Ketika kebijakan penghapusan subsidi BBM , mungkin masalah ini terkaburkan oleh pemerintah. Pemerintah lebih memfokuskan pada persoalan budget dan pertumbuhan ekonomi. Implikasi negative terhadap kebijakan itu , nampak terabaikan. Namun kini barulah terasa berbagai ekses negative yang timbul dari kebijakan tersebut. Keadaan yang apabila menyangkut buruh maka sangat beresiko terhadap stabilitas politik nasional. Penyelesaian masalah UMR tidak bisa bisa diandalkan untuk menyelesaikan persoalan ini secara terintegrasi. Ada pengusaha , Karyawan dan variable lain yang ikut mempengaruhi sebagai akibat kesalahan pengelolaan sector moneter dan fiscal.
Situasi ini seharusnya dijadikan momentum oleh pengusaha untuk menempatkan para buruh sebagai mitra perusahaan dalam arti yang sesungguhnya. Dengan demikian , keberadaan perusahaan yang sedang dilanda masalah ongkos yang tinggi dapat diselesaikan secara kemitraan dengan karyawan. Soal UMR hanyalah satu sisi persoalan yang dihadapi buruh dan perusahaan. Soal upah buruh, tidak selesai dengan kenaikan UMR semata. Akan tetapi, mengharapkan pengusaha menaikkan UMR yang lebih tinggi, juga membebani.
Tersebutlah chief executive officer Chrysler (perusahaan otomotif AS), Iee Iacocca. Yang tampil sangat bertentangan dengan hokum Kapitalis amerika. Dia melibatkan buruh secara langsung dalam menyelesaikan krisis keuangan Chyisler. Serikat buruh ditempatkan sebagai mitra dengan kedudukan sebagai direktur di perusahaan. Selanjutnya kekuatan dalam kebersamaan buruh ini digunakan oleh Lee Iacocca untuk melobi pemerintah Amerika agar memberikan perlindungan chrysler dari kebangkrutan. Hasilnya belakangan terbukti Lee Iacocca suskses membuat Chrysler keluar dari crisis dan menjadi industri omototive yang efisien dan efektif meraih laba.
Saya kira kita bisa mengambil semangat dari tindakan Iacocca itu. Atau bila perlu hubungan perusahaan dengan buruh dinormatifkan. Tujuannya, agar buruh benar-benar yakin dan mengerti soal kondisi perusahaan. Membuat buruh mengerti, tidak bisa dengan hanya mengeluarkan ucapan semata. Selain membuat buruh mengerti, antara lain diyakinkan bahwa perusahaan tidak bisa menaikkan gaji, di dalam keada-an bisnis cerah tentunya tuntutan buruh juga harus didengar atau penyesuaian gaji dilakukan secara fair.
Selain merangkul buruh, secara nasional juga sebenarnya persoalan kesejahteraan buruh harus dipikirkan. Jamsostek sebagai lembaga penjamin aspek sosial ketenagakerjaan, harus dibuat berpaling 100 persen. Jika sebelumnya Jamsostek hanya dijadikan sebagai perusahaan sumber duit untuk pembiayaan bisnis konglomerat, kini harus benar-benar berpaling untuk memikirkan nasib para buruh. Apa sih yang dilakukan Jamsostek pada buruh, terutama selama krisis ekonomi berlangsung. Jadi jangan pengusaha saja yang dianggap bajingan dan dijadikan bulan-bulanan. Sistem pengamanan kepentinan buruh juga harus diperhatikan, terutama dengan memanfaatkan lembaga semacam Jamsostek.
Jamsostek bukan saatnya lagi dikelola oleh pemerintah, tetapi harus ditangani perusahaan swasta dan didampingi perwakilan buruh. Tujuannya agar misinya tidak lagi dibuat melenceng seperti selama ini. Kita bertanya, apakah selama rentetan pemutusan hubungan kerja (PHK) berlangsung Jamsostek mengeluarkan duit, atau kalau ya, berapa yang sudah dikeluarkan dan berapa perbandingannya dengan kontribusi buruh.
Disamping itu , hal yang juga sangat berperan membuat sector dunia usaha sulit berkembang dan berkompetisi adalah soal korupsi. Berbagai pungutan yang menghinggapi pengusaha termasuk di daerah-daerah masih mencuat. Ada fenomena gunung soal korupsi, pungli, dan praktik manipulasi lainnya. Di permukaan tak terlihat, dan sulit dibuktikan, tetapi praktiknya merajalela. Saya ambil contoh perpajakan. Aparat pajak malah sering menggoda perusahaan agar tidak usah melaporkan pendapatan kena pajak yang sebenarnya. Tujuannya agar pendapatan kena pajak itu dibagi-bagikan saja kepada aparat pajak. Pernah pengusaha melaporkan atau memrotes hal seperti itu, pengusaha malah dibantai di akhir tahun, saat melaporkan keuangannya yang layak dikenai pajak. Permainan pajak itu tergolong brutal kok. Anehnya, di negara ini pelaporan seperti itu tidak mendapatkan perlindungan. Malah kalau kita lapor yang benar, kita dibuat susah. You mesti bayar lebih lagi kalau membuat aparat pajak berang. Susahlah! Demikian juga pungli lain dari instansi pemerintah lainnya, juga merajalela minta ampun, hingga sekarang. Kalau semua itu bisa dibenahi, alokasi pendapatan perusahaan untuk kepentingan para buruh akan bisa dinaikkan lagi.
Jadi dengan kegagalan pemerintah mengendalikan inflasi sebagai akibat dari lemahnya kebijakan makro dan lemahnya system pengawasan serta penerapan hukum, maka seyogia disikapi oleh kita semua ( walau terpaksa ) termasuk para buruh dan pengusaha untuk survive dalam semangat kebersamaan. TErmasuk memerangi Korupsi. Pengusaha akan lebih berani melawan pemerintah yang korup bila rakya/buruh dibelakang mereka. Bila besok ada demo ,maka tidak hanya buruh yang turun kejalan tetapi juga seluruh jajaran direksi dan pemegang saham turun kejalan. Kalau sudah begini pemerintah tidak bisa lagi main main dengan ulah semau gue nya. Tapi apakah ini mungkin…entah lah. Semoga saja.