanpa partisipasi public sebagaimana diatur dalam UU pembentukan UU. Bahkan baik Gerindra maupun Jokowi Mania, berbeda keras dengan Jokowi soal PP 26 Tahun 2023. Mereka mnta PP itu ditunda pelaksanaannya. Teman seiring sudah menjauh.
Sejak resmi terpilih, Prabowo tidak melibatkan Gibran dalam team transisi. Padahal status Gibran bukan lagi walikota tentu punya waktu cukup bantu Prabowo yang sibuk sebagai Menteri. Seharusnya Prabowo bisa menunjuk Gibran sebagai wakilnya di team transisi. Tapi justru Prabowo mempercayakan kepada ponakannya sendiri sebagai ketua team. Dan ketika Gibran diserang secara personal oleh public berkaitan dengan akun fufufafa, tidak ada kekuatan sumber daya KIM meredam serangan itu. Seperti dibiarkan dan disenyumin aja.
Saya tahu bahwa pengalaman politik Jokowi rendah dan tidak punya literasi cukup dalam menganalisa fenomena politik. Karena kalau dia paham UU Partai Politik, dia tidak akan meninggalkan PDIP. Karena hanya partai tempat dia berlindung dari badai tornado politik sebagai akibat dari kebijakannya. Kan dia tidak berkuasa di ruang hampa. Tidak semua kebijakannya clean. Pasti ada salahnya.
Nah setelah Jokowi tidak lagi berkuasa, HRS dan PKS akan mengaum. Kebayang kan serangan avengers...he he he Engga ada yang akan bela Jokowi. Para relawan akan focus mencari cangkang baru agar periok nasinya tetap ngepul. Prabowo sebagai presiden elected akan bersikap normative. Ya serahkan aja kepada proses hukum, begitu sikapnya. Itu cara aman daripada ribut dengan HRS dan PKS.